Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menagih pajak supaya bisa mencapai target tahun inihttps://economy.okezone.com/read/2020/12/03/320/2321092/bantu-kesehatan-keuangan-negara-ayo-taat-bayar-pajakidhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/03/320/2321092/bantu-kesehatan-keuangan-negara-ayo-taat-bayar-pajakhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/03/320/2321092/bantu-kesehatan-keuangan-negara-ayo-taat-bayar-pajakKamis 03 Desember 2020 16:57 WIBRina AnggraeniSri Mulyani Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/12/03/320/2321092/bantu-kesehatan-keuangan-negara-ayo-taat-bayar-pajak-8rWqotut5V.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menagih pajak supaya bisa mencapai target tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun meningkatkan kemampuan untuk mendukung pembayaran wajib pajak agar lebih tinggi. "Agar perekonomian kita pulih kembali dan ini jadi prasyarat bagi kita untuk terus mendukung kesehatan dari keuangan negara kita," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020). Baca Juga: Jangan Khawatir, Sri Mulyani Terus Tarik Pajak Perusahaan Digital Asing Kata dia, kehadiran undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bakal menggairahkan sisi perpajakan. Hal ini agar penerimaan pajak bisa bergairah. "Ada bagian yang menyangkut sektor perpjakan. Masyarakat bisa melaksanakan berbagai ide inovasinya berbagai enterpreneur inisiatifnya dan juga bagaimana modal bisa ditanamkan secara produktif," bebernya. Baca Juga: Pengumuman! Impor Vaksin Covid-19 Bebas Pajak Dia menambahkan berbagai kebijakan pajak bisa mengalir kepada kegiatan yang produktif. Sehingga, menciptakan kesempatan kerja terutama pada kelompok generasi muda. "Jadi segala resource masyarakat yang demografinya di dominasi kelompok muda," tandasnya. Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap memungut pajak penghasilan (PPh) atas pajak transaksi elektronik (PTE) pada perusahaan asing yang ada di Indonesia. Meskipun, kata dia, tidak agreement. "Kita tetap lakukan pemungutan PPN. Walaupun untuk agreement tidak dibutuhkan, kita tetap melakukan hak pemajakan," katanya dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021. Dia menjelaskan, bahwa saat pemerintah sudah bisa mendapatkan PPN tersebut. Hal itu didukung adanya Undang - Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). "Ini bisa saja dijadikan bahan sebagai teman - teman pajak untuk pemungutan PPh," terangnya.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menagih pajak supaya bisa mencapai target tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun meningkatkan kemampuan untuk mendukung pembayaran wajib pajak agar lebih tinggi. "Agar perekonomian kita pulih kembali dan ini jadi prasyarat bagi kita untuk terus mendukung kesehatan dari keuangan negara kita," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020). Baca Juga: Jangan Khawatir, Sri Mulyani Terus Tarik Pajak Perusahaan Digital Asing Kata dia, kehadiran undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bakal menggairahkan sisi perpajakan. Hal ini agar penerimaan pajak bisa bergairah. "Ada bagian yang menyangkut sektor perpjakan. Masyarakat bisa melaksanakan berbagai ide inovasinya berbagai enterpreneur inisiatifnya dan juga bagaimana modal bisa ditanamkan secara produktif," bebernya. Baca Juga: Pengumuman! Impor Vaksin Covid-19 Bebas Pajak Dia menambahkan berbagai kebijakan pajak bisa mengalir kepada kegiatan yang produktif. Sehingga, menciptakan kesempatan kerja terutama pada kelompok generasi muda. "Jadi segala resource masyarakat yang demografinya di dominasi kelompok muda," tandasnya. Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap memungut pajak penghasilan (PPh) atas pajak transaksi elektronik (PTE) pada perusahaan asing yang ada di Indonesia. Meskipun, kata dia, tidak agreement. "Kita tetap lakukan pemungutan PPN. Walaupun untuk agreement tidak dibutuhkan, kita tetap melakukan hak pemajakan," katanya dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021. Dia menjelaskan, bahwa saat pemerintah sudah bisa mendapatkan PPN tersebut. Hal itu didukung adanya Undang - Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). "Ini bisa saja dijadikan bahan sebagai teman - teman pajak untuk pemungutan PPh," terangnya.