https://economy.okezone.com/read/2020/12/11/470/2326005/dikuasai-kelompok-tertentu-sofyan-djalil-kepemilikan-tanah-di-indonesia-tak-adilidhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/11/470/2326005/dikuasai-kelompok-tertentu-sofyan-djalil-kepemilikan-tanah-di-indonesia-tak-adilhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/11/470/2326005/dikuasai-kelompok-tertentu-sofyan-djalil-kepemilikan-tanah-di-indonesia-tak-adilJum'at 11 Desember 2020 17:41 WIBRina AnggraeniSofyan Djalil (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/12/11/470/2326005/dikuasai-kelompok-tertentu-sofyan-djalil-kepemilikan-tanah-di-indonesia-tak-adil-J1ndQvMuty.jpgJAKARTA - Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyatakan, kepemilikan tanah di Indonesia tidak adil. Hal ini dikarenakan kepemilikan tanah banyak dikuasai kelompok tertentu. Masalah kepemilikan tanah menjadi pekerjaan Kementerian ATR untuk diselesaikan. "Kepemilikan tanah ini di Indonesia tidak adil dan tidak fair karena sekelompok kecil kota banyak menguasai tanah," kata Sofyan dalam video virtual, Jumat (11/12/2020). Baca Juga: 5 Fakta Fenomena Gadai Sertifikat Tanah  Pemerintah pun mengambil langkah agar kepemilikan tanah tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Di mana masyarakat yang memiliki tanah ini meningkatkan sertifikat tanah agar tidak diklaim dengan satu pihak. "Kita perbaiki layanan sertifikat tanah agar cepat," jelasnya.Lanjutnya, pihaknya telah menerbitkan 6,5 juta sertifikat hak atas tanah dari jumlah target 7 juta sertifikat. Adapun, kepemilikan tanah ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo "Karena pandemi Covid-19, dan refocusing anggaran, target PTSL 2020 kami turunkan menjadi 7,370,510 bidang. Pada siang ini, telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang," katanya. Kata dia, masalah tanah juga terpengaruh oleh Covid-19. Untuk itu, program mempercepat pemberian kepastian hukum pertanahan. "Kita akan menargetkan 45 juta bidang dapat sertifikat," jelasnya.JAKARTA - Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyatakan, kepemilikan tanah di Indonesia tidak adil. Hal ini dikarenakan kepemilikan tanah banyak dikuasai kelompok tertentu. Masalah kepemilikan tanah menjadi pekerjaan Kementerian ATR untuk diselesaikan. "Kepemilikan tanah ini di Indonesia tidak adil dan tidak fair karena sekelompok kecil kota banyak menguasai tanah," kata Sofyan dalam video virtual, Jumat (11/12/2020). Baca Juga: 5 Fakta Fenomena Gadai Sertifikat Tanah  Pemerintah pun mengambil langkah agar kepemilikan tanah tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Di mana masyarakat yang memiliki tanah ini meningkatkan sertifikat tanah agar tidak diklaim dengan satu pihak. "Kita perbaiki layanan sertifikat tanah agar cepat," jelasnya.Lanjutnya, pihaknya telah menerbitkan 6,5 juta sertifikat hak atas tanah dari jumlah target 7 juta sertifikat. Adapun, kepemilikan tanah ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo "Karena pandemi Covid-19, dan refocusing anggaran, target PTSL 2020 kami turunkan menjadi 7,370,510 bidang. Pada siang ini, telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang," katanya. Kata dia, masalah tanah juga terpengaruh oleh Covid-19. Untuk itu, program mempercepat pemberian kepastian hukum pertanahan. "Kita akan menargetkan 45 juta bidang dapat sertifikat," jelasnya.