Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan roadmap dan masterplan penggunaan vaksin Covid-19.https://economy.okezone.com/read/2020/10/22/320/2297881/menko-airlangga-siapkan-road-map-dan-master-plan-penggunaan-vaksin-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2020/10/22/320/2297881/menko-airlangga-siapkan-road-map-dan-master-plan-penggunaan-vaksin-covid-19https://economy.okezone.com/read/2020/10/22/320/2297881/menko-airlangga-siapkan-road-map-dan-master-plan-penggunaan-vaksin-covid-19Kamis 22 Oktober 2020 16:08 WIBGiri HartomoMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)https://img.okezone.com/content/2020/10/22/320/2297881/menko-airlangga-siapkan-road-map-dan-master-plan-penggunaan-vaksin-covid-19-ZqbX05VNAp.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan roadmap dan masterplan penggunaan vaksin Covid-19. "Mudah-mudahan roadmap dan master plan tersebut dapat secepatnya diselesaikan," ujar Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN tersebut. Baca Juga: 5 Jenis Vaksin untuk Perangi Covid-19, AstraZeneca hingga Sinovac Airlangga Hartarto mengemukakan hal itu dalam webinar "Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan, Libur Panjang dan Cipta Kerja" bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Kamis (22/10/2020). Dijelaskan oleh Airlangga Hartarto bahwa vaksin Covid-19 tentunya tetap harus melalui berbagai proses dan tahapan sebelum mendapatkan perizinan dari Badan POM. Untuk itu, Airlangga Hartarto meminta semua pihak yang terkait dengan pengadaan vaksin memenuhi proses atau persyaratan tersebut. Menjawab pertanyaan tentang prioritas perolehan vaksin, Airlangga Hartarto menyatakan hal itu sudah diatur dalam roadmap dan master-plan yang sedang disusun pemerintah. Prioritas pertama, katanya, tentunya untuk mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Yakni, tenaga medis.. Kedua, unsur pendukung utama dalam penanganan Covid-19, yakni aparat pengamanan, polri dan TNI. Setelah itu, baru masyarakat. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8xOS8xLzEyMzUxMC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Terkait pengadaan vaksin untuk masyarakat, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa nantinya akan ada vaksin yang diberikan kepada masyarakat yang terdata melalui BPJS Kesehatan, dan yang melalui skema vaksin mandiri. Airlangga Hartarto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (18/10/2020) lalu. Saat memimpin ratas kabinet itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar peningkatan laju penularan pandemi Covid-19, tidak terjadi lagi selepas masa libur panjang, seperti yang pernah terjadi pada saat libur panjang bulan Agustus 2020. Rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 16,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dari angka rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 21,9 persen per 20 Oktober 2020.  Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa dalam ratas kabinet itu Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempersiapkan dengan detail dan hati-hati rencana pengadaan vaksin Covid-19. "Presiden juga meminta agar intansi terkait melakukan persiapan matang terkait pengadaan dan distribusi vaksin. Dan yang terpenting adalah implementasinya harus tepat," kata Airlangga Hartarto. Menjawab pertanyaan terkait dengan libur panjang 27 Oktober hingga 1 November mendatang, Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto meminta agar seluruh elemen masyarakat tetap mengutamakan protokol kesehatan. Walau mengharapkan semua pihak hendaknya menghindari kerumunan, Airlangga Hartarto mengingatkan kepatuhan pada protokol kesehatan. "Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan tetap menjaga jarak," pesan Airlangga Hartarto. Airlangga juga mengurai urgensi Undang-Undang Cipta Kerja kala pandemi Covid-19 ini. Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian secara luas. "Akibat dari Covid-19 masyarakat kesulitan dari sisi ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi jawaban dari semua itu, termasuk kesulitan yang dihadapi tenaga kerja," papar Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN kemudian menjabarkan berbagai kemudahan yang diberikan oleh UU Ciptaker, terutama kepada masyarakat kecil, golongan ekonomi lemah, dan tenaga kerja umumnya. "Dari UU Cipta Kerja ini kita berikan karpet merah kepada UMKM," tegasnya.JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan roadmap dan masterplan penggunaan vaksin Covid-19. "Mudah-mudahan roadmap dan master plan tersebut dapat secepatnya diselesaikan," ujar Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN tersebut. Baca Juga: 5 Jenis Vaksin untuk Perangi Covid-19, AstraZeneca hingga Sinovac Airlangga Hartarto mengemukakan hal itu dalam webinar "Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan, Libur Panjang dan Cipta Kerja" bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Kamis (22/10/2020). Dijelaskan oleh Airlangga Hartarto bahwa vaksin Covid-19 tentunya tetap harus melalui berbagai proses dan tahapan sebelum mendapatkan perizinan dari Badan POM. Untuk itu, Airlangga Hartarto meminta semua pihak yang terkait dengan pengadaan vaksin memenuhi proses atau persyaratan tersebut. Menjawab pertanyaan tentang prioritas perolehan vaksin, Airlangga Hartarto menyatakan hal itu sudah diatur dalam roadmap dan master-plan yang sedang disusun pemerintah. Prioritas pertama, katanya, tentunya untuk mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Yakni, tenaga medis.. Kedua, unsur pendukung utama dalam penanganan Covid-19, yakni aparat pengamanan, polri dan TNI. Setelah itu, baru masyarakat. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8xOS8xLzEyMzUxMC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Terkait pengadaan vaksin untuk masyarakat, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa nantinya akan ada vaksin yang diberikan kepada masyarakat yang terdata melalui BPJS Kesehatan, dan yang melalui skema vaksin mandiri. Airlangga Hartarto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (18/10/2020) lalu. Saat memimpin ratas kabinet itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar peningkatan laju penularan pandemi Covid-19, tidak terjadi lagi selepas masa libur panjang, seperti yang pernah terjadi pada saat libur panjang bulan Agustus 2020. Rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 16,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dari angka rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 21,9 persen per 20 Oktober 2020.  Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa dalam ratas kabinet itu Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempersiapkan dengan detail dan hati-hati rencana pengadaan vaksin Covid-19. "Presiden juga meminta agar intansi terkait melakukan persiapan matang terkait pengadaan dan distribusi vaksin. Dan yang terpenting adalah implementasinya harus tepat," kata Airlangga Hartarto. Menjawab pertanyaan terkait dengan libur panjang 27 Oktober hingga 1 November mendatang, Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto meminta agar seluruh elemen masyarakat tetap mengutamakan protokol kesehatan. Walau mengharapkan semua pihak hendaknya menghindari kerumunan, Airlangga Hartarto mengingatkan kepatuhan pada protokol kesehatan. "Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan tetap menjaga jarak," pesan Airlangga Hartarto. Airlangga juga mengurai urgensi Undang-Undang Cipta Kerja kala pandemi Covid-19 ini. Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian secara luas. "Akibat dari Covid-19 masyarakat kesulitan dari sisi ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi jawaban dari semua itu, termasuk kesulitan yang dihadapi tenaga kerja," papar Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN kemudian menjabarkan berbagai kemudahan yang diberikan oleh UU Ciptaker, terutama kepada masyarakat kecil, golongan ekonomi lemah, dan tenaga kerja umumnya. "Dari UU Cipta Kerja ini kita berikan karpet merah kepada UMKM," tegasnya.