Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat, tata kelola piutang negara kini memiliki 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).https://economy.okezone.com/read/2020/12/04/320/2321638/piutang-negara-capai-rp75-3-triliun-dari-nyaris-60-ribu-kasusidhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/04/320/2321638/piutang-negara-capai-rp75-3-triliun-dari-nyaris-60-ribu-kasushttps://economy.okezone.com/read/2020/12/04/320/2321638/piutang-negara-capai-rp75-3-triliun-dari-nyaris-60-ribu-kasusJum'at 04 Desember 2020 14:33 WIBRina AnggraeniRupiah (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/12/04/320/2321638/piutang-negara-capai-rp75-3-triliun-dari-nyaris-60-ribu-kasus-gdKOu6DjJ7.jpgJAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat, tata kelola piutang negara kini memiliki 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan outstanding sejumlah Rp75,3 triliun. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN Lukman Effendi menjelaskan, sebagai pemilik piutang, K/L dinilai lebih mengenali seluk-beluk histori piutang yang ada sehingga dapat lebih efektif mengejar penyelesaian piutang oleh debitur.  Baca juga: PLN Amankan Sertifikat Aset Tanah Senilai Rp1,2 Triliun "Ini sumbernya bisa dari K/L hingga Pemerintah Daerah, jumlahnya sekitar Rp75,3 triliun yang kita urus saat ini dari berkasnya 59 ribu berkas kasus piutang negara," jelas Lukman dalam video virtual, Jumat (4/12/2020). Lukman menambahkan, beberapa terobosan juga dapat diupayakan oleh K/L terkait penagihan piutang negara, antara lain restrukturisasi, kerjasama penagihan, parate eksekusi, crash program, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan.  Baca juga: Banyak Aset BUMN yang Bersengketa dengan Masyarakat " Seluruh upaya ini akan didampingi oleh Kementerian Keuangan dan DJKN dengan dukungan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada K/L, serta rekonsiliasi data secara rutin," bebernya. Lukman mengatakan, dalam pelaskananya terdapat beberapa tantangan yakni adanya debitur yang macet. "Pasti ada tingkat utang negara itu angka terakhir dari K/L atau Pemda yang masuk ke kita sudah macet dan tidak bisa ditagih lalu diserahkan kita," tukas Lukman.JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat, tata kelola piutang negara kini memiliki 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan outstanding sejumlah Rp75,3 triliun. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN Lukman Effendi menjelaskan, sebagai pemilik piutang, K/L dinilai lebih mengenali seluk-beluk histori piutang yang ada sehingga dapat lebih efektif mengejar penyelesaian piutang oleh debitur.  Baca juga: PLN Amankan Sertifikat Aset Tanah Senilai Rp1,2 Triliun "Ini sumbernya bisa dari K/L hingga Pemerintah Daerah, jumlahnya sekitar Rp75,3 triliun yang kita urus saat ini dari berkasnya 59 ribu berkas kasus piutang negara," jelas Lukman dalam video virtual, Jumat (4/12/2020). Lukman menambahkan, beberapa terobosan juga dapat diupayakan oleh K/L terkait penagihan piutang negara, antara lain restrukturisasi, kerjasama penagihan, parate eksekusi, crash program, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan.  Baca juga: Banyak Aset BUMN yang Bersengketa dengan Masyarakat " Seluruh upaya ini akan didampingi oleh Kementerian Keuangan dan DJKN dengan dukungan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada K/L, serta rekonsiliasi data secara rutin," bebernya. Lukman mengatakan, dalam pelaskananya terdapat beberapa tantangan yakni adanya debitur yang macet. "Pasti ada tingkat utang negara itu angka terakhir dari K/L atau Pemda yang masuk ke kita sudah macet dan tidak bisa ditagih lalu diserahkan kita," tukas Lukman.