Erick Thohir menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilkada 2020https://economy.okezone.com/read/2020/09/11/320/2276387/wanti-wanti-pilkada-erick-thohir-jangan-sampai-jadi-gelombang-ketiga-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/11/320/2276387/wanti-wanti-pilkada-erick-thohir-jangan-sampai-jadi-gelombang-ketiga-covid-19https://economy.okezone.com/read/2020/09/11/320/2276387/wanti-wanti-pilkada-erick-thohir-jangan-sampai-jadi-gelombang-ketiga-covid-19Jum'at 11 September 2020 18:40 WIBRina AnggraeniMenteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/09/11/320/2276387/wanti-wanti-pilkada-erick-thohir-jangan-sampai-jadi-gelombang-ketiga-covid-19-o366DvUKQh.jpgJAKARTA - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilkada 2020. Pasalnya, jika hal tersebut diabaikan, bukan tak mungkin terjadi gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di Indonesia. “Kami sangat keras, jangan kita bicara sukses Pilkada, tapi gagal dalam penanganan Covid. Karena ini bisa menjadi gelombang ketiga yang sangat berbahaya,” ujar Erick dalam acara virtual, Jumat (11/9/2020). Baca Juga: KPK Usul PPATK Dilibatkan untuk Cegah Politik Uang di Pilkada 2020 Dia meminta, kepada calon kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada tak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Adapun, para calon kepala daerah tersebut egois saat melakukan kampanye. “Kalau tidak para calon pemimpin kita tidak peduli, jangan hanya mengutamakan terpilihnya saja, tapi mengorbankan fatality," tuturnya. Dia menambahkan, upaya pencegahan dan kedisiplinan perlu diperketat lantaran tingkat kematian (fatality rate) Covid-19 di Indonesia masih tinggi yakni 4,08%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata dunia yang sebesar 3,24%. Baca Juga: KPU : 60 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 Positif Covid-19 Dia menambahkan, pemerintah mencanangkan operasi yustisi yang akan dilakukan pekan depan di 83 ribu titik untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terutama dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19, mulai dari perkotaan hingga tingkat pedesaan. "Operasi yustisi akan ditingkatkan apalagi menjelang dan saat pelaksanaan Pilkada serentak dengan bantuan TNI, Polri serta Kepala Daerah. Para calon kepala daerah harus turut serta dalam menyukseskan operasi yustisi," tandasnya.(fbn)JAKARTA - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilkada 2020. Pasalnya, jika hal tersebut diabaikan, bukan tak mungkin terjadi gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di Indonesia. “Kami sangat keras, jangan kita bicara sukses Pilkada, tapi gagal dalam penanganan Covid. Karena ini bisa menjadi gelombang ketiga yang sangat berbahaya,” ujar Erick dalam acara virtual, Jumat (11/9/2020). Baca Juga: KPK Usul PPATK Dilibatkan untuk Cegah Politik Uang di Pilkada 2020 Dia meminta, kepada calon kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada tak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Adapun, para calon kepala daerah tersebut egois saat melakukan kampanye. “Kalau tidak para calon pemimpin kita tidak peduli, jangan hanya mengutamakan terpilihnya saja, tapi mengorbankan fatality," tuturnya. Dia menambahkan, upaya pencegahan dan kedisiplinan perlu diperketat lantaran tingkat kematian (fatality rate) Covid-19 di Indonesia masih tinggi yakni 4,08%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata dunia yang sebesar 3,24%. Baca Juga: KPU : 60 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 Positif Covid-19 Dia menambahkan, pemerintah mencanangkan operasi yustisi yang akan dilakukan pekan depan di 83 ribu titik untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terutama dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19, mulai dari perkotaan hingga tingkat pedesaan. "Operasi yustisi akan ditingkatkan apalagi menjelang dan saat pelaksanaan Pilkada serentak dengan bantuan TNI, Polri serta Kepala Daerah. Para calon kepala daerah harus turut serta dalam menyukseskan operasi yustisi," tandasnya.(fbn)