Ekonom UNS Surakarta Lukman Hakim, Ph.D bersama ekonom UI Faisal Basri, SE MA mengulas nasib ekonomi Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2020/11/21/320/2313711/ekonom-uns-ui-bahas-arah-kebijakan-moneter-indonesia-selama-resesiidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/21/320/2313711/ekonom-uns-ui-bahas-arah-kebijakan-moneter-indonesia-selama-resesihttps://economy.okezone.com/read/2020/11/21/320/2313711/ekonom-uns-ui-bahas-arah-kebijakan-moneter-indonesia-selama-resesiSabtu 21 November 2020 18:38 WIBFakhri RezyEkonomi Krisis (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/21/320/2313711/ekonom-uns-ui-bahas-arah-kebijakan-moneter-indonesia-selama-resesi-TmaqOfehpn.jpgJAKARTA - Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim, Ph.D bersama ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, SE MA mengulas nasib ekonomi Indonesia. Terutama yang terjerumus dalam jurang resesi akibat pandemi Covid-19. Hal ini di dalam webinar Omah Rembug “Arah Kebijakan Moneter Indonesia di Tengah Bayang-Bayang Resesi”, Jumat (21/11/2020) malam.  Baca juga: Pemulihan Ekonomi 2021 Tergantung Orang Kaya, Maksudnya? Dalam webinar yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS melalui Zoom Cloud Meeting ini, Lukman Hakim, Ph.D menyampaikan materinya tentang “Kebijakan Moneter dan Ketidakpastian Ekonomi”. Ia mengatakan paradigma kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia bersifat eksogen. Artinya, paradigma tersebut disusun atas dasar keinginan (want) dan bukan berdasar kebutuhan (need). Sehingga, jika dikemudian hari terjadi ketidakcocokkan maka dimungkinkan untuk menggantinya dengan yang lain.  Baca juga: 2021 Jadi Peluang Perbaikan Ekonomi RI Sedangkan, jika dilihat dari segi paradigma endogen, maka yang masih menjadi permasalahan bagi perekonomian Indonesia adalah dangkalnya kedalaman sektor keuangan yang terabaikan. Lukman Hakim, Ph. D menerangkan Financial Deepening rasio M2/ GDP Indonesia masih dibawah 50 persen. Padahal, negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailang sudah diatas 100 persen. “Cenderung merespon paradigma dari luar. Sejak reformasi sudah menggunakan konsep dari luar yang tidak cocok dengan Indonesia, seperti central bank independent yang kini dipersoalkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) dan presiden,” ucap Lukman Hakim Ph.D. Lukman Hakim Ph.D menyebut independensi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral justru memunculkan pertarungan wacana tentang efektivitas kebijakan moneter selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8wNi82Ny8xMjQyMDAvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009, posisi BI tetap menjadi lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. “Yang patut disayangkan dalam UU itu adalah hilangnya fungsi sebagai agent of development dari BI yang sangat berguna bagi UMKM dan rakyat,” ujarnya. Menyambung pemaparan materi dari Lukman Hakim, Ph.D, ekomom UI Faisal Basri, S.E., M.A mengatakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan supply shock bagi sektor manufaktur global. Hal tersebut terjadi karena banyak pabrik dalam jalinan mata rantai pasokan dunia menghentikan aktivitas produksinya yang mengakibatkan pergeseran aggregate supply. “Sehingga Covid-19 ini menghantam sisi aggregate supply dan demand dari segi ekonomi. Di Wuhan sebagai pusat produksi global supply change membuat pasokan banyak barang terganggu dan terjadi supply chock dan gara-gara lockdown banyak yang di PHK lantas pendapatan masyarakat turun dan agregate demand juga mengalami shock,” jelas Faisal Basri, S.E., M.A. Jika melihat kondisi di Indonesia, Faisal Basri, S.E., M.A memprediksi jumlah masyarakat yang terinfeksi oleh Sars-Cov-2 akan mencapai 500.000 pada 23 November mendatang. Ia mengatakan contact tracing yang tidak optimal akan mengakibatkan Indonesia bernasib sama seperti Iran. Di hadapan peserta yang mengikuti jalannya webinar, ia menyarankan agar pemerintah mengutamakan penanganan krisis kesehatan ketimbang mengutamakan pembenahan sektor ekonomi. Alasannya, masyarakat masih khawatir jika pandemi Covid-19 akan terjadi secara berkepanjangan. Meski pemerintah sudah menggelontorkan bantuan, baik berupa dana maupun paket sembako melalui jaring pengaman sosial, Faisal Basri, S.E., M.A menilai bantuan yang diberikan tersebut justru hanya akan disimpan oleh masyarakat. “Makanya ekonomi harus sabar. Cuma ada satu lajur, satu mobil. Biarkan ambulansnya di depan dan ekonomi sabar menunggu di belakang. Kita ini tidak bisa melakukan kebijakan moneter karena masyarakat masih menunggu pandemi selesai. Disuruh belanja masyarakat malah khawatir dan cenderung menaruh uangnya di bank. Datanya 13% simpanan di bank tapi sayangnya pertumbuhan kredit hanya 0,1%," ujarnya.JAKARTA - Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim, Ph.D bersama ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, SE MA mengulas nasib ekonomi Indonesia. Terutama yang terjerumus dalam jurang resesi akibat pandemi Covid-19. Hal ini di dalam webinar Omah Rembug “Arah Kebijakan Moneter Indonesia di Tengah Bayang-Bayang Resesi”, Jumat (21/11/2020) malam.  Baca juga: Pemulihan Ekonomi 2021 Tergantung Orang Kaya, Maksudnya? Dalam webinar yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS melalui Zoom Cloud Meeting ini, Lukman Hakim, Ph.D menyampaikan materinya tentang “Kebijakan Moneter dan Ketidakpastian Ekonomi”. Ia mengatakan paradigma kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia bersifat eksogen. Artinya, paradigma tersebut disusun atas dasar keinginan (want) dan bukan berdasar kebutuhan (need). Sehingga, jika dikemudian hari terjadi ketidakcocokkan maka dimungkinkan untuk menggantinya dengan yang lain.  Baca juga: 2021 Jadi Peluang Perbaikan Ekonomi RI Sedangkan, jika dilihat dari segi paradigma endogen, maka yang masih menjadi permasalahan bagi perekonomian Indonesia adalah dangkalnya kedalaman sektor keuangan yang terabaikan. Lukman Hakim, Ph. D menerangkan Financial Deepening rasio M2/ GDP Indonesia masih dibawah 50 persen. Padahal, negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailang sudah diatas 100 persen. “Cenderung merespon paradigma dari luar. Sejak reformasi sudah menggunakan konsep dari luar yang tidak cocok dengan Indonesia, seperti central bank independent yang kini dipersoalkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) dan presiden,” ucap Lukman Hakim Ph.D. Lukman Hakim Ph.D menyebut independensi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral justru memunculkan pertarungan wacana tentang efektivitas kebijakan moneter selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8wNi82Ny8xMjQyMDAvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009, posisi BI tetap menjadi lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. “Yang patut disayangkan dalam UU itu adalah hilangnya fungsi sebagai agent of development dari BI yang sangat berguna bagi UMKM dan rakyat,” ujarnya. Menyambung pemaparan materi dari Lukman Hakim, Ph.D, ekomom UI Faisal Basri, S.E., M.A mengatakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan supply shock bagi sektor manufaktur global. Hal tersebut terjadi karena banyak pabrik dalam jalinan mata rantai pasokan dunia menghentikan aktivitas produksinya yang mengakibatkan pergeseran aggregate supply. “Sehingga Covid-19 ini menghantam sisi aggregate supply dan demand dari segi ekonomi. Di Wuhan sebagai pusat produksi global supply change membuat pasokan banyak barang terganggu dan terjadi supply chock dan gara-gara lockdown banyak yang di PHK lantas pendapatan masyarakat turun dan agregate demand juga mengalami shock,” jelas Faisal Basri, S.E., M.A. Jika melihat kondisi di Indonesia, Faisal Basri, S.E., M.A memprediksi jumlah masyarakat yang terinfeksi oleh Sars-Cov-2 akan mencapai 500.000 pada 23 November mendatang. Ia mengatakan contact tracing yang tidak optimal akan mengakibatkan Indonesia bernasib sama seperti Iran. Di hadapan peserta yang mengikuti jalannya webinar, ia menyarankan agar pemerintah mengutamakan penanganan krisis kesehatan ketimbang mengutamakan pembenahan sektor ekonomi. Alasannya, masyarakat masih khawatir jika pandemi Covid-19 akan terjadi secara berkepanjangan. Meski pemerintah sudah menggelontorkan bantuan, baik berupa dana maupun paket sembako melalui jaring pengaman sosial, Faisal Basri, S.E., M.A menilai bantuan yang diberikan tersebut justru hanya akan disimpan oleh masyarakat. “Makanya ekonomi harus sabar. Cuma ada satu lajur, satu mobil. Biarkan ambulansnya di depan dan ekonomi sabar menunggu di belakang. Kita ini tidak bisa melakukan kebijakan moneter karena masyarakat masih menunggu pandemi selesai. Disuruh belanja masyarakat malah khawatir dan cenderung menaruh uangnya di bank. Datanya 13% simpanan di bank tapi sayangnya pertumbuhan kredit hanya 0,1%," ujarnya.