Pandemi virus corona (covid-19) memengaruhi sebagian besar tatanan kehidupan.https://economy.okezone.com/read/2020/12/17/320/2329244/wapres-tuntut-pns-tetap-produktif-di-tengah-pandemi-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/17/320/2329244/wapres-tuntut-pns-tetap-produktif-di-tengah-pandemi-covid-19https://economy.okezone.com/read/2020/12/17/320/2329244/wapres-tuntut-pns-tetap-produktif-di-tengah-pandemi-covid-19Kamis 17 Desember 2020 10:45 WIBGiri HartomoWapres Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)https://img.okezone.com/content/2020/12/17/320/2329244/wapres-tuntut-pns-tetap-produktif-di-tengah-pandemi-covid-19-MTj5fPciVD.jpgJAKARTA - Pandemi virus corona (covid-19) memengaruhi sebagian besar tatanan kehidupan. Karena aktivitas masyarakat terpaksa harus dibatasi guna menghindari penyebaran virus corona (covid-19). Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, dampak perubahan kehidupan dan kegiatan juga terjadi di layanan pemerintahan. Karena adanya perubahan pada tatanan kerja dengan membaginya ke dalam dua golongan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). “Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan tatanan kehidupan setelah adanya pandemi Covid-19 tidak terkecuali, bidang pemerintahan juga ikut mengalami perubahan tatanan kerja,” ujarnya dalam acara Rakornas Kepegawaian secara virtual, Kamis (17/12/2020). Baca Juga: Digitalisasi Pelayanan Publik, Anggaran Rp30,5 Triliun Dikucurkan  Sementara itu lanjut Ma’ruf, pemerintahan dan pelayanan harus tetap berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi digital dan strategi yang dikembangkan agar ASN atau PNS tetap bisa produktif di masa pandemi covid seperti saat ini. “Pembangunan harus terus berjalan. ASN sebagai penggerak roda pemerintahan dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat,” jelasnya. Program dan kegiatan yang selama ini rutin dilakukan, harus ditinjau kembali urgensi, relevansi dan dampaknya. Refocusing seluruh aktivitas diharapkan benar-benar mengarah pada tujuan dan sasaran strategis instansi yang mendukung pada pencapaian visi dan misi nasional. “Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Oleh karena itu, Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik,” jelasnya. Transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset. Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekadar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku. “Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” jelasnya.JAKARTA - Pandemi virus corona (covid-19) memengaruhi sebagian besar tatanan kehidupan. Karena aktivitas masyarakat terpaksa harus dibatasi guna menghindari penyebaran virus corona (covid-19). Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, dampak perubahan kehidupan dan kegiatan juga terjadi di layanan pemerintahan. Karena adanya perubahan pada tatanan kerja dengan membaginya ke dalam dua golongan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). “Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan tatanan kehidupan setelah adanya pandemi Covid-19 tidak terkecuali, bidang pemerintahan juga ikut mengalami perubahan tatanan kerja,” ujarnya dalam acara Rakornas Kepegawaian secara virtual, Kamis (17/12/2020). Baca Juga: Digitalisasi Pelayanan Publik, Anggaran Rp30,5 Triliun Dikucurkan  Sementara itu lanjut Ma’ruf, pemerintahan dan pelayanan harus tetap berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi digital dan strategi yang dikembangkan agar ASN atau PNS tetap bisa produktif di masa pandemi covid seperti saat ini. “Pembangunan harus terus berjalan. ASN sebagai penggerak roda pemerintahan dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat,” jelasnya. Program dan kegiatan yang selama ini rutin dilakukan, harus ditinjau kembali urgensi, relevansi dan dampaknya. Refocusing seluruh aktivitas diharapkan benar-benar mengarah pada tujuan dan sasaran strategis instansi yang mendukung pada pencapaian visi dan misi nasional. “Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Oleh karena itu, Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik,” jelasnya. Transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset. Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekadar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku. “Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” jelasnya.