Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan seluruh cabang yang ada di daerah untuk mengikuti kebijakan pusathttps://economy.okezone.com/read/2020/12/23/320/2332590/pp-muhammadiyah-minta-semua-cabang-taati-untuk-tarik-dana-dari-bank-syariah-hasil-mergeridhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/23/320/2332590/pp-muhammadiyah-minta-semua-cabang-taati-untuk-tarik-dana-dari-bank-syariah-hasil-mergerhttps://economy.okezone.com/read/2020/12/23/320/2332590/pp-muhammadiyah-minta-semua-cabang-taati-untuk-tarik-dana-dari-bank-syariah-hasil-mergerRabu 23 Desember 2020 09:45 WIBKunthi Fahmar ShandyPP Muhammadiyah Tarik Dana dari Bank Syariah Hasil Merger. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/12/23/320/2332590/pp-muhammadiyah-minta-semua-cabang-taati-untuk-tarik-dana-dari-bank-syariah-hasil-merger-2Zc4zAwrR2.jpgJAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan seluruh cabang yang ada di daerah untuk mengikuti kebijakan pusat terkait menarik dananya dari bank syariah hasil merger. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa kebijakan tersebut wajib ditaati bersama. "Kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan persyarikatan di semua tingkat hendaknya mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," ujar dia, Rabu (23/12/2020). Baca Juga: Muhammadiyah Minta Bank Syariah Indonesia Tak Lupakan UMKM Haedar Nashir pun memastikan tidak ada desakan dari manapun terkait rencana tersebut. Hal ini menyangkut tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai BUMN yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baca Juga: Tarik Dana Bank Syariah Indonesia, Muhammadiyah Terbitkan Juknis Sementara itu, dalam waktu dekat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis yang terkait dengan dana amal usaha dan persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi. Dia melanjutkan, Muhammadiyah dengan seluruh amal usaha (AUM) dan jaringan organisasinya menyatakan siap secara konsep dan langkah nyata untuk mengembangkan program UMKM dan ekonomi kerakyatan. Hal itu sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan New Economic Policy yang berbasis pada Kebijakan Ekonomi Berkeadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8xNC82Ny8xMjMzNzQvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Muhammadiyah juga mengajak kepada seluruh komponen bangsa khususnya yang memiliki kekuatan dan akses ekonomi-politik yang kuat untuk berbagi dan bersatu langkah dalam penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia. "Dengan semangat Persatuan Indonesia kami percaya Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang maju dalam kebersamaan, yaitu Indonesia untuk semua sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," beber dia.JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan seluruh cabang yang ada di daerah untuk mengikuti kebijakan pusat terkait menarik dananya dari bank syariah hasil merger. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa kebijakan tersebut wajib ditaati bersama. "Kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan persyarikatan di semua tingkat hendaknya mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," ujar dia, Rabu (23/12/2020). Baca Juga: Muhammadiyah Minta Bank Syariah Indonesia Tak Lupakan UMKM Haedar Nashir pun memastikan tidak ada desakan dari manapun terkait rencana tersebut. Hal ini menyangkut tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai BUMN yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baca Juga: Tarik Dana Bank Syariah Indonesia, Muhammadiyah Terbitkan Juknis Sementara itu, dalam waktu dekat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis yang terkait dengan dana amal usaha dan persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi. Dia melanjutkan, Muhammadiyah dengan seluruh amal usaha (AUM) dan jaringan organisasinya menyatakan siap secara konsep dan langkah nyata untuk mengembangkan program UMKM dan ekonomi kerakyatan. Hal itu sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan New Economic Policy yang berbasis pada Kebijakan Ekonomi Berkeadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8xNC82Ny8xMjMzNzQvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Muhammadiyah juga mengajak kepada seluruh komponen bangsa khususnya yang memiliki kekuatan dan akses ekonomi-politik yang kuat untuk berbagi dan bersatu langkah dalam penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia. "Dengan semangat Persatuan Indonesia kami percaya Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang maju dalam kebersamaan, yaitu Indonesia untuk semua sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," beber dia.