Pemerintah akan menekan jumlah pengadaan ASN/PNS.    https://economy.okezone.com/read/2020/11/19/320/2312525/jumlah-pns-di-indonesia-mau-dipangkas-diganti-dengan-teknologiidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/19/320/2312525/jumlah-pns-di-indonesia-mau-dipangkas-diganti-dengan-teknologihttps://economy.okezone.com/read/2020/11/19/320/2312525/jumlah-pns-di-indonesia-mau-dipangkas-diganti-dengan-teknologiKamis 19 November 2020 17:01 WIBTaufik FajarPNS (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/11/19/320/2312525/jumlah-pns-di-indonesia-mau-dipangkas-diganti-dengan-teknologi-1esW2JvWXT.jpgJAKARTA - Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pemerintah akan menekan jumlah pengadaan ASN/PNS. "Penerimaan ASN tidak lagi harus berjumlah banyak dan penggunaan teknologi dalam pemerintahan harus dioptimalkan," ujar dia di Komisi II DPR RI Jakarta, Kamis (19/11/2020). Baca Juga: Lowongan CPNS 2021 Bakal Buka Formasi 1 Juta Guru  Kemudian, lanjut dia beberapa negara jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sangat sedikit. Seperti di Singapura saja pegawai negeri hanya berjumlah ratusan orang. "Lalu di Korea Selatan, jaringan teknologi informasinya dalam pemerintahan digunakan secara maksimal," ungkap dia.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wOS8yOC8xLzEyMjk1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurutnya, di parlemen Malaysia saja, teknologi sangat dimaksimalkan. Dalam rapat paripurna saja hanya ada 3-4 orang anggota dewan saja yang hadir, sisanya cukup melakukan voting dari jauh. "Maka kami ingin di Indonesia, kebutuhan pengadaan formasi baru di kementerian dan lembaga bisa ditekankan. Contohnya, apabila ada 10 pegawai pensiun tak perlu mengadakan 10 pegawai baru," tandas dia.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wOS8yOC8xLzEyMjk1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>JAKARTA - Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pemerintah akan menekan jumlah pengadaan ASN/PNS. "Penerimaan ASN tidak lagi harus berjumlah banyak dan penggunaan teknologi dalam pemerintahan harus dioptimalkan," ujar dia di Komisi II DPR RI Jakarta, Kamis (19/11/2020). Baca Juga: Lowongan CPNS 2021 Bakal Buka Formasi 1 Juta Guru  Kemudian, lanjut dia beberapa negara jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sangat sedikit. Seperti di Singapura saja pegawai negeri hanya berjumlah ratusan orang. "Lalu di Korea Selatan, jaringan teknologi informasinya dalam pemerintahan digunakan secara maksimal," ungkap dia.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wOS8yOC8xLzEyMjk1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurutnya, di parlemen Malaysia saja, teknologi sangat dimaksimalkan. Dalam rapat paripurna saja hanya ada 3-4 orang anggota dewan saja yang hadir, sisanya cukup melakukan voting dari jauh. "Maka kami ingin di Indonesia, kebutuhan pengadaan formasi baru di kementerian dan lembaga bisa ditekankan. Contohnya, apabila ada 10 pegawai pensiun tak perlu mengadakan 10 pegawai baru," tandas dia.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wOS8yOC8xLzEyMjk1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>