Negosiasi ihwal menaikkan status GSP menjadi LTD antara Indonesia dan Amerika Serikat terus digodok pemerintah.https://economy.okezone.com/read/2020/11/03/320/2303209/hasil-pilpres-as-tak-pengaruhi-upaya-negosiasi-ltdidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/03/320/2303209/hasil-pilpres-as-tak-pengaruhi-upaya-negosiasi-ltdhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/03/320/2303209/hasil-pilpres-as-tak-pengaruhi-upaya-negosiasi-ltdSelasa 03 November 2020 10:02 WIBSuparjo RamalanPilpres AS (Shuterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/03/320/2303209/hasil-pilpres-as-tak-pengaruhi-upaya-negosiasi-ltd-GmSwgLnknm.jpgJAKARTA - Negosiasi ihwal menaikkan status Generalized System of Preferences (GSP) menjadi Limited Trade Deal (LTD) atau kesepakatan perdagangan secara terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat terus digodok pemerintah. Bahkan, Indonesia optimis jika hasil Pilpres AS tidak mempengaruhi GSP yang baru saja diperpanjang otoritas negara setempat. Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mengutarakan, perpanjangan GSP antara Indonesia dan AS didasarkan pada kesamaan nilai yang sudah dituangkan dalam GSP. Dia meyakini, perpanjangan GSP menjadi bagian daripada diplomasi AS untuk merangkul negara-negara yang mempunyai cara berpikir yang sama.  Baca juga: GSP Diperpanjang, Erick Thohir hingga Luhut Bakal Terbang ke AS "Jadi ini bagian dari persamaan nilai yang dituangkan di dalam GSP tersebut. Kami berkeyakinan bahwa GSP ini akan diperpanjang dan ini menjadi pembagian dari diplomasi perdagangan dan politik AS," ujar Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020) malam. Meski demikian, dia tidak menapikan ada kemungkinan GSP tidak diperpanjang bila kongres AS memutuskan untuk memberhentikan payung hukum fasilitas GSP. Namun, kemungkinan itu kecil, sebab keputusan perpanjangan fasilitas perdagangan itu termasuk LTD dirumuskan dalam satu kerangka kepentingan bersama.  Baca juga: Produk Indonesia Bakal Banjiri AS, Ini Daftarnya "Kepentingan dalam LTD ini kita buat sebagai kepentingan bersama,” kata dia. Lutfi mengutarakan, sejumlah menteri 'Kabinet Indonesia Maju' dijadwalkan akan mengunjungi AS pada 15 November 2020 mendatang. Dalam kunjungan itu, para menteri akan melakukan negosiasi ihwal perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia oleh otoritas negara setempat. Lutfi merinci, para pejabat negara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate."Rencananya Pak Luhut beserta beberapa menteri, saya tahu kayaknya Menteri Perdagangan, Menteri Kominfo, Menteri BUMN akan schedule berada di Amerika Serikat pada tanggal 15 November nanti," ujarnya. Dalam tindak lanjut GSP, perwakilan pemerintah berharap agar status GSP Indonesia menjadi Limited Trade Deal (LTD). Lutfi juga menyebut, sebelum akhir bulan November pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di AS akan bersurat kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ihwal penggodokan LTD tersebut "Untuk sama-sama kita menggodok masalah LTD ini. Dan kita akan memutuskan apa yang menjadi responsible poin dalam negosiasi ini," kata Lutfi. Pemerintah memproyeksikan, dinaikkannya status GSP menjadi LTD agar volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat meningkat dua kali lipat hingga 60 miliar dolar AS pada tahun 2024. "Sebagai dua perekonomian besar, kerjasama perdagangan dan investasi harus dilipatgandakan. LTD menjadi solusinya," kata dia. LTD juga diproyeksikan dapat mengoptimalkan potensi kerjasama di luar perdagangan barang, khususnya digital trade, energi dan infrastruktur, serta peningkatan arus investasi. Meningkatnya arus perdagangan dua arah merupakan pintu masuk bagi perluasan kerjasama investasi.JAKARTA - Negosiasi ihwal menaikkan status Generalized System of Preferences (GSP) menjadi Limited Trade Deal (LTD) atau kesepakatan perdagangan secara terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat terus digodok pemerintah. Bahkan, Indonesia optimis jika hasil Pilpres AS tidak mempengaruhi GSP yang baru saja diperpanjang otoritas negara setempat. Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mengutarakan, perpanjangan GSP antara Indonesia dan AS didasarkan pada kesamaan nilai yang sudah dituangkan dalam GSP. Dia meyakini, perpanjangan GSP menjadi bagian daripada diplomasi AS untuk merangkul negara-negara yang mempunyai cara berpikir yang sama.  Baca juga: GSP Diperpanjang, Erick Thohir hingga Luhut Bakal Terbang ke AS "Jadi ini bagian dari persamaan nilai yang dituangkan di dalam GSP tersebut. Kami berkeyakinan bahwa GSP ini akan diperpanjang dan ini menjadi pembagian dari diplomasi perdagangan dan politik AS," ujar Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020) malam. Meski demikian, dia tidak menapikan ada kemungkinan GSP tidak diperpanjang bila kongres AS memutuskan untuk memberhentikan payung hukum fasilitas GSP. Namun, kemungkinan itu kecil, sebab keputusan perpanjangan fasilitas perdagangan itu termasuk LTD dirumuskan dalam satu kerangka kepentingan bersama.  Baca juga: Produk Indonesia Bakal Banjiri AS, Ini Daftarnya "Kepentingan dalam LTD ini kita buat sebagai kepentingan bersama,” kata dia. Lutfi mengutarakan, sejumlah menteri 'Kabinet Indonesia Maju' dijadwalkan akan mengunjungi AS pada 15 November 2020 mendatang. Dalam kunjungan itu, para menteri akan melakukan negosiasi ihwal perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia oleh otoritas negara setempat. Lutfi merinci, para pejabat negara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate."Rencananya Pak Luhut beserta beberapa menteri, saya tahu kayaknya Menteri Perdagangan, Menteri Kominfo, Menteri BUMN akan schedule berada di Amerika Serikat pada tanggal 15 November nanti," ujarnya. Dalam tindak lanjut GSP, perwakilan pemerintah berharap agar status GSP Indonesia menjadi Limited Trade Deal (LTD). Lutfi juga menyebut, sebelum akhir bulan November pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di AS akan bersurat kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ihwal penggodokan LTD tersebut "Untuk sama-sama kita menggodok masalah LTD ini. Dan kita akan memutuskan apa yang menjadi responsible poin dalam negosiasi ini," kata Lutfi. Pemerintah memproyeksikan, dinaikkannya status GSP menjadi LTD agar volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat meningkat dua kali lipat hingga 60 miliar dolar AS pada tahun 2024. "Sebagai dua perekonomian besar, kerjasama perdagangan dan investasi harus dilipatgandakan. LTD menjadi solusinya," kata dia. LTD juga diproyeksikan dapat mengoptimalkan potensi kerjasama di luar perdagangan barang, khususnya digital trade, energi dan infrastruktur, serta peningkatan arus investasi. Meningkatnya arus perdagangan dua arah merupakan pintu masuk bagi perluasan kerjasama investasi.