DPR akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020https://economy.okezone.com/read/2020/10/07/320/2289965/cek-fakta-uu-cipta-kerja-soal-upah-buruh-dihitung-per-jamidhttps://economy.okezone.com/read/2020/10/07/320/2289965/cek-fakta-uu-cipta-kerja-soal-upah-buruh-dihitung-per-jamhttps://economy.okezone.com/read/2020/10/07/320/2289965/cek-fakta-uu-cipta-kerja-soal-upah-buruh-dihitung-per-jamRabu 07 Oktober 2020 16:53 WIBTaufik FajarBuruh (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/10/07/320/2289965/cek-fakta-uu-cipta-kerja-soal-upah-buruh-dihitung-per-jam-7cmlyQHqSD.jpgJAKARTA - DPR akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Cepatnya proses pengesahan beleid ini disorot banyak pihak. Dalam beleid tersebut, apakah benar upah buruh dihitung per jam ? Dalam dokumen UU Ciptaker yang diterima Okezone, pada BAB IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 88A dan 88B. Pasal 88A menjelaskan hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Baca Juga: UU Cipta Kerja soal Outsourcing Diganti Kontrak Seumur Hidup, Begini Faktanya Lalu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. "Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 156 UU Ciptaker yang dikutip Okezone, Rabu (7/10/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8wNi8xLzEyMzE2NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  Untuk Pasal 88B menyebut upah ditetapkan berdasarkan: A. Satuan waktu dan/atau B satuan hasil. "Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah," bunyi UU tersebut.JAKARTA - DPR akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Cepatnya proses pengesahan beleid ini disorot banyak pihak. Dalam beleid tersebut, apakah benar upah buruh dihitung per jam ? Dalam dokumen UU Ciptaker yang diterima Okezone, pada BAB IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 88A dan 88B. Pasal 88A menjelaskan hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Baca Juga: UU Cipta Kerja soal Outsourcing Diganti Kontrak Seumur Hidup, Begini Faktanya Lalu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. "Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 156 UU Ciptaker yang dikutip Okezone, Rabu (7/10/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8wNi8xLzEyMzE2NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  Untuk Pasal 88B menyebut upah ditetapkan berdasarkan: A. Satuan waktu dan/atau B satuan hasil. "Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah," bunyi UU tersebut.