Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 sedang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. https://economy.okezone.com/read/2020/11/02/622/2302618/ump-tak-naik-begini-cara-kelola-keuangan-yang-baik-di-2021idhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/02/622/2302618/ump-tak-naik-begini-cara-kelola-keuangan-yang-baik-di-2021https://economy.okezone.com/read/2020/11/02/622/2302618/ump-tak-naik-begini-cara-kelola-keuangan-yang-baik-di-2021Senin 02 November 2020 10:34 WIBFadel PrayogaRupiah (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/02/622/2302618/ump-tak-naik-begini-cara-kelola-keuangan-yang-baik-di-2021-8uqcEnscLw.jpgJAKARTA - Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 sedang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. Alhasil, itu pun berdampak kepada aktivitas dunia usaha yang alami pemerosotan pemasukan. Keadaan pendapatan pengusaha yang menurun mengakibatkan banyak karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Apabila beruntung tak terkena PHK, mereka pun terpaksa tak naik gaji karena beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).  Baca juga: Keuntungan Pelaku Usaha Manfaatkan Teknologi di Tengah Corona Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Andy Nugroho memberikan tips-tips cara kelola keuangan yang baik untuk pekerja yang UMP-nya tak naik. Misalnya, dengan membuat budgeting pengeluaran agar mengetahui mana yang prioritas dan yang tidak. "Melakukan penghematan, lebih baik bila bisa dilakukan dari sekarang," kata Andy kepada Okezone, Senin (2/11/2020).  Baca juga: Liburan Long Weekend Paket Hemat dengan Staycation Dia menjelaskan, pengeluaran yang prioritas itu seperti membayar kebutuhan rumah tangga, cicilan kredit kendaraan dan lainnya. "Kewajiban seperti bayar listrik, air, uang sekolah anak, berbagai macam cicilan kredit dan utang; serta kebutuhan-kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak seperti makan sehari-hari, dan uang transport ke tempat kerja," ujarnya.  Baca juga: Cara Bijak Gunakan BLT Gaji Rp1,2 Juta yang Cair Awal November Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mencatat 80% sektor bisnis di Jakarta tidak dapat menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini karena mayoritas pelaku bisnis di Ibu Kota masih belum mengalami recovery kinerja bisnisnya. "Secara umum seperti di DKI, hampir 80% pengusaha di Jakarta tidak mungkin mampu menaikan UMP, karena Jakarta kota jasa, sebagai kota jasa tentu kita lihat berbagai aktivitas di Jakarta didominasi oleh jasa dan perdagangan. Dan mereka sangat terpukul (Covid-19)," ujar Sarman saat dihubungi MNC News Portal.JAKARTA - Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 sedang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. Alhasil, itu pun berdampak kepada aktivitas dunia usaha yang alami pemerosotan pemasukan. Keadaan pendapatan pengusaha yang menurun mengakibatkan banyak karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Apabila beruntung tak terkena PHK, mereka pun terpaksa tak naik gaji karena beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).  Baca juga: Keuntungan Pelaku Usaha Manfaatkan Teknologi di Tengah Corona Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Andy Nugroho memberikan tips-tips cara kelola keuangan yang baik untuk pekerja yang UMP-nya tak naik. Misalnya, dengan membuat budgeting pengeluaran agar mengetahui mana yang prioritas dan yang tidak. "Melakukan penghematan, lebih baik bila bisa dilakukan dari sekarang," kata Andy kepada Okezone, Senin (2/11/2020).  Baca juga: Liburan Long Weekend Paket Hemat dengan Staycation Dia menjelaskan, pengeluaran yang prioritas itu seperti membayar kebutuhan rumah tangga, cicilan kredit kendaraan dan lainnya. "Kewajiban seperti bayar listrik, air, uang sekolah anak, berbagai macam cicilan kredit dan utang; serta kebutuhan-kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak seperti makan sehari-hari, dan uang transport ke tempat kerja," ujarnya.  Baca juga: Cara Bijak Gunakan BLT Gaji Rp1,2 Juta yang Cair Awal November Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mencatat 80% sektor bisnis di Jakarta tidak dapat menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini karena mayoritas pelaku bisnis di Ibu Kota masih belum mengalami recovery kinerja bisnisnya. "Secara umum seperti di DKI, hampir 80% pengusaha di Jakarta tidak mungkin mampu menaikan UMP, karena Jakarta kota jasa, sebagai kota jasa tentu kita lihat berbagai aktivitas di Jakarta didominasi oleh jasa dan perdagangan. Dan mereka sangat terpukul (Covid-19)," ujar Sarman saat dihubungi MNC News Portal.