Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji termin kedua sejak awal november lalu.https://economy.okezone.com/read/2020/11/19/320/2312152/blt-tak-kunjung-masuk-rekening-ini-masalahnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/19/320/2312152/blt-tak-kunjung-masuk-rekening-ini-masalahnyahttps://economy.okezone.com/read/2020/11/19/320/2312152/blt-tak-kunjung-masuk-rekening-ini-masalahnyaKamis 19 November 2020 10:08 WIBGiri HartomoRupiah (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/19/320/2312152/blt-tak-kunjung-masuk-rekening-ini-masalahnya-Vuza0BkKa2.jpgJAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji termin kedua sejak awal november lalu. Pencairan termin kedua ini merupakan pencairan subsidi gaji atau upah periode november dan desember 2020. Meskipun begitu, masih ada beberapa pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji atau upah (BSU) termin pertama. Karena berdasarkan data Kemnaker, pemerintah telah menyalurkan BSU kepada 12.252.668 pekerja atau buruh.  Baca juga: Pencairan BLT Subsidi Gaji Belum Optimal, Menaker: Sabar Dana yang Ditransfer Besar Angka tersebut setara dengan 98,78% dari target penyaluran yang sebanyak 12.403.896 penerima. Artinya masih ada sekitar 151.228 calon penerima yang belum mendapatkan BLT Subsidi Gaji pada termin pertama. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan pekerja atau buruh belum menerima BSU. Misalnya adalah karena adanya duplikasi pada nomor rekening pekerja.  Baca juga: Sri Mulyani Akui Penyaluran Bansos Salah Sasaran Selain itu, bisa juga tak mendapatkan BSU karena rekening yang akan menjadi tujuan transfer sudah terlanjur ditutup. Kemudain bisa juga rekening pasif atau mungkin tidak valid atau rekening sudah dibekukan. “Selain itu, terdapat rekening yang tidak sesuai NIK dan rekening yang tidak terdaftar di kliring. Jumlahnya rekening bermasalah ini mencapai 151 ribu rekening,” ujarnya mengutip keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020). Menaker berharap masyarakat yang merasa berhak mendapat BLT subsidi gaji atau upah namun masih terkendala, untuk segera berkomunikasi dengan manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar datanya dapat diperbaiki. “Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyelesaian data ini harus dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan koreksi kepada Kemnaker,” jelas Menaker.JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji termin kedua sejak awal november lalu. Pencairan termin kedua ini merupakan pencairan subsidi gaji atau upah periode november dan desember 2020. Meskipun begitu, masih ada beberapa pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji atau upah (BSU) termin pertama. Karena berdasarkan data Kemnaker, pemerintah telah menyalurkan BSU kepada 12.252.668 pekerja atau buruh.  Baca juga: Pencairan BLT Subsidi Gaji Belum Optimal, Menaker: Sabar Dana yang Ditransfer Besar Angka tersebut setara dengan 98,78% dari target penyaluran yang sebanyak 12.403.896 penerima. Artinya masih ada sekitar 151.228 calon penerima yang belum mendapatkan BLT Subsidi Gaji pada termin pertama. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan pekerja atau buruh belum menerima BSU. Misalnya adalah karena adanya duplikasi pada nomor rekening pekerja.  Baca juga: Sri Mulyani Akui Penyaluran Bansos Salah Sasaran Selain itu, bisa juga tak mendapatkan BSU karena rekening yang akan menjadi tujuan transfer sudah terlanjur ditutup. Kemudain bisa juga rekening pasif atau mungkin tidak valid atau rekening sudah dibekukan. “Selain itu, terdapat rekening yang tidak sesuai NIK dan rekening yang tidak terdaftar di kliring. Jumlahnya rekening bermasalah ini mencapai 151 ribu rekening,” ujarnya mengutip keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020). Menaker berharap masyarakat yang merasa berhak mendapat BLT subsidi gaji atau upah namun masih terkendala, untuk segera berkomunikasi dengan manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar datanya dapat diperbaiki. “Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyelesaian data ini harus dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan koreksi kepada Kemnaker,” jelas Menaker.