Pemerintah terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk memastikan ketersediaan energi di masa mendatang.https://economy.okezone.com/read/2020/10/22/320/2297777/kejar-target-23-ebt-di-2025-bisa-enggak-yaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/10/22/320/2297777/kejar-target-23-ebt-di-2025-bisa-enggak-yahttps://economy.okezone.com/read/2020/10/22/320/2297777/kejar-target-23-ebt-di-2025-bisa-enggak-yaKamis 22 Oktober 2020 14:17 WIBGiri HartomoListrik (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/10/22/320/2297777/kejar-target-23-ebt-di-2025-bisa-enggak-ya-LoNK1jLed7.jpgJAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk memastikan ketersediaan energi di masa mendatang. Oleh karena itu, pada 2025 pemerintah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan mencapai 23%. Target ini sesuai dengan kesepakatan Indonesia dalam Perjanjian Paris Agreement untuk menekan konsumsi energi fosil pada pembangkit, terutama batu bara. Baca Juga: Harta Karun EBT di RI 400 Gigawatt, Baru Segini yang Dimanfaatkan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengatakan, pada 2025 realisasi kapasitas terpasang diperkirakan hanya sekitar 2.500 MW saja yang akan bertambah. Mengingat, kapasitas listrik EBT yang dihasilkan setiap tahunnya hanya 400-500 MW saja. Jika mengacu pada rata kapasitas yang dihasilkan tidaklah cukup. Harus butuh effort lebih karena perlu adanya tambahan 10.000 megawatt lagi dalam periode waktu 2019-2025. "Sementara yang kita butuhkan untuk capai 23% kira-kira perlu tambahan 10.000 MW dari 2019-2025. Jadi, dengan demikian memang diperlukan effort yang lebih besar untuk tambah 10.000 MW," ujarnya dalam acara webinar pengembangan energi baru terbarukan, Kamis (22/10/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wOS8yMi8xMC82NDQ1NS8xLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Oleh karena itu lanjut Harris menambahkan, untuk menggenjot pemanfaatan pembangkit listrik berbasis EBT, pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang tarif listrik EBT. Di dalamnya mengatur mengenai harga atau feed in tariff dengan kapasitas maksimal 5 MW. "Pengadaan juga bisa tunjuk langsung, dan kita berharap akan dorong lagi EBT ke depan. Selain itu, nantinya ada insentif tambahan yaitu pemerintah akan tutup gap harga yang ada di Perpres dengan Biaya Pokok Produksi (BPP) oleh PLN jika memang ditemukan di daerah," jelasnya.JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk memastikan ketersediaan energi di masa mendatang. Oleh karena itu, pada 2025 pemerintah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan mencapai 23%. Target ini sesuai dengan kesepakatan Indonesia dalam Perjanjian Paris Agreement untuk menekan konsumsi energi fosil pada pembangkit, terutama batu bara. Baca Juga: Harta Karun EBT di RI 400 Gigawatt, Baru Segini yang Dimanfaatkan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengatakan, pada 2025 realisasi kapasitas terpasang diperkirakan hanya sekitar 2.500 MW saja yang akan bertambah. Mengingat, kapasitas listrik EBT yang dihasilkan setiap tahunnya hanya 400-500 MW saja. Jika mengacu pada rata kapasitas yang dihasilkan tidaklah cukup. Harus butuh effort lebih karena perlu adanya tambahan 10.000 megawatt lagi dalam periode waktu 2019-2025. "Sementara yang kita butuhkan untuk capai 23% kira-kira perlu tambahan 10.000 MW dari 2019-2025. Jadi, dengan demikian memang diperlukan effort yang lebih besar untuk tambah 10.000 MW," ujarnya dalam acara webinar pengembangan energi baru terbarukan, Kamis (22/10/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wOS8yMi8xMC82NDQ1NS8xLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Oleh karena itu lanjut Harris menambahkan, untuk menggenjot pemanfaatan pembangkit listrik berbasis EBT, pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang tarif listrik EBT. Di dalamnya mengatur mengenai harga atau feed in tariff dengan kapasitas maksimal 5 MW. "Pengadaan juga bisa tunjuk langsung, dan kita berharap akan dorong lagi EBT ke depan. Selain itu, nantinya ada insentif tambahan yaitu pemerintah akan tutup gap harga yang ada di Perpres dengan Biaya Pokok Produksi (BPP) oleh PLN jika memang ditemukan di daerah," jelasnya.