Basuki Hadimuljono gencar melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2020/12/04/320/2321910/menteri-basuki-pembangunan-infrastruktur-buka-lapangan-kerjaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/04/320/2321910/menteri-basuki-pembangunan-infrastruktur-buka-lapangan-kerjahttps://economy.okezone.com/read/2020/12/04/320/2321910/menteri-basuki-pembangunan-infrastruktur-buka-lapangan-kerjaJum'at 04 Desember 2020 20:05 WIBOktiani EndarwatiInfrastruktur (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/12/04/320/2321910/menteri-basuki-pembangunan-infrastruktur-buka-lapangan-kerja-IIMWHcmETP.jpegJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono gencar melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagai upaya mendorong perbaikan pola penyerapan anggaran belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Basuki mengatakan, penyerapan anggaran akan dilakukan sejak awal tahun untuk meningkatkan dan meratakan likuiditas uang yang ada di perekonomian. Baca Jugaa: Jokowi Pangkas Proyek Strategis Nasional Jadi 201 PSN, Nilainya Rp4.809 Triliun "Arah kebijakan kami dari pembangunan infrastruktur adalah untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Jadi apapun yang kami lakukan, membeli apapun, yang penting membuka lapangan kerja di Indonesia," ujarnya dalam Manager Forum MNC Group ke-52 yang digelar secara virtual, Jumat (4/12/2020). Basuki menuturkan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan produk yang lebih baik. "Itu tujuan utamanya. Sekarang beli barang, bukan diprioritaskan produksi dalam negeri tapi dilarang impor kalau mau beli dalam bentuk APBN. Tujuannya supaya ada lapangan kerja," ungkapnya. Baca Juga: Kebut Belanja, 1.900 Paket Proyek Infrastruktur Dilelang Dia melanjutkan, Kementerian PUPR diberi amanah dan kepercayaan untuk mengelola alokasi anggaran APBN yang sebesar Rp150 triliun. Pagu anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi Covid-19. Kelima program utama tahun 2021 yakni pertama, untuk pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri di Batang (Jateng) dan Subang (Jawa Barat). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wOS8wNi80LzEyMjU1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang). Fokus program selanjutnya adalah Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. "Tahun 2021, Kementerian PUPR diamanahi dengan anggaran yang cukup besar Rp150 triliun. Ini harus bisa dilaksanakan dengan baik agar mendorong aktivitas ekonomi," jelasnya. Dia memaparkan, untuk target prioritas 2021 bidang sumber daya air dialokasikan sebesar Rp58,55 triliun. Selanjutnya bidang jalan dan jembatan dialokasikan sebesar Rp53,96 triliun, bidang pemukiman sebesar Rp26,56 triliun, dan bidang perumahan sebesar Rp8,09 triliun. "Penyerapan diharapkan tidak menumpuk di akhir tahun untuk memberikan efek pengganda terhadap perekonomian. Ini yang kita coba perbaiki," tandasnya. oktiani endarwatiJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono gencar melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagai upaya mendorong perbaikan pola penyerapan anggaran belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Basuki mengatakan, penyerapan anggaran akan dilakukan sejak awal tahun untuk meningkatkan dan meratakan likuiditas uang yang ada di perekonomian. Baca Jugaa: Jokowi Pangkas Proyek Strategis Nasional Jadi 201 PSN, Nilainya Rp4.809 Triliun "Arah kebijakan kami dari pembangunan infrastruktur adalah untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Jadi apapun yang kami lakukan, membeli apapun, yang penting membuka lapangan kerja di Indonesia," ujarnya dalam Manager Forum MNC Group ke-52 yang digelar secara virtual, Jumat (4/12/2020). Basuki menuturkan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan produk yang lebih baik. "Itu tujuan utamanya. Sekarang beli barang, bukan diprioritaskan produksi dalam negeri tapi dilarang impor kalau mau beli dalam bentuk APBN. Tujuannya supaya ada lapangan kerja," ungkapnya. Baca Juga: Kebut Belanja, 1.900 Paket Proyek Infrastruktur Dilelang Dia melanjutkan, Kementerian PUPR diberi amanah dan kepercayaan untuk mengelola alokasi anggaran APBN yang sebesar Rp150 triliun. Pagu anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi Covid-19. Kelima program utama tahun 2021 yakni pertama, untuk pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri di Batang (Jateng) dan Subang (Jawa Barat). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wOS8wNi80LzEyMjU1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang). Fokus program selanjutnya adalah Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. "Tahun 2021, Kementerian PUPR diamanahi dengan anggaran yang cukup besar Rp150 triliun. Ini harus bisa dilaksanakan dengan baik agar mendorong aktivitas ekonomi," jelasnya. Dia memaparkan, untuk target prioritas 2021 bidang sumber daya air dialokasikan sebesar Rp58,55 triliun. Selanjutnya bidang jalan dan jembatan dialokasikan sebesar Rp53,96 triliun, bidang pemukiman sebesar Rp26,56 triliun, dan bidang perumahan sebesar Rp8,09 triliun. "Penyerapan diharapkan tidak menumpuk di akhir tahun untuk memberikan efek pengganda terhadap perekonomian. Ini yang kita coba perbaiki," tandasnya. oktiani endarwati