Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan perombakan oleh pemerintah.https://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2328109/gaji-dan-tunjangan-pns-dirombak-tak-permanen-kenapaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2328109/gaji-dan-tunjangan-pns-dirombak-tak-permanen-kenapahttps://economy.okezone.com/read/2020/12/15/320/2328109/gaji-dan-tunjangan-pns-dirombak-tak-permanen-kenapaSelasa 15 Desember 2020 15:38 WIBGiri HartomoPNS (Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/12/15/320/2328109/gaji-dan-tunjangan-pns-dirombak-tak-permanen-kenapa-CbRhDhVTt2.jpgJAKARTA - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan perombakan oleh pemerintah. Perombakan ini mencakup gaji pokok dan juga tunjangan dari para PNS di seluruh Indonesia. Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan perombakan gaji PNS ini akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Namun juga akan memperhatikan kesejahteraan dari para pegawainya juga.  Baca juga: PNS Naik Gaji Hanya 2 Kali di Era Presiden Jokowi "Ini kebijakan dari pemerintah dan terkait dengan kondisi keuangan negara jadi tidak permanen," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (15/12/2020).   Menurut Paryono, saat ini pembahasan mengenai skema baru gaji PNS ini masih terus berlangsung. Meskipun belum diketahui kapan pembahasan tersebut akan rampung, namun dipastikan belum bisa berlaku pada tahun depan.  Baca juga: Gaji PNS Masih Bisa Naik Kok, Ini Penjelasan BKN "Kayaknya belum (belum bisa diimplementasikan tahun depan skema gaji PNS yang baru). Masih perlu koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait. Seharusnya secepatnya karena amanat UU nomor 5 tahun 2014 sudah lama belum terwujud," jelasnya. Menurut Paryono, dalam merumuskan kebijakan ini dilakukan analisis dan simulasi yang mendalam. Sehingga tetap bisa memberikan kesejahteraan kepada para PNS. Jangan sampai lanjut Paryono, kebijakan gaji PNS yang baru ini memberikan dampak negatif. Apalagi sampai memberikan dampak kepada kesejahteraan pegawai yang menurun. “Dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang Pangkat, Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara,” jelasnya.JAKARTA - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan perombakan oleh pemerintah. Perombakan ini mencakup gaji pokok dan juga tunjangan dari para PNS di seluruh Indonesia. Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan perombakan gaji PNS ini akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Namun juga akan memperhatikan kesejahteraan dari para pegawainya juga.  Baca juga: PNS Naik Gaji Hanya 2 Kali di Era Presiden Jokowi "Ini kebijakan dari pemerintah dan terkait dengan kondisi keuangan negara jadi tidak permanen," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (15/12/2020).   Menurut Paryono, saat ini pembahasan mengenai skema baru gaji PNS ini masih terus berlangsung. Meskipun belum diketahui kapan pembahasan tersebut akan rampung, namun dipastikan belum bisa berlaku pada tahun depan.  Baca juga: Gaji PNS Masih Bisa Naik Kok, Ini Penjelasan BKN "Kayaknya belum (belum bisa diimplementasikan tahun depan skema gaji PNS yang baru). Masih perlu koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait. Seharusnya secepatnya karena amanat UU nomor 5 tahun 2014 sudah lama belum terwujud," jelasnya. Menurut Paryono, dalam merumuskan kebijakan ini dilakukan analisis dan simulasi yang mendalam. Sehingga tetap bisa memberikan kesejahteraan kepada para PNS. Jangan sampai lanjut Paryono, kebijakan gaji PNS yang baru ini memberikan dampak negatif. Apalagi sampai memberikan dampak kepada kesejahteraan pegawai yang menurun. “Dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang Pangkat, Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara,” jelasnya.