Kasus tindak pidana pencucian uang di Indoneia masih tinggi.https://economy.okezone.com/read/2021/01/14/320/2344304/transaksi-digital-rawan-tindak-pencucian-uangidhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/14/320/2344304/transaksi-digital-rawan-tindak-pencucian-uanghttps://economy.okezone.com/read/2021/01/14/320/2344304/transaksi-digital-rawan-tindak-pencucian-uangKamis 14 Januari 2021 13:05 WIBRina AnggraeniTransaksi Digital (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/01/14/320/2344304/transaksi-digital-rawan-tindak-pencucian-uang-8Ya777z3gK.jpgJAKARTA - Kasus tindak pidana pencucian uang di Indoneia masih tinggi. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baca Juga: Sri Mulyani Cerita Tindak Pencucian Uang Rp23 Miliar di Dalam Koper "Oleh karena itu, kami perkuat regulasi perizinan dan khususnya pengawasan terkait pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan BI," kata Perry dalam video virtual, Kamis (14/1/2021). Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Money Laundering Libatkan Pemalsuan Alat Kesehatan hingga Investasi Bagi sisi moneter dan sistem keuangan indonesia, pemberantasan TPPU TPPT sangat penting tidak hanya menjaga integritas stabilits sistem ekonomi, keuangan, tapi juga gimana jaga kepercayaan kehandalan dan juga keamanan dalam transaksi peredaran uang maupun transaksi keuangan.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8xMS8xLzEyNDM5OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Pertama, BI ingin pertegas komitemn dan kontribusi kami dalam upaya cegah dan berantas TPPU TPPT. Bersinergi dengan KL dan seluruh perbankan, pelaksana jasa sistem pembayaran antara lain menyusun nasional risk assesment, sektor risk assesment, public private partnership serta imlementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT 2020-2024," katanya. Lalu, memperkuat kebijakan dan implementasi khususnya di pasar uang dan sistem pembayaran. Sesuai visi sistem pembayaran indonesia yang dicanaangkan dan impelmentasi. "BI terus dorong transaksi digital untuk wujudkan ekonomi dan keuangan digital di antaranya QRIS, bansos non tunai, elektronifikasi transaksi pemda, elektronifikasi transportasi," tandasnya.JAKARTA - Kasus tindak pidana pencucian uang di Indoneia masih tinggi. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baca Juga: Sri Mulyani Cerita Tindak Pencucian Uang Rp23 Miliar di Dalam Koper "Oleh karena itu, kami perkuat regulasi perizinan dan khususnya pengawasan terkait pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan BI," kata Perry dalam video virtual, Kamis (14/1/2021). Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Money Laundering Libatkan Pemalsuan Alat Kesehatan hingga Investasi Bagi sisi moneter dan sistem keuangan indonesia, pemberantasan TPPU TPPT sangat penting tidak hanya menjaga integritas stabilits sistem ekonomi, keuangan, tapi juga gimana jaga kepercayaan kehandalan dan juga keamanan dalam transaksi peredaran uang maupun transaksi keuangan.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8xMS8xLzEyNDM5OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Pertama, BI ingin pertegas komitemn dan kontribusi kami dalam upaya cegah dan berantas TPPU TPPT. Bersinergi dengan KL dan seluruh perbankan, pelaksana jasa sistem pembayaran antara lain menyusun nasional risk assesment, sektor risk assesment, public private partnership serta imlementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT 2020-2024," katanya. Lalu, memperkuat kebijakan dan implementasi khususnya di pasar uang dan sistem pembayaran. Sesuai visi sistem pembayaran indonesia yang dicanaangkan dan impelmentasi. "BI terus dorong transaksi digital untuk wujudkan ekonomi dan keuangan digital di antaranya QRIS, bansos non tunai, elektronifikasi transaksi pemda, elektronifikasi transportasi," tandasnya.