Presiden Joko Widodo meminta agar reformasi birokrasi di pemerintah bisa dipercepathttps://economy.okezone.com/read/2020/11/29/320/2318222/tegas-jokowi-sebut-reformasi-struktural-tak-bisa-ditunda-lagiidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/29/320/2318222/tegas-jokowi-sebut-reformasi-struktural-tak-bisa-ditunda-lagihttps://economy.okezone.com/read/2020/11/29/320/2318222/tegas-jokowi-sebut-reformasi-struktural-tak-bisa-ditunda-lagiMinggu 29 November 2020 12:02 WIBGiri HartomoPresiden Jokowi (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2020/11/29/320/2318222/tegas-jokowi-sebut-reformasi-struktural-tak-bisa-ditunda-lagi-zRJBaet70c.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar reformasi birokrasi di pemerintah bisa dipercepat. Sebab, di saat pandemi covid-19 ini diperlukan cara-cara yang ekstra normal. Menurut Jokowi, pada saat pandemi seperti ini seharusnya tidak ada lagi prosedur yang berbelit. Karena semuanya dituntut untuk bekerja dengan cepat, cerdas dan siap. Baca Juga: Sistem Gaji Diubah, Korpri: Yang Penting Gaji PNS Lebih Tinggi dan Sejahtera  "Kita harus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural yang kita lakukan. Dan pandemi covid-19 memberikan momen untuk mengubah dari channel normal ke channel ekstra normal. Dari cara biasa menjadi cara tidak biasa," ujar Jokowi dalam acara HUT Korpri ke-49 secara virtual, Minggu (29/11/2020). Selain itu lanjut Jokowi, reformasi struktural juga tidak bisa ditunda lagi. Seluruh regulasi yang rumit dan menghambat harus segera dipangkas. Baca Juga: Sistem Gaji PNS Berubah, BKN: Kalau Turun Jadi Ribut  "Selain itu, reformasi struktural juga tidak bisa ditunda-tunda lagi, regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan," jelasnya. Jokowi menambahkan, lembaga-lembaga pemerintahan yang masih tidak efisien untuk bisa diintegrasikan segera. Sehingga tidak ada lagi perizinan yang tumpang tindih. "Lembaga yang tumpang tindih dan tidak efisien harus diintegrasikan," ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8yNS8xLzEyNTA2OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menambahkan, jenjang eselonisasi di Kementerian dan Lembaga juga perlu segera disederhanakan. Sehingga bisa mempercepat dalam pengambilan keputusan "Jenjang eselonisasi yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP panjang yang panjang dan kaku harus diringkas dan fleksibel dan berorientasi pada hasil," jelasnya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar reformasi birokrasi di pemerintah bisa dipercepat. Sebab, di saat pandemi covid-19 ini diperlukan cara-cara yang ekstra normal. Menurut Jokowi, pada saat pandemi seperti ini seharusnya tidak ada lagi prosedur yang berbelit. Karena semuanya dituntut untuk bekerja dengan cepat, cerdas dan siap. Baca Juga: Sistem Gaji Diubah, Korpri: Yang Penting Gaji PNS Lebih Tinggi dan Sejahtera  "Kita harus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural yang kita lakukan. Dan pandemi covid-19 memberikan momen untuk mengubah dari channel normal ke channel ekstra normal. Dari cara biasa menjadi cara tidak biasa," ujar Jokowi dalam acara HUT Korpri ke-49 secara virtual, Minggu (29/11/2020). Selain itu lanjut Jokowi, reformasi struktural juga tidak bisa ditunda lagi. Seluruh regulasi yang rumit dan menghambat harus segera dipangkas. Baca Juga: Sistem Gaji PNS Berubah, BKN: Kalau Turun Jadi Ribut  "Selain itu, reformasi struktural juga tidak bisa ditunda-tunda lagi, regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan," jelasnya. Jokowi menambahkan, lembaga-lembaga pemerintahan yang masih tidak efisien untuk bisa diintegrasikan segera. Sehingga tidak ada lagi perizinan yang tumpang tindih. "Lembaga yang tumpang tindih dan tidak efisien harus diintegrasikan," ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8yNS8xLzEyNTA2OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menambahkan, jenjang eselonisasi di Kementerian dan Lembaga juga perlu segera disederhanakan. Sehingga bisa mempercepat dalam pengambilan keputusan "Jenjang eselonisasi yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP panjang yang panjang dan kaku harus diringkas dan fleksibel dan berorientasi pada hasil," jelasnya.