Pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%https://economy.okezone.com/read/2020/11/18/320/2311503/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-belum-sampai-50idhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/18/320/2311503/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-belum-sampai-50https://economy.okezone.com/read/2020/11/18/320/2311503/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-belum-sampai-50Rabu 18 November 2020 11:01 WIBFadel PrayogaRakornas Pengadaan Barang dan Jasa. (Foto: Okezone.com/YouTube Setpres)https://img.okezone.com/content/2020/11/18/320/2311503/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-belum-sampai-50-CAvzqeTkFl.png JAKARTA - Pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%. Hal ini diungkapkan dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. "Dari total nilai barang dan jasa 2020 sebesar Rp1.027 triliun, namun harus kami laporkan bahwa realisasinya sampai 9 November 2020 kurang dari 50%," ujar, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Baca Juga: Sindir Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Lamban, Jokowi: Ngerjainnya Kapan? Dari Rp289,34 triliun yang diumumkan sebagai pagu e-tendering, yang sudah selesai tender sebesar Rp228,8 triliun dan masih berproses Rp60,5 triliun.  Namun, kata Roni, masih sama seperti tahun lalu di mana yang masih proses, termasuk konstruksi Rp48 triliun. Baca Juga: Buka Rakornas Pengadaan Barang, Jokowi: Kita Harus Turunkan Defisit Neraca Dagang "Rendahnya serapan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah berdampak pada layanan publik dan pada akhirnya menghambat pemerataan ekonomi," tuturnya. Masih rendahnya realisasi pengadaan membuat Pemerintah Pusat dan Pemda untuk berinovasi dalam pengadaan barang dan jasa.  "Jadi ada lembaganya pengadaan jasa memiliki kebijakan yang mengartur prosesenya," ujar Roni. JAKARTA - Pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%. Hal ini diungkapkan dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. "Dari total nilai barang dan jasa 2020 sebesar Rp1.027 triliun, namun harus kami laporkan bahwa realisasinya sampai 9 November 2020 kurang dari 50%," ujar, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Baca Juga: Sindir Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Lamban, Jokowi: Ngerjainnya Kapan? Dari Rp289,34 triliun yang diumumkan sebagai pagu e-tendering, yang sudah selesai tender sebesar Rp228,8 triliun dan masih berproses Rp60,5 triliun.  Namun, kata Roni, masih sama seperti tahun lalu di mana yang masih proses, termasuk konstruksi Rp48 triliun. Baca Juga: Buka Rakornas Pengadaan Barang, Jokowi: Kita Harus Turunkan Defisit Neraca Dagang "Rendahnya serapan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah berdampak pada layanan publik dan pada akhirnya menghambat pemerataan ekonomi," tuturnya. Masih rendahnya realisasi pengadaan membuat Pemerintah Pusat dan Pemda untuk berinovasi dalam pengadaan barang dan jasa.  "Jadi ada lembaganya pengadaan jasa memiliki kebijakan yang mengartur prosesenya," ujar Roni.