Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap kali vokal menyikapi kesenjangan pajak akibat perkembangan teknologi.https://economy.okezone.com/read/2020/10/17/320/2295105/pertemuan-g-20-sri-mulyani-cecar-rezim-perpajakan-akibat-kesenjangan-teknologiidhttps://economy.okezone.com/read/2020/10/17/320/2295105/pertemuan-g-20-sri-mulyani-cecar-rezim-perpajakan-akibat-kesenjangan-teknologihttps://economy.okezone.com/read/2020/10/17/320/2295105/pertemuan-g-20-sri-mulyani-cecar-rezim-perpajakan-akibat-kesenjangan-teknologiSabtu 17 Oktober 2020 10:31 WIBRani HardjantiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/10/17/320/2295105/pertemuan-g-20-sri-mulyani-cecar-rezim-perpajakan-akibat-kesenjangan-teknologi-4v44SriDKt.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap kali vokal menyikapi kesenjangan pajak akibat perkembangan teknologi. Hal itu pun tak luput dari poin yang disuarakan pada pertemuan G-20. Hal itu terungkap dalam postingan di akun Facebook milik Sri Mulyani. Dalam postingan itu, Menkeu menjelaskan hasil pertemuan tingkat internasional yang dilakukan secara virtual pada Rabu (14/10/2020). Pertemuan itu dihadiri para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G-20. Baca Juga: Negara G20 Bahu Membahu Racik Vaksin Covid-19 Berikut ini postingan Sri Mulyani selengkapnya, seperti dikutip Okezone, Sabtu (17/10/2020). Pandemi Covid-19 merupakan masalah dunia di mana penanganannya harus dilakukan bersama dan kolaboratif. Pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan tekanan terhadap perekonomian global membuat negara-negara anggota G-20 menegaskan kembali komitmennya dalam menggunakan semua kebijakan luar biasa dalam melindungi masyarakat, lapangan kerja, pemulihan ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan. ⁣⁣ Baca Juga: Pulihkan Ekonomi dari Covid-19, Negara G20 Diminta Lakukan 4 Hal Ini Pada Pertemuan virtual para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G-20 (Rabu, 14/10), telah disahkan pembaruan G20 Action Plan, yang mencakup prinsip-prinsip dan langkah-langkah nyata atas kebijakan dan komitmen dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. ⁣⁣ G-20 sepakat untuk menegaskan kembali sinergi dalam mendukung R&D, produksi, dan distribusi Covid-19 tools untuk mendukung akses yang merata dan terjangkau bagi semua.⁣⁣ <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wNi8zMC8xLzEyMDA1Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> G20 juga menekankan pentingnya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan daya tahan, kesiapan, dan respons dari sistem kesehatan terhadap pandemi. ⁣⁣ Selain itu, dengan perkembangan pesat ekonomi digital akibat pandemi Covid-19, G20 juga sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, modern, dan berkelanjutan. ⁣⁣ Indonesia mendukung upaya-upaya untuk mencapai konsensus global untuk meminimalisasi distorsi akibat kesenjangan antara perkembangan/transformasi teknologi dengan rezim perpajakan. ⁣⁣JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap kali vokal menyikapi kesenjangan pajak akibat perkembangan teknologi. Hal itu pun tak luput dari poin yang disuarakan pada pertemuan G-20. Hal itu terungkap dalam postingan di akun Facebook milik Sri Mulyani. Dalam postingan itu, Menkeu menjelaskan hasil pertemuan tingkat internasional yang dilakukan secara virtual pada Rabu (14/10/2020). Pertemuan itu dihadiri para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G-20. Baca Juga: Negara G20 Bahu Membahu Racik Vaksin Covid-19 Berikut ini postingan Sri Mulyani selengkapnya, seperti dikutip Okezone, Sabtu (17/10/2020). Pandemi Covid-19 merupakan masalah dunia di mana penanganannya harus dilakukan bersama dan kolaboratif. Pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan tekanan terhadap perekonomian global membuat negara-negara anggota G-20 menegaskan kembali komitmennya dalam menggunakan semua kebijakan luar biasa dalam melindungi masyarakat, lapangan kerja, pemulihan ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan. ⁣⁣ Baca Juga: Pulihkan Ekonomi dari Covid-19, Negara G20 Diminta Lakukan 4 Hal Ini Pada Pertemuan virtual para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G-20 (Rabu, 14/10), telah disahkan pembaruan G20 Action Plan, yang mencakup prinsip-prinsip dan langkah-langkah nyata atas kebijakan dan komitmen dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. ⁣⁣ G-20 sepakat untuk menegaskan kembali sinergi dalam mendukung R&D, produksi, dan distribusi Covid-19 tools untuk mendukung akses yang merata dan terjangkau bagi semua.⁣⁣ <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wNi8zMC8xLzEyMDA1Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> G20 juga menekankan pentingnya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan daya tahan, kesiapan, dan respons dari sistem kesehatan terhadap pandemi. ⁣⁣ Selain itu, dengan perkembangan pesat ekonomi digital akibat pandemi Covid-19, G20 juga sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, modern, dan berkelanjutan. ⁣⁣ Indonesia mendukung upaya-upaya untuk mencapai konsensus global untuk meminimalisasi distorsi akibat kesenjangan antara perkembangan/transformasi teknologi dengan rezim perpajakan. ⁣⁣