Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).https://economy.okezone.com/read/2020/11/03/320/2303222/begini-aturan-cuti-di-uu-ciptaker-yang-sudah-diteken-jokowiidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/03/320/2303222/begini-aturan-cuti-di-uu-ciptaker-yang-sudah-diteken-jokowihttps://economy.okezone.com/read/2020/11/03/320/2303222/begini-aturan-cuti-di-uu-ciptaker-yang-sudah-diteken-jokowiSelasa 03 November 2020 10:20 WIBRina AnggraeniCuti (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/03/320/2303222/begini-aturan-cuti-di-uu-ciptaker-yang-sudah-diteken-jokowi-TDEDTF3E3n.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020 dan langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Adapun UU Ciptaker terdiri dari 1.187 halaman. Nah, yang menyangkut Ketenagakerjaan ada di bab IV pada halaman 533. Isinya mengenai hak cuti, upah pekerja serta perjanjian kontrak.  Baca juga: UU Cipta Kerja Diteken Jokowi, Cek Sistem Upah Pekerja di Sini Untuk sistem cuti dan jam kerja ada pada pasal 77. Adapun, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Lalu, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi bekerjam selama 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Atau, 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu.  Baca juga: UU Ciptaker Lahirkan Lembaga Pengelola Investasi, Apa Tujuannya? Namun, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 21 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. "Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh diperusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam PeraturanPemerintah," tulis aturan tersebut yang dikutip pada Selasa (3/11/2020). Sedangkan, ketentuan cuti ada pada pasal 79. Aturan itu berisikan waktu istirahat; dan cuti. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi stirahat antara jam kerja, paling sedikitsetengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebuttidak termasuk jam kerja; dan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam)hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Lalu, ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerjasetelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerjaselama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2)l, dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. "Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah," tulisnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020 dan langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Adapun UU Ciptaker terdiri dari 1.187 halaman. Nah, yang menyangkut Ketenagakerjaan ada di bab IV pada halaman 533. Isinya mengenai hak cuti, upah pekerja serta perjanjian kontrak.  Baca juga: UU Cipta Kerja Diteken Jokowi, Cek Sistem Upah Pekerja di Sini Untuk sistem cuti dan jam kerja ada pada pasal 77. Adapun, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Lalu, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi bekerjam selama 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Atau, 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu.  Baca juga: UU Ciptaker Lahirkan Lembaga Pengelola Investasi, Apa Tujuannya? Namun, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 21 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. "Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh diperusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam PeraturanPemerintah," tulis aturan tersebut yang dikutip pada Selasa (3/11/2020). Sedangkan, ketentuan cuti ada pada pasal 79. Aturan itu berisikan waktu istirahat; dan cuti. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi stirahat antara jam kerja, paling sedikitsetengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebuttidak termasuk jam kerja; dan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam)hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Lalu, ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerjasetelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerjaselama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2)l, dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. "Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah," tulisnya.