Proses vaksinasi bagi masyarakat Indonesia diproyeksi memakan waktu delapan hingga sembilan bulan.https://economy.okezone.com/read/2020/11/30/320/2319092/proses-vaksinasi-akan-berjalan-selama-9-bulanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/30/320/2319092/proses-vaksinasi-akan-berjalan-selama-9-bulanhttps://economy.okezone.com/read/2020/11/30/320/2319092/proses-vaksinasi-akan-berjalan-selama-9-bulanSenin 30 November 2020 20:43 WIBSuparjo RamalanMenteri BUMN Erick Thohir (Foto: Kementerian BUMN)https://img.okezone.com/content/2020/11/30/320/2319092/proses-vaksinasi-akan-berjalan-selama-9-bulan-YdZMYluVtE.jpgJAKARTA - Proses vaksinasi bagi masyarakat Indonesia diproyeksi memakan waktu delapan hingga sembilan bulan. Vaksinasi selama sembilan bulan bisa dilaksanakan dengan catatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng sejumlah perseroan swasta dalam melaksanakan proses penyuntikan vaksin Covid-19. Menteri BUMN Erick Thohir menghitung, bila vaksinasi hanya dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) dan anggota holding BUMN Farmasi, maka selama satu bulan penyuntikan vaksin hanya mencapai 2,3 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia. Itu karena adanya keterbatasan fasilitas kesehatan yang dimiliki negara. Baca Juga:  Kabar Kemajuan Vaksin Covid-19, Investor Makin Nyaman Sementara itu, jika pihak swasta ikut terlibat dalam penyuntikan vaksin, maka diprediksi bisa mencapai 13 juta orang per bulannya. “Tapi kalau kita bersama swasta menjadi 13 juta, Insya Allah vaksinasi bisa berjalan 8 sampai 9 bulan. Ini contoh konkret kenapa kita tidak mau menjadi menara gading,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR, Senin (30/11/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8xOC8xLzEyNDY5OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Tak hanya itu, dia mengutarakan, bila tanpa kontribusi swasta, maka BUMN tidak bisa melakukan tugasnya secara maksimal untuk menyuntik vaksin Covid-19 kepada 75 juta orang. Jika itu terjadi, maka yang rugi adalah masyarakat. “Kita tidak mungkin melakukan vaksinasi karena ini ditugaskan negara BUMN saja. Akhirnya yang rugi masyarakat, kenapa? kalau penugasannya 75 juta (orang), kita bisa mengvaksin dengan foot print kita sebulan 2 juta, sampai kapan?,” kata dia.Sebelumnya, pemerintah mencatat vaksin Covid-19 akan didatangkan pada akhir November atau Awal Desember 2020. Vaksin yang didatangkan tersebut adalah vaksin yang sudah diproduksi dan masih berupa bahan baku. Erick Thohir menyebut, pemerintah optimis bahwa kedatangan vaksin Covid-19 akan didatangkan pada tahun ini. Meski demikian, pemerintah tidak serta merta langsung melakukan proses penyuntikan atau vaksinasi. Vaksinasi dilakukan usai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin dan prosedurnya. Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan waktu satu bulan untuk memastikan keamanan vaksin dalam prinsip kehati-hatian. Maka, vaksin diproyeksikan pemerintah akan didistribusikan pada 2021 mendatang.JAKARTA - Proses vaksinasi bagi masyarakat Indonesia diproyeksi memakan waktu delapan hingga sembilan bulan. Vaksinasi selama sembilan bulan bisa dilaksanakan dengan catatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng sejumlah perseroan swasta dalam melaksanakan proses penyuntikan vaksin Covid-19. Menteri BUMN Erick Thohir menghitung, bila vaksinasi hanya dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) dan anggota holding BUMN Farmasi, maka selama satu bulan penyuntikan vaksin hanya mencapai 2,3 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia. Itu karena adanya keterbatasan fasilitas kesehatan yang dimiliki negara. Baca Juga:  Kabar Kemajuan Vaksin Covid-19, Investor Makin Nyaman Sementara itu, jika pihak swasta ikut terlibat dalam penyuntikan vaksin, maka diprediksi bisa mencapai 13 juta orang per bulannya. “Tapi kalau kita bersama swasta menjadi 13 juta, Insya Allah vaksinasi bisa berjalan 8 sampai 9 bulan. Ini contoh konkret kenapa kita tidak mau menjadi menara gading,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR, Senin (30/11/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8xOC8xLzEyNDY5OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Tak hanya itu, dia mengutarakan, bila tanpa kontribusi swasta, maka BUMN tidak bisa melakukan tugasnya secara maksimal untuk menyuntik vaksin Covid-19 kepada 75 juta orang. Jika itu terjadi, maka yang rugi adalah masyarakat. “Kita tidak mungkin melakukan vaksinasi karena ini ditugaskan negara BUMN saja. Akhirnya yang rugi masyarakat, kenapa? kalau penugasannya 75 juta (orang), kita bisa mengvaksin dengan foot print kita sebulan 2 juta, sampai kapan?,” kata dia.Sebelumnya, pemerintah mencatat vaksin Covid-19 akan didatangkan pada akhir November atau Awal Desember 2020. Vaksin yang didatangkan tersebut adalah vaksin yang sudah diproduksi dan masih berupa bahan baku. Erick Thohir menyebut, pemerintah optimis bahwa kedatangan vaksin Covid-19 akan didatangkan pada tahun ini. Meski demikian, pemerintah tidak serta merta langsung melakukan proses penyuntikan atau vaksinasi. Vaksinasi dilakukan usai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin dan prosedurnya. Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan waktu satu bulan untuk memastikan keamanan vaksin dalam prinsip kehati-hatian. Maka, vaksin diproyeksikan pemerintah akan didistribusikan pada 2021 mendatang.