Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memantau proses pengadaan dan distribusi vaksin covid-19.https://economy.okezone.com/read/2021/01/09/320/2341499/bpk-pastikan-akuntabilitas-pengadaan-dan-distribusi-vaksin-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/09/320/2341499/bpk-pastikan-akuntabilitas-pengadaan-dan-distribusi-vaksin-covid-19https://economy.okezone.com/read/2021/01/09/320/2341499/bpk-pastikan-akuntabilitas-pengadaan-dan-distribusi-vaksin-covid-19Sabtu 09 Januari 2021 10:18 WIBKurniasih Miftakhul JannahWaspada Virus Corona. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/01/09/320/2341499/bpk-pastikan-akuntabilitas-pengadaan-dan-distribusi-vaksin-covid-19-hTgZFh4kA8.jpegJAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memantau proses pengadaan dan distribusi vaksin covid-19. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pada proses pengadaan dan distribusi vaksin covid-19. Ketua BPK Agung Firman Sampurna telah menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. Baca Juga: Jaga Kualitas, Ini 6 Hal Wajib yang Dilakukan saat Distribusi Vaksin Covid-19 Pertemuan yang diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN ini, ketiga Pimpinan tersebut membahas pelaksanaan pengadaan dan distribusi vaksin yang dilaksanakan dalam kondisi kedaruratan (emergency) gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Ketua BPK menjelaskan bahwa diskusi juga membahas berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin. Baca Juga: Sri Mulyani: Vaksin Covax Gratis, Kita Hemat Anggaran "Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit," jelas Ketua BPK, Sabtu (9/1/2020). "Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," pungkas Ketua BPK. Sebelumnya, Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Erick dan Budi untuk mengajak KPK ikut mengawal pendistribusian dan vaksinasi Covid-19. Dalam pertemuannya, Erick menyampaikan sejumlah progres ihwal pendistribusian vaksin asal Sinovac, China yang sudah dilakukan PT Bio Farma (Persero) sejak 3-5 Januari 2021 di 34 Provinsi di Indonesia. Termasuk sistem satu data yang sudah disiapkan oleh Kementerian BUMN, PT Telkom Indonesia, Bio Farma. Baca Juga: Jaga Kualitas, Ini 6 Hal Wajib yang Dilakukan saat Distribusi Vaksin Covid-19 "Tadi ada tiga hal yang kami sampaikan kepada KPK, jadi kami di BUN mendapat penugasan, tugas yang diberikan kepada kami sudah seyogyanya kita jalankan secara baik-baik dan secara transparan mungkin," ujar Erick dalam konferensi persJAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memantau proses pengadaan dan distribusi vaksin covid-19. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pada proses pengadaan dan distribusi vaksin covid-19. Ketua BPK Agung Firman Sampurna telah menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. Baca Juga: Jaga Kualitas, Ini 6 Hal Wajib yang Dilakukan saat Distribusi Vaksin Covid-19 Pertemuan yang diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN ini, ketiga Pimpinan tersebut membahas pelaksanaan pengadaan dan distribusi vaksin yang dilaksanakan dalam kondisi kedaruratan (emergency) gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Ketua BPK menjelaskan bahwa diskusi juga membahas berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin. Baca Juga: Sri Mulyani: Vaksin Covax Gratis, Kita Hemat Anggaran "Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit," jelas Ketua BPK, Sabtu (9/1/2020). "Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," pungkas Ketua BPK. Sebelumnya, Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Erick dan Budi untuk mengajak KPK ikut mengawal pendistribusian dan vaksinasi Covid-19. Dalam pertemuannya, Erick menyampaikan sejumlah progres ihwal pendistribusian vaksin asal Sinovac, China yang sudah dilakukan PT Bio Farma (Persero) sejak 3-5 Januari 2021 di 34 Provinsi di Indonesia. Termasuk sistem satu data yang sudah disiapkan oleh Kementerian BUMN, PT Telkom Indonesia, Bio Farma. Baca Juga: Jaga Kualitas, Ini 6 Hal Wajib yang Dilakukan saat Distribusi Vaksin Covid-19 "Tadi ada tiga hal yang kami sampaikan kepada KPK, jadi kami di BUN mendapat penugasan, tugas yang diberikan kepada kami sudah seyogyanya kita jalankan secara baik-baik dan secara transparan mungkin," ujar Erick dalam konferensi pers