Belum membaiknya perekonomian Indonesia ternyata memberikan dampak yang cukup luas.https://economy.okezone.com/read/2020/11/08/320/2306206/pengangguran-di-ri-meroket-2-industri-ini-jadi-sorotanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/08/320/2306206/pengangguran-di-ri-meroket-2-industri-ini-jadi-sorotanhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/08/320/2306206/pengangguran-di-ri-meroket-2-industri-ini-jadi-sorotanMinggu 08 November 2020 16:23 WIBAditya PratamaPengangguran (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/08/320/2306206/pengangguran-di-ri-meroket-2-industri-ini-jadi-sorotan-pA3NtsSDH2.jpgJAKARTA - Belum membaiknya perekonomian Indonesia ternyata memberikan dampak yang cukup luas. Selain dari segi pengeluaran dan sektoral, dampak yang terakhir adalah meningkatnya angka pengangguran. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyampaikan, tingkat pengangguran terparah saat ini berasal dari dua sektor, yaitu industri pengolahan dan konstruksi.  Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Berjuang Keras Tangani Pengangguran "Kita lihat pengangguran paling parah adalah berada di perubahannya di industri pengolahan yang saya kira banyak terjadi perubahan besar. Kedua adalah industri konstruksi yang sempat dihentikan," ujar Tauhid dalam video conference, Minggu (8/11/2020). Tauhid menambahkan, maraknya pengangguran dari industri pengolahan dirasa wajar karena industri tersebut selama ini menampung sekitar 13,61 persen pekerja, dan menyebabkan banyak pengangguran karena banyak industri yang tutup, penjualan di pasar turun, keuntungan turun, sehingga banyak mengurangi karyawan.  Baca juga: 3 Strategi Mengurangi Jumlah Pengangguran di Indonesia "Ini kita lihat juga bahwa status yang terkena dampak dari pengangguran yang tidak bekerja, yang bekerja justru negatif. Jadi, wajar buruh-buruh industri pada saat yang sama menolak Omnibus Law ketika situasi pandemi mereka yang paling terdampak. Lihat saja sektor lain tidak terlalu terdampak, pertanian dan perdagangan positif tapi industri pengolahan yang terdampak pandemi," ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8wNi82Ny8xMjQyMDAvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Selain itu, Tauhid menyampaikan, hal lain yang perlu diwaspadai pemerintah adalah pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dengan adanya peningkatan angka pengangguran dari 7,10 juta ke 9,77 juta, dimana pekerja setengah pengangguran jauh lebih besar dibandingkan angka pengangguran. "Setengah pengangguran itu dan tidak tercover dengan jaminan sosial, tidak tercover BPJS, termasuk tidak tercover bantuan kartu pra kerja. Menurut saya disini akan loss banyak perhatian pemerintah ketika setengah pengangguran ini cukup besar," katanya. "Padahal kita sama sama tau bahwa bansos sudah diberikan sebanyak hampir lebih 176,38% di posisi 2 November 2020 dan saya kira ini sudah paling tinggi dan dianggap berhasil dan pencapain sekitar 86%," ucapnya.JAKARTA - Belum membaiknya perekonomian Indonesia ternyata memberikan dampak yang cukup luas. Selain dari segi pengeluaran dan sektoral, dampak yang terakhir adalah meningkatnya angka pengangguran. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyampaikan, tingkat pengangguran terparah saat ini berasal dari dua sektor, yaitu industri pengolahan dan konstruksi.  Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Berjuang Keras Tangani Pengangguran "Kita lihat pengangguran paling parah adalah berada di perubahannya di industri pengolahan yang saya kira banyak terjadi perubahan besar. Kedua adalah industri konstruksi yang sempat dihentikan," ujar Tauhid dalam video conference, Minggu (8/11/2020). Tauhid menambahkan, maraknya pengangguran dari industri pengolahan dirasa wajar karena industri tersebut selama ini menampung sekitar 13,61 persen pekerja, dan menyebabkan banyak pengangguran karena banyak industri yang tutup, penjualan di pasar turun, keuntungan turun, sehingga banyak mengurangi karyawan.  Baca juga: 3 Strategi Mengurangi Jumlah Pengangguran di Indonesia "Ini kita lihat juga bahwa status yang terkena dampak dari pengangguran yang tidak bekerja, yang bekerja justru negatif. Jadi, wajar buruh-buruh industri pada saat yang sama menolak Omnibus Law ketika situasi pandemi mereka yang paling terdampak. Lihat saja sektor lain tidak terlalu terdampak, pertanian dan perdagangan positif tapi industri pengolahan yang terdampak pandemi," ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8wNi82Ny8xMjQyMDAvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Selain itu, Tauhid menyampaikan, hal lain yang perlu diwaspadai pemerintah adalah pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dengan adanya peningkatan angka pengangguran dari 7,10 juta ke 9,77 juta, dimana pekerja setengah pengangguran jauh lebih besar dibandingkan angka pengangguran. "Setengah pengangguran itu dan tidak tercover dengan jaminan sosial, tidak tercover BPJS, termasuk tidak tercover bantuan kartu pra kerja. Menurut saya disini akan loss banyak perhatian pemerintah ketika setengah pengangguran ini cukup besar," katanya. "Padahal kita sama sama tau bahwa bansos sudah diberikan sebanyak hampir lebih 176,38% di posisi 2 November 2020 dan saya kira ini sudah paling tinggi dan dianggap berhasil dan pencapain sekitar 86%," ucapnya.