Kementerian PPN/Bappenas mencatat pada 2020 diperkirakan jumlah populasi perempuan sebesar 135,8 juta orang.https://economy.okezone.com/read/2020/09/29/320/2285394/duh-perempuan-miskin-di-indonesia-paling-banyakidhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/29/320/2285394/duh-perempuan-miskin-di-indonesia-paling-banyakhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/29/320/2285394/duh-perempuan-miskin-di-indonesia-paling-banyakSelasa 29 September 2020 11:40 WIBRina AnggraeniKemiskinan (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/09/29/320/2285394/duh-perempuan-miskin-di-indonesia-paling-banyak-dah3Yo2eXI.jpgJAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas mencatat pada 2020 diperkirakan jumlah populasi perempuan sebesar 135,8 juta orang. Sedangkan, jumlah populasi laki-laki yang tercatat sebesar 137,7 juta orang. Menteri Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan perempuan miskin lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sepanjang tahun 2015-2019. "Penting bagi kita untuk menganalisis data lebih dalam dan memahami konteks masing-masing daerah, apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat akses perempuan miskin juga kelompok rentan lainnya, " kata Suharso di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Baca juga: Di DPR, Sri Mulyani Pamer Penurunan Angka Kemiskinan Dia melanjutkan kerentanan saat Covid-19 bersifat dinamis sehingga mengakibatkan sejumlah kondisi. Pertama, kelompok yang tidak dianggap rentan berpotensi menjadi rentan, tergantung pada kebijakan yang dihasilkan. Kedua, respons penanganan Covid-19 yang tidak tepat berisiko memunculkan kerentanan baru atau memperburuk kerentanan yang sudah ada. "Untuk itu, anak dan individu rentan yang sebelum pandemi telah mengalami berbagai hambatan akses, ketimpangan kesempatan, dan penyisihan perlu dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam setiap tindakan penanganan pemerintah," bebernya. Baca juga: Kemiskinan RI Naik Jadi 26,4 Juta Orang, Faktanya yang Tertinggi di Jakarta Dia menekankan pentingnya pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kerentanan lainnya supaya pemerintah dapat menjangkau kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan. Maka dari itu,dibutuhkan pemahaman yang lebih terbuka dari semua pemangku kepentingan dalam memandang arti kerentanan dan kebutuhan pada berbagai kelompok di dalam masyarakat. "Hal ini menjadi penting untuk memastikan program perlindungan yang diberikan oleh pemerintah menjadi inklusif dan tepat sasaran,” katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNy8wMi8xLzEyMTU4Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas mencatat pada 2020 diperkirakan jumlah populasi perempuan sebesar 135,8 juta orang. Sedangkan, jumlah populasi laki-laki yang tercatat sebesar 137,7 juta orang. Menteri Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan perempuan miskin lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sepanjang tahun 2015-2019. "Penting bagi kita untuk menganalisis data lebih dalam dan memahami konteks masing-masing daerah, apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat akses perempuan miskin juga kelompok rentan lainnya, " kata Suharso di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Baca juga: Di DPR, Sri Mulyani Pamer Penurunan Angka Kemiskinan Dia melanjutkan kerentanan saat Covid-19 bersifat dinamis sehingga mengakibatkan sejumlah kondisi. Pertama, kelompok yang tidak dianggap rentan berpotensi menjadi rentan, tergantung pada kebijakan yang dihasilkan. Kedua, respons penanganan Covid-19 yang tidak tepat berisiko memunculkan kerentanan baru atau memperburuk kerentanan yang sudah ada. "Untuk itu, anak dan individu rentan yang sebelum pandemi telah mengalami berbagai hambatan akses, ketimpangan kesempatan, dan penyisihan perlu dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam setiap tindakan penanganan pemerintah," bebernya. Baca juga: Kemiskinan RI Naik Jadi 26,4 Juta Orang, Faktanya yang Tertinggi di Jakarta Dia menekankan pentingnya pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kerentanan lainnya supaya pemerintah dapat menjangkau kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan. Maka dari itu,dibutuhkan pemahaman yang lebih terbuka dari semua pemangku kepentingan dalam memandang arti kerentanan dan kebutuhan pada berbagai kelompok di dalam masyarakat. "Hal ini menjadi penting untuk memastikan program perlindungan yang diberikan oleh pemerintah menjadi inklusif dan tepat sasaran,” katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNy8wMi8xLzEyMTU4Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>