Pemerintah memberikan kemudahan fasilitas kredit agar para eksportir bisa tetap menjalankan usahanya.https://economy.okezone.com/read/2020/12/22/320/2331866/penjaminan-kredit-eksportir-terdampak-covid-19-bisa-kurangi-phkidhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/22/320/2331866/penjaminan-kredit-eksportir-terdampak-covid-19-bisa-kurangi-phkhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/22/320/2331866/penjaminan-kredit-eksportir-terdampak-covid-19-bisa-kurangi-phkSelasa 22 Desember 2020 08:40 WIBGrafik Ekonomi (Foto: Ilustrasi Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/12/22/320/2331866/penjaminan-kredit-eksportir-terdampak-covid-19-bisa-kurangi-phk-PBnRxVoaYg.jpgJAKARTA - Pemerintah memberikan kemudahan fasilitas kredit agar para eksportir bisa tetap menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya PHK massal. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menilai, skema penjaminan kredit pemerintah diharapkan kinerja sektor perbankan akan terjaga. Baca Juga: Ini Penyebab Pertumbuhan Kredit Loyo di Akhir Tahun Sebagai catatan, pelaku usaha yang menjadi sasaran program ini adalah korporasi yang terdampak Covid-19 yang berorientasi ekspor yaitu menghasilkan/menghemat devisa dan meningkatkan kapasitas produksi nasional atau perusahaan padat karya sesuai PMK 16/2020 (minimal 300 karyawan) yang termasuk dalam kategori Non BUMN dan Non UMKM. Salah satu kriteria korporasi penerima program ini adalah nasabah eksisting dan baru Bank Pemberi Kredit yang memerlukan tambahan Modal Kerja dengan nilai sebesar Rp10 miliar–Rp1 triliun. Baca Juga: BI Diminta Keluarkan Kebijakan untuk Kerek Pertumbuhan Kredit "Di sisi lain, sektor ekonomi riil, dalam hal ini para pengusaha dan eksportir, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah banyak, akan tetap beroperasi karena tetap mendapat dukungan pendanaan,” kata Direktur Eksekutif LPEI, D. James Rompas dilansir dari Antara Selasa (12/22/2020). Dukungan penjaminan kredit yang diberikan oleh pemerintah diharapkan akan membuat para eksportir tidak hanya lebih berdaya, namun juga dapat mengurangi potensi peningkatan angka pengangguran.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8xMi82Ny8xMjQ0NTkvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>James menjelaskan, melalui skema penjaminan ini akan memberikan credit enhancement kepada perbankan di dalam melakukan ekspansi serta memperluas alternatif pendanaan khususnya di sektor korporasi padat karya untuk membantu memulihkan ekonomi nasional. "Ke depan, kami berharap lebih banyak lagi perbankan yang bekerjasama dengan LPEI menggunakan program penjaminan ini. Sehingga pelaku usaha yang merupakan nasabah bank dapat memanfaatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah dan terbantu untuk memulihkan kegiatan usahanya yang terdampak pandemi. Kami optimis program Jaminah dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya. LPEI mengajak perbankan bisa ikut dalam skema pembiayaan ini. Salah satunya adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. James menyampaikan, kerjasama LPEI dengan OCBC menjadi bukti bahwa program PEN pemerintah di segmen korporasi, dimana LPEI bertindak sebagai penjamin kredit, direspon positif. Dalam skema penjaminan ini Pemerintah akan maenanggung Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk meringankan beban Pelaku usaha. Untuk diketahui, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, penjaminan kredit yang diberikan LPEI kepada bank memiliki pembobotan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 0%. Ketentuan lainnya, aset yang dijamin berkualitas lancar dan dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan begitu, bank yang menyalurkan kredit ekspor, jika dijamin oleh LPEI mempunyai keleluasaan untuk ekspansi dan sekaligus meminimalkan risiko kredit.JAKARTA - Pemerintah memberikan kemudahan fasilitas kredit agar para eksportir bisa tetap menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya PHK massal. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menilai, skema penjaminan kredit pemerintah diharapkan kinerja sektor perbankan akan terjaga. Baca Juga: Ini Penyebab Pertumbuhan Kredit Loyo di Akhir Tahun Sebagai catatan, pelaku usaha yang menjadi sasaran program ini adalah korporasi yang terdampak Covid-19 yang berorientasi ekspor yaitu menghasilkan/menghemat devisa dan meningkatkan kapasitas produksi nasional atau perusahaan padat karya sesuai PMK 16/2020 (minimal 300 karyawan) yang termasuk dalam kategori Non BUMN dan Non UMKM. Salah satu kriteria korporasi penerima program ini adalah nasabah eksisting dan baru Bank Pemberi Kredit yang memerlukan tambahan Modal Kerja dengan nilai sebesar Rp10 miliar–Rp1 triliun. Baca Juga: BI Diminta Keluarkan Kebijakan untuk Kerek Pertumbuhan Kredit "Di sisi lain, sektor ekonomi riil, dalam hal ini para pengusaha dan eksportir, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah banyak, akan tetap beroperasi karena tetap mendapat dukungan pendanaan,” kata Direktur Eksekutif LPEI, D. James Rompas dilansir dari Antara Selasa (12/22/2020). Dukungan penjaminan kredit yang diberikan oleh pemerintah diharapkan akan membuat para eksportir tidak hanya lebih berdaya, namun juga dapat mengurangi potensi peningkatan angka pengangguran.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8xMi82Ny8xMjQ0NTkvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>James menjelaskan, melalui skema penjaminan ini akan memberikan credit enhancement kepada perbankan di dalam melakukan ekspansi serta memperluas alternatif pendanaan khususnya di sektor korporasi padat karya untuk membantu memulihkan ekonomi nasional. "Ke depan, kami berharap lebih banyak lagi perbankan yang bekerjasama dengan LPEI menggunakan program penjaminan ini. Sehingga pelaku usaha yang merupakan nasabah bank dapat memanfaatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah dan terbantu untuk memulihkan kegiatan usahanya yang terdampak pandemi. Kami optimis program Jaminah dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya. LPEI mengajak perbankan bisa ikut dalam skema pembiayaan ini. Salah satunya adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. James menyampaikan, kerjasama LPEI dengan OCBC menjadi bukti bahwa program PEN pemerintah di segmen korporasi, dimana LPEI bertindak sebagai penjamin kredit, direspon positif. Dalam skema penjaminan ini Pemerintah akan maenanggung Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk meringankan beban Pelaku usaha. Untuk diketahui, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, penjaminan kredit yang diberikan LPEI kepada bank memiliki pembobotan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 0%. Ketentuan lainnya, aset yang dijamin berkualitas lancar dan dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan begitu, bank yang menyalurkan kredit ekspor, jika dijamin oleh LPEI mempunyai keleluasaan untuk ekspansi dan sekaligus meminimalkan risiko kredit.