PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat, ada kendala dalam melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2020/11/25/320/2315970/simak-usulan-pln-di-ruu-energi-baru-terbarukan-apa-apa-sajaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/25/320/2315970/simak-usulan-pln-di-ruu-energi-baru-terbarukan-apa-apa-sajahttps://economy.okezone.com/read/2020/11/25/320/2315970/simak-usulan-pln-di-ruu-energi-baru-terbarukan-apa-apa-sajaRabu 25 November 2020 15:13 WIBSuparjo RamalanPLTS (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/25/320/2315970/simak-usulan-pln-di-ruu-energi-baru-terbarukan-apa-apa-saja-H56Hpj5rl8.jpgJAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) mencatat, ada kendala dalam melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satu faktornya adalah ketersediaan lahan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR (25/11/2020) ihwal Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Direktur Mega Proyek PLN M Ikhsan Asaad mengatakan, pemerintah seyogyanya dapat menyediakan atau memberikan lahan kepada PLN untuk dapat menggenjot pengembangan proyek EBT di Tanah Air.  Baca juga: 17 PLTS Terangi Pos Jaga di Perbatasan Papua Setidaknya, ketersediaan lahan tersebut dapat digunakan bagi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). "Salah satu kendala kami mengembangkan EBT ketersediaan lahan ini mungkin nanti perlu dibantu sehingga diberikan kemudahan, diberikan akses yang lebih luas bagaimana menggunakan lahan untuk misalkan pengembangan PLTS," ujar Ikhsan. Karena itu, dalam penyusunan RUU EBT, manajemen perseroan negara itu memberikan sejumlah masukan agar dapat diakomodir oleh DPR dan pemerintah. Di mana, PLN mengusulkan, badan usaha (BUMN) diberikan kemudahan perizinan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah.  Baca juga: Harta Karun EBT di RI 400 Gigawatt, Baru Segini yang Dimanfaatkan Perizinan tersebut tidak hanya terkait dengan pengurusan perizinan di tahap awal, tetapi juga tahap konstruksi sampai hingga masa pengusahaan. Usulan berikut adalah, bahwa RUU EBT diharapkan dapat mengatur atas kewajiban pemerintah dalam mendukung penyediaan EBT melalui penyediaan sarana dan prasarana (lahan). Dalam konteks ini, diperlukan peraturan pelaksana UU EBT guna memberikan dasar hukum penyediaan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kemudian soal penetapan harga EBT, PLN meminta agar harga EBT ditetapkan dengan memperhatikan nilai keekonomian berkeadilan baik untuk badan usaha sebagai pengembang maupun untuk keberlangsungan penyelenggaraan ketenagalistrikan oleh perusahaan listrik negara."Kebijakan dan jenis feed in tariff harus dikaji secara mendalam lingkup efektivitas dan tujuannya untuk pengembangan EBT serta tidak membebani keuangan negara," katanya. Adapun langkah dasar strategis PLN dalam mengembangkan EBT sebesar 23 persen pada 2025 diantaranya, pertama, pembangunan pembangkit EBT perlu mempertimbangkan keselarasan supply dan demand. Di mana, potensi ketersediaan sumber energi setempat (resource based) keekonomian menjamin adanya reliability, sekuriti dan sustainability, Kedua, penambahan pembangkit EBT akan diprioritaskan dan diakselerasi pada daerah-daerah yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) impor sebagai bahan bakar pembangkit diesel. Manajemen perseroan menilai, hal ini diharapkan akan menurunkan biaya pokok produksi listrik sehingga dapat mengurangi subsidi atau kompensasi dari pemerintah. Ketiga, untuk daerah-daerah yang memiliki riset margin besar diharuskan mempertimbangkan penyelarasan dan harmonisasi antara supply dan demand, serta kapasitas keuangan PLN maupun pemerintah. Sementara pada daerah defisit akan diakselerasi pengembangan EBT.JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) mencatat, ada kendala dalam melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satu faktornya adalah ketersediaan lahan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR (25/11/2020) ihwal Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Direktur Mega Proyek PLN M Ikhsan Asaad mengatakan, pemerintah seyogyanya dapat menyediakan atau memberikan lahan kepada PLN untuk dapat menggenjot pengembangan proyek EBT di Tanah Air.  Baca juga: 17 PLTS Terangi Pos Jaga di Perbatasan Papua Setidaknya, ketersediaan lahan tersebut dapat digunakan bagi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). "Salah satu kendala kami mengembangkan EBT ketersediaan lahan ini mungkin nanti perlu dibantu sehingga diberikan kemudahan, diberikan akses yang lebih luas bagaimana menggunakan lahan untuk misalkan pengembangan PLTS," ujar Ikhsan. Karena itu, dalam penyusunan RUU EBT, manajemen perseroan negara itu memberikan sejumlah masukan agar dapat diakomodir oleh DPR dan pemerintah. Di mana, PLN mengusulkan, badan usaha (BUMN) diberikan kemudahan perizinan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah.  Baca juga: Harta Karun EBT di RI 400 Gigawatt, Baru Segini yang Dimanfaatkan Perizinan tersebut tidak hanya terkait dengan pengurusan perizinan di tahap awal, tetapi juga tahap konstruksi sampai hingga masa pengusahaan. Usulan berikut adalah, bahwa RUU EBT diharapkan dapat mengatur atas kewajiban pemerintah dalam mendukung penyediaan EBT melalui penyediaan sarana dan prasarana (lahan). Dalam konteks ini, diperlukan peraturan pelaksana UU EBT guna memberikan dasar hukum penyediaan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kemudian soal penetapan harga EBT, PLN meminta agar harga EBT ditetapkan dengan memperhatikan nilai keekonomian berkeadilan baik untuk badan usaha sebagai pengembang maupun untuk keberlangsungan penyelenggaraan ketenagalistrikan oleh perusahaan listrik negara."Kebijakan dan jenis feed in tariff harus dikaji secara mendalam lingkup efektivitas dan tujuannya untuk pengembangan EBT serta tidak membebani keuangan negara," katanya. Adapun langkah dasar strategis PLN dalam mengembangkan EBT sebesar 23 persen pada 2025 diantaranya, pertama, pembangunan pembangkit EBT perlu mempertimbangkan keselarasan supply dan demand. Di mana, potensi ketersediaan sumber energi setempat (resource based) keekonomian menjamin adanya reliability, sekuriti dan sustainability, Kedua, penambahan pembangkit EBT akan diprioritaskan dan diakselerasi pada daerah-daerah yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) impor sebagai bahan bakar pembangkit diesel. Manajemen perseroan menilai, hal ini diharapkan akan menurunkan biaya pokok produksi listrik sehingga dapat mengurangi subsidi atau kompensasi dari pemerintah. Ketiga, untuk daerah-daerah yang memiliki riset margin besar diharuskan mempertimbangkan penyelarasan dan harmonisasi antara supply dan demand, serta kapasitas keuangan PLN maupun pemerintah. Sementara pada daerah defisit akan diakselerasi pengembangan EBT.