Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerjahttps://economy.okezone.com/read/2020/11/04/320/2303536/uu-ciptaker-meluruskan-hal-yang-tidak-lurusidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/04/320/2303536/uu-ciptaker-meluruskan-hal-yang-tidak-lurushttps://economy.okezone.com/read/2020/11/04/320/2303536/uu-ciptaker-meluruskan-hal-yang-tidak-lurusRabu 04 November 2020 05:07 WIBGiri HartomoPresiden Jokowi Teken UU Cipta Kerja. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/03/320/2303536/uu-ciptaker-meluruskan-hal-yang-tidak-lurus-UdE27bDJAL.jpegJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini pun diyakini akan meluruskan berbagai hal yang ada di dalam aturannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencontohkan, adalah model lumbung pangan yang dibuat di Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Di mana model ini bisa direplikasi ke wilayah lain walaupun tidak sama. "Namun apapun yang dilakukan pemerintah harus memberikan keuntungan pada masyarakat," ungkap dia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8wMy8xLzEyNDAzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Undang-undang (UU) Cipta Kerja itu akan banyak sekali. Dan saya pikir membantu kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus," ujar Luhut. Luhut juga menambahkan dalam pembangunan lumbung pangan Humbang itu sekitar 80% lahan dikelola masyarakat sedangkan 20% investor. Baca Selengkapnya: Ada UU Cipta Kerja, Menko Luhut: Meluruskan Hal yang Tidak Lurus JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini pun diyakini akan meluruskan berbagai hal yang ada di dalam aturannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencontohkan, adalah model lumbung pangan yang dibuat di Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Di mana model ini bisa direplikasi ke wilayah lain walaupun tidak sama. "Namun apapun yang dilakukan pemerintah harus memberikan keuntungan pada masyarakat," ungkap dia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8wMy8xLzEyNDAzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Undang-undang (UU) Cipta Kerja itu akan banyak sekali. Dan saya pikir membantu kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus," ujar Luhut. Luhut juga menambahkan dalam pembangunan lumbung pangan Humbang itu sekitar 80% lahan dikelola masyarakat sedangkan 20% investor. Baca Selengkapnya: Ada UU Cipta Kerja, Menko Luhut: Meluruskan Hal yang Tidak Lurus