Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan perbaikan pendataan dalam penyaluran bansos covid-19.https://economy.okezone.com/read/2020/12/14/320/2327598/mensos-korupsi-bansos-covid-19-sri-mulyani-perbaiki-data-penerimaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/14/320/2327598/mensos-korupsi-bansos-covid-19-sri-mulyani-perbaiki-data-penerimahttps://economy.okezone.com/read/2020/12/14/320/2327598/mensos-korupsi-bansos-covid-19-sri-mulyani-perbaiki-data-penerimaSenin 14 Desember 2020 19:34 WIBRina AnggraeniMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/12/14/320/2327598/mensos-korupsi-bansos-covid-19-sri-mulyani-perbaiki-data-penerima-nvtUKpbby0.jpgJAKARTA - Dana Bantuan Sosial (Bansos) rawan dikorupsi. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan perbaikan pendataan dalam penyaluran bansos covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan saat ini, belanja pemulihan ekonomi nasional di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk yang terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19. Baca Juga: 8 Fakta Bansos Covid-19 Dikorupsi, Netizen Sebut Mensos Tak Punya Hati Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut. "Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral Hazard," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (14/12/2020). Baca Juga: Bansos Covid-19 Dikorupsi hingga Diperpanjang 2021, Ini 5 Faktanya Dia mengatakan akan memulihkan ekonomi meskipun komposisi dari APBN 21 agak bergeser. "APBN instrumen luar biasa penting dalam jalankan program untuk tangani Covid-19 baik kesehatan, maupun bansos," ujar Sri Mulyani. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMi8wNy8xLzEyNTY3Ny8zLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Kata dia, belanja negara untuk bidang sosial meningkat sangat pesat tahun 2020. Ini ditujukan untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat terutama pada 40% terbawah. "Ini sudah cukup memberikan beberapa hasil yang harus kita terus fokuskan agar betul-betul bisa diterima masyarakat dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya orang miskin baru," imbuhnya.JAKARTA - Dana Bantuan Sosial (Bansos) rawan dikorupsi. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan perbaikan pendataan dalam penyaluran bansos covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan saat ini, belanja pemulihan ekonomi nasional di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk yang terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19. Baca Juga: 8 Fakta Bansos Covid-19 Dikorupsi, Netizen Sebut Mensos Tak Punya Hati Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut. "Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral Hazard," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (14/12/2020). Baca Juga: Bansos Covid-19 Dikorupsi hingga Diperpanjang 2021, Ini 5 Faktanya Dia mengatakan akan memulihkan ekonomi meskipun komposisi dari APBN 21 agak bergeser. "APBN instrumen luar biasa penting dalam jalankan program untuk tangani Covid-19 baik kesehatan, maupun bansos," ujar Sri Mulyani. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMi8wNy8xLzEyNTY3Ny8zLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Kata dia, belanja negara untuk bidang sosial meningkat sangat pesat tahun 2020. Ini ditujukan untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat terutama pada 40% terbawah. "Ini sudah cukup memberikan beberapa hasil yang harus kita terus fokuskan agar betul-betul bisa diterima masyarakat dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya orang miskin baru," imbuhnya.