Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2020https://economy.okezone.com/read/2020/11/18/320/2311578/pengadaan-barang-lamban-jokowi-siapkan-teknologi-alarm-pengingatidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/18/320/2311578/pengadaan-barang-lamban-jokowi-siapkan-teknologi-alarm-pengingathttps://economy.okezone.com/read/2020/11/18/320/2311578/pengadaan-barang-lamban-jokowi-siapkan-teknologi-alarm-pengingatRabu 18 November 2020 12:30 WIBMichelle NataliaPresiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/11/18/320/2311578/pengadaan-barang-lamban-jokowi-siapkan-teknologi-alarm-pengingat-3IH8zD8Pcl.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2020. Kepala Negara pun menyoroti beberapa masalah terkait realisasi anggaran dan hambatan-hambatannya. Dia mengatakan, untuk sistem pengadaan barang dan jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus berani melakukan banyak terobosan dengan memanfaatkan teknologi modern. Terobosan ini diperlukan untuk memonitor transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) secara real time. Baca Juga: Sindir Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Lamban, Jokowi: Ngerjainnya Kapan? "Dengan bantuan teknologi terkini, kita bisa memonitor real time transaksi mereka, apakah sudah terserap 100% dari total belanja pengadaan atau belum, sehingga mereka bisa diberi alarm peringatan," ujar Jokowi secara virtual di Jakarta, Rabu (18/11/2020). Selain itu, lanjut dia, dengan berpijak pada data tersebut, para menteri, kepala lembaga, dan pemda bisa diberi alarm untuk melakukan langkah percepatan. Terlebih, karena situasi pandemi Covid-19, pengadaan adalah aspek yang sangat penting. Baca Juga: Buka Rakornas Pengadaan Barang, Jokowi: Kita Harus Turunkan Defisit Neraca Dagang "Alarm peringatan perlu, karena masih banyak yang bekerja dengan cara lama. Bahkan kondisi darurat masih saja bekerja dengan biasa-biasa saja, belum berganti ke channel yang extraordinary," tambah Jokowi.Dia juga menyoroti kinerja mereka yang belum mengubah SOP-nya dari normal menjadi SOP yang penuh terobosan. Hal ini yang menyebabkan realisasi anggaran menjadi terlambat. "Ini contohnya konstruksi, per November baru Rp40 triliun. Kalau misal jadi, barangnya kayak apa? Kalau bangunan ya ambruk, jembatan ambruk. Jangan sampai semuanya diulang-ulang, malah numpuk di akhir tahun," pungkasnya. Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%. Hal ini diungkapkan dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. "Dari total nilai barang dan jasa 2020 sebesar Rp1.027 triliun, namun harus kami laporkan bahwa realisasinya sampai 9 November 2020 kurang dari 50%," ujar, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2020. Kepala Negara pun menyoroti beberapa masalah terkait realisasi anggaran dan hambatan-hambatannya. Dia mengatakan, untuk sistem pengadaan barang dan jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus berani melakukan banyak terobosan dengan memanfaatkan teknologi modern. Terobosan ini diperlukan untuk memonitor transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) secara real time. Baca Juga: Sindir Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Lamban, Jokowi: Ngerjainnya Kapan? "Dengan bantuan teknologi terkini, kita bisa memonitor real time transaksi mereka, apakah sudah terserap 100% dari total belanja pengadaan atau belum, sehingga mereka bisa diberi alarm peringatan," ujar Jokowi secara virtual di Jakarta, Rabu (18/11/2020). Selain itu, lanjut dia, dengan berpijak pada data tersebut, para menteri, kepala lembaga, dan pemda bisa diberi alarm untuk melakukan langkah percepatan. Terlebih, karena situasi pandemi Covid-19, pengadaan adalah aspek yang sangat penting. Baca Juga: Buka Rakornas Pengadaan Barang, Jokowi: Kita Harus Turunkan Defisit Neraca Dagang "Alarm peringatan perlu, karena masih banyak yang bekerja dengan cara lama. Bahkan kondisi darurat masih saja bekerja dengan biasa-biasa saja, belum berganti ke channel yang extraordinary," tambah Jokowi.Dia juga menyoroti kinerja mereka yang belum mengubah SOP-nya dari normal menjadi SOP yang penuh terobosan. Hal ini yang menyebabkan realisasi anggaran menjadi terlambat. "Ini contohnya konstruksi, per November baru Rp40 triliun. Kalau misal jadi, barangnya kayak apa? Kalau bangunan ya ambruk, jembatan ambruk. Jangan sampai semuanya diulang-ulang, malah numpuk di akhir tahun," pungkasnya. Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%. Hal ini diungkapkan dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. "Dari total nilai barang dan jasa 2020 sebesar Rp1.027 triliun, namun harus kami laporkan bahwa realisasinya sampai 9 November 2020 kurang dari 50%," ujar, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto.