Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan klarifikasi akan hak pesangon di Undang-Undang Cipta Kerja.https://economy.okezone.com/read/2020/10/16/320/2294242/menaker-buka-bukaan-soal-hak-pesangon-di-uu-cipta-kerjaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/10/16/320/2294242/menaker-buka-bukaan-soal-hak-pesangon-di-uu-cipta-kerjahttps://economy.okezone.com/read/2020/10/16/320/2294242/menaker-buka-bukaan-soal-hak-pesangon-di-uu-cipta-kerjaJum'at 16 Oktober 2020 04:06 WIBFadel PrayogaRupiah (Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/10/15/320/2294242/menaker-buka-bukaan-soal-hak-pesangon-di-uu-cipta-kerja-XUirOZ6xSk.jpgJAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan klarifikasi akan hak pesangon di Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah memutuskan menurunkan hak pesangon pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang di-PHK. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penurunan angka itu untuk memastikan setiap buruh mendapatkan hak pesangon. Sebab, selama ini pun hanya 7 persen perusahaan yang mematuhi ketentuan pemberian pesangon yang ada di dalam UU No.13 tahun 2003. "Pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali, pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan UU ini," kata Ida. Baca selengkapnya: Menaker Sebut Hanya 7% Perusahaan Patuh soal Hak PesangonJAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan klarifikasi akan hak pesangon di Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah memutuskan menurunkan hak pesangon pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang di-PHK. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penurunan angka itu untuk memastikan setiap buruh mendapatkan hak pesangon. Sebab, selama ini pun hanya 7 persen perusahaan yang mematuhi ketentuan pemberian pesangon yang ada di dalam UU No.13 tahun 2003. "Pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali, pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan UU ini," kata Ida. Baca selengkapnya: Menaker Sebut Hanya 7% Perusahaan Patuh soal Hak Pesangon