KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta.https://economy.okezone.com/read/2020/11/28/320/2317551/edhy-prabowo-terjerat-kasus-korupsi-benih-lobster-ini-6-faktanyaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/28/320/2317551/edhy-prabowo-terjerat-kasus-korupsi-benih-lobster-ini-6-faktanyahttps://economy.okezone.com/read/2020/11/28/320/2317551/edhy-prabowo-terjerat-kasus-korupsi-benih-lobster-ini-6-faktanyaSabtu 28 November 2020 08:32 WIBFakhri RezyMenteri KKP Edhy Prabowo (Foto: Dok KKP)https://img.okezone.com/content/2020/11/27/320/2317551/edhy-prabowo-terjerat-kasus-korupsi-benih-lobster-ini-6-faktanya-p31vV3DH0B.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hal ini terjadi pada Rabu November 2020 dini hari, sekira pukul 01.23 WIB. Penangkapan Politikus Partai Gerindra itu diduga terkait dugaan kasus korupsi benur lobster. Memang sejak diangkat menjadi menteri, Edhy menerbitkan kebijakan mengizinkan ekspor benih lobster.  Baca juga: Ekspor Benih Lobster Dihentikan, Bagaimana Nasib Nelayan? Terkait hal itu, Jakarta, Sabtu (28/11/2020), Okezone sudah merangkum beberapa fakta ihwal dugaan praktek rasuah dalam ekspor benih lobster tersebut: 1. Ditangkap karena Diduga Terima Suap terkait Ekspor Benur Lobster Edhy Prabowo ditangkap setelah KPK mendapat informasi adanya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada 21 hingga 23 November 2020. Edhy diduga salah satu pihak yang menerima uang suap tersebut. Edhy diduga menerima suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur lobster.  Baca juga: Mundur dari Menteri KKP, Edhy Prabowo Kirim 'Surat Cinta' ke Jokowi 2. Berawal dari peluncuran Surat Keterangan Pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk APS (ANDREAU PRIBADI MISATA tidak dibacakan) selaku staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan SAF selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. 3. Menteri Edhy Sudah Terbitkan Izin 26 Eksportir Benih Lobster   Edhy Prabowo telah memberikan izin 26 perusahaan untuk melakukan ekspor benih lobster. Kebijakan itu, kata Edhy, ditunjukan untuk kesejahteraan para nelayan. Sebab, banyak nelayan dari Sabang hingga Marauke yang menggantungkan hidupnya untuk menangkap benih lobster di laut. "Yang izinnya sudah saya keluarkan ada 26 perusahaan. Dan akan terus bertambah sampai 31," kata Edhy kepada wartawan, Senin 6 Juli 2020. 4. Dituding 26 Eksportir itu Merupakan Orang Dekat Edhy Edhy Prabowo menyebut, dirinya juga mempertanyakan tudingan yang menyudutkannya dalam sebuah pemberitaan. Di mana, disebutkan bahwa ada beberapa pihak yang diuntungkan terkait kebijakan ekspor benih lobster. "Ada orang yang dituduh dekat dengan saya, orang Gerindra dan sebagainya, padahal saya sendiri tidak tahu daftarnya kapan. Dalam beritanya itu ada dua atau tiga orang, " ujar Edhy. 5. Diduga Terjadi Praktek Monopoli Dalam Pengiriman Benih Lobster Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga pernah mengendus adanya praktik tidak sehat dalam bisnis ekspor benih lobster. KPPU menduga adanya praktik monopoli dalam proses pengiriman benih lobster ke luar negeri. Di mana ekspor ini dilakukan satu pintu hanya di Bandara Soekarno Hatta. 6. Pengakuan Nelayan: Ekspor Benih Lobster Hanya Untungkan Eksportir Penerbitan izin eksportir benih lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dinilai tak memberi dampak signifikan terhadap pendapatan nelayan. Sebab, yang merasakan keuntungan dari kebijakan itu hanya para pedagang atau eksportir. "Tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat penghasilan nelayan karena biasanya pihak yang bisa meraih keuntungan hanya para pedagang dan eksportir," kata Koordinator Front Nelayan Bersatu Bambang Wicaksana kepada Okezone.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hal ini terjadi pada Rabu November 2020 dini hari, sekira pukul 01.23 WIB. Penangkapan Politikus Partai Gerindra itu diduga terkait dugaan kasus korupsi benur lobster. Memang sejak diangkat menjadi menteri, Edhy menerbitkan kebijakan mengizinkan ekspor benih lobster.  Baca juga: Ekspor Benih Lobster Dihentikan, Bagaimana Nasib Nelayan? Terkait hal itu, Jakarta, Sabtu (28/11/2020), Okezone sudah merangkum beberapa fakta ihwal dugaan praktek rasuah dalam ekspor benih lobster tersebut: 1. Ditangkap karena Diduga Terima Suap terkait Ekspor Benur Lobster Edhy Prabowo ditangkap setelah KPK mendapat informasi adanya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada 21 hingga 23 November 2020. Edhy diduga salah satu pihak yang menerima uang suap tersebut. Edhy diduga menerima suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur lobster.  Baca juga: Mundur dari Menteri KKP, Edhy Prabowo Kirim 'Surat Cinta' ke Jokowi 2. Berawal dari peluncuran Surat Keterangan Pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk APS (ANDREAU PRIBADI MISATA tidak dibacakan) selaku staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan SAF selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. 3. Menteri Edhy Sudah Terbitkan Izin 26 Eksportir Benih Lobster   Edhy Prabowo telah memberikan izin 26 perusahaan untuk melakukan ekspor benih lobster. Kebijakan itu, kata Edhy, ditunjukan untuk kesejahteraan para nelayan. Sebab, banyak nelayan dari Sabang hingga Marauke yang menggantungkan hidupnya untuk menangkap benih lobster di laut. "Yang izinnya sudah saya keluarkan ada 26 perusahaan. Dan akan terus bertambah sampai 31," kata Edhy kepada wartawan, Senin 6 Juli 2020. 4. Dituding 26 Eksportir itu Merupakan Orang Dekat Edhy Edhy Prabowo menyebut, dirinya juga mempertanyakan tudingan yang menyudutkannya dalam sebuah pemberitaan. Di mana, disebutkan bahwa ada beberapa pihak yang diuntungkan terkait kebijakan ekspor benih lobster. "Ada orang yang dituduh dekat dengan saya, orang Gerindra dan sebagainya, padahal saya sendiri tidak tahu daftarnya kapan. Dalam beritanya itu ada dua atau tiga orang, " ujar Edhy. 5. Diduga Terjadi Praktek Monopoli Dalam Pengiriman Benih Lobster Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga pernah mengendus adanya praktik tidak sehat dalam bisnis ekspor benih lobster. KPPU menduga adanya praktik monopoli dalam proses pengiriman benih lobster ke luar negeri. Di mana ekspor ini dilakukan satu pintu hanya di Bandara Soekarno Hatta. 6. Pengakuan Nelayan: Ekspor Benih Lobster Hanya Untungkan Eksportir Penerbitan izin eksportir benih lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dinilai tak memberi dampak signifikan terhadap pendapatan nelayan. Sebab, yang merasakan keuntungan dari kebijakan itu hanya para pedagang atau eksportir. "Tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat penghasilan nelayan karena biasanya pihak yang bisa meraih keuntungan hanya para pedagang dan eksportir," kata Koordinator Front Nelayan Bersatu Bambang Wicaksana kepada Okezone.