Sri Mulyani mengatakan sektor keuangan semakin kredibel, dipercaya, dan maju akan meneruskan upaya pembangunan secara berkelanjutan.https://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2327875/sri-mulyani-hingga-bos-bi-gotong-royong-bangun-pasar-keuanganidhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2327875/sri-mulyani-hingga-bos-bi-gotong-royong-bangun-pasar-keuanganhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2327875/sri-mulyani-hingga-bos-bi-gotong-royong-bangun-pasar-keuanganSelasa 15 Desember 2020 11:18 WIBRina AnggraeniRupiah (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/12/15/320/2327875/sri-mulyani-hingga-bos-bi-gotong-royong-bangun-pasar-keuangan-myFWrxVGDP.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan bersinergi dan berkomitmen untuk terus membangun pasar keuangan Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sektor keuangan semakin kredibel, dipercaya, dan maju akan meneruskan upaya pembangunan secara berkelanjutan. Sinergi antara keempat institusi tersebut di antaranya dengan terbentuknya Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU). Baca juga: Menko Luhut Minta Kebijakan Kerja dari Rumah Ditingkatkan Jadi 75% “Saya berterima kasih kepada Bank Indonesia yang akan meluncurkan blueprint sektor keuangan tahun 2025. Tentu ini merupakan suatu inisiatif yang melengkapi berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenkeu,” kata Menkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Lalu, Menkeu mengharapkan BPPU akan sejalan dengan RUU PPSK. BPPU 2025 untuk mengakselerasi pengembangan dan pendalaman pasar uang dan inisiatif. Baca juga: Semua Negara Bersiap Hadapi Keadaan Terburuk, Sri Mulyani: Kita Jangan Injak Rem Lagi "Blueprint sejalan dengan inisiatif untuk terus mengembangkan sektor keuangan termasuk yang akan diintegrasikan dalam RUU yang sedang disusun,” harap Menkeu.Sementara itu, sinergi dan koordinasi antara Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS dalam sektor keuangan mendorong adanya reformasi pada sektor tersebut. Keempat institusi bersama dengan Komisi XI DPR akan membahas prioritas legislasi dengan menyusun rencana Undang-Undang Pendalaman dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). RUU ini akan menjadi momentum pengembangan industri jasa keuangan secara holistik dari sektor perbankan, sektor pasar modal, pasar keuangan, dana pensiun, asuransi, dan industri keuangan nonbank lainnya.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan bersinergi dan berkomitmen untuk terus membangun pasar keuangan Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sektor keuangan semakin kredibel, dipercaya, dan maju akan meneruskan upaya pembangunan secara berkelanjutan. Sinergi antara keempat institusi tersebut di antaranya dengan terbentuknya Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU). Baca juga: Menko Luhut Minta Kebijakan Kerja dari Rumah Ditingkatkan Jadi 75% “Saya berterima kasih kepada Bank Indonesia yang akan meluncurkan blueprint sektor keuangan tahun 2025. Tentu ini merupakan suatu inisiatif yang melengkapi berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenkeu,” kata Menkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Lalu, Menkeu mengharapkan BPPU akan sejalan dengan RUU PPSK. BPPU 2025 untuk mengakselerasi pengembangan dan pendalaman pasar uang dan inisiatif. Baca juga: Semua Negara Bersiap Hadapi Keadaan Terburuk, Sri Mulyani: Kita Jangan Injak Rem Lagi "Blueprint sejalan dengan inisiatif untuk terus mengembangkan sektor keuangan termasuk yang akan diintegrasikan dalam RUU yang sedang disusun,” harap Menkeu.Sementara itu, sinergi dan koordinasi antara Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS dalam sektor keuangan mendorong adanya reformasi pada sektor tersebut. Keempat institusi bersama dengan Komisi XI DPR akan membahas prioritas legislasi dengan menyusun rencana Undang-Undang Pendalaman dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). RUU ini akan menjadi momentum pengembangan industri jasa keuangan secara holistik dari sektor perbankan, sektor pasar modal, pasar keuangan, dana pensiun, asuransi, dan industri keuangan nonbank lainnya.