Luhut B Pandjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumahhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2327828/menko-luhut-minta-kebijakan-kerja-dari-rumah-ditingkatkan-jadi-75idhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2327828/menko-luhut-minta-kebijakan-kerja-dari-rumah-ditingkatkan-jadi-75https://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2327828/menko-luhut-minta-kebijakan-kerja-dari-rumah-ditingkatkan-jadi-75Selasa 15 Desember 2020 10:04 WIBTaufik FajarMenko Luhut Minta WFH Ditingkatkan Jadi 75%. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/12/15/320/2327828/menko-luhut-minta-kebijakan-kerja-dari-rumah-ditingkatkan-jadi-75-k5NcYNWKDf.jpgJAKARTA - Menko Marves Luhut B Pandjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75%. Hal tersebut karena terjadinya peningkatan jumlah angka positif dan angka kematian. “Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” pintanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020). Baca Juga: Semua Negara Bersiap Hadapi Keadaan Terburuk, Sri Mulyani: Kita Jangan Injak Rem Lagi Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa). “Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” ujar Menko Luhut. Baca Juga: Ekonomi RI Langsung Bangkit ketika Disuntik Vaksin Covid-19? Kemudian, dia juga meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Menko Luhut pun mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMi8xMy8xLzEyNTk0MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Tidak hanya itu, Menko Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku. “Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” tegasnya.JAKARTA - Menko Marves Luhut B Pandjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75%. Hal tersebut karena terjadinya peningkatan jumlah angka positif dan angka kematian. “Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” pintanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020). Baca Juga: Semua Negara Bersiap Hadapi Keadaan Terburuk, Sri Mulyani: Kita Jangan Injak Rem Lagi Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa). “Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” ujar Menko Luhut. Baca Juga: Ekonomi RI Langsung Bangkit ketika Disuntik Vaksin Covid-19? Kemudian, dia juga meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Menko Luhut pun mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMi8xMy8xLzEyNTk0MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Tidak hanya itu, Menko Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku. “Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” tegasnya.