Kemenko Marves mengggelar Rapat Koordinasi lanjutan terkait progress Program Perhutanan Sosial dan Food Estate (FE)https://economy.okezone.com/read/2021/01/15/320/2344771/jatim-hingga-kalteng-bakal-jadi-kawasan-perhutanan-sosial-dan-food-estateidhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/15/320/2344771/jatim-hingga-kalteng-bakal-jadi-kawasan-perhutanan-sosial-dan-food-estatehttps://economy.okezone.com/read/2021/01/15/320/2344771/jatim-hingga-kalteng-bakal-jadi-kawasan-perhutanan-sosial-dan-food-estateJum'at 15 Januari 2021 09:03 WIBTaufik FajarPertanian (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/01/15/320/2344771/jatim-hingga-kalteng-bakal-jadi-kawasan-perhutanan-sosial-dan-food-estate-rDa4fVhSUh.jpgJAKARTA - Menindaklanjuti program perhutanan sosial sebagai salah satu upaya dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengggelar Rapat Koordinasi lanjutan terkait progress Program Perhutanan Sosial dan Food Estate (FE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perhutanan sosial memiliki berbagai manfaat, selain membuka lapangan pekerjaan baru yang sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah.  Baca juga: Mentan Buka-bukaan soal Proyek Food Estate "Program ini juga mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dengan masyarakat, serta mampu mengurangi konflik teritorial, tingkat kemiskinan, dan laju deforestasi," ujar dia di Jakarta, Kamis (14/1/2021). Dalam rakor ini, dipaparkan berbagai capaian kegiatan Food Estate yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara, Penyusunan Rencana Induk Food Estate, Pengembangan Wilayah Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial di Lokasi Pilot Project, serta tindak lanjut arahan Presiden pada penyerahan SK Perhutanan Sosial pada tanggal 7 Januari 2021 kemarin.  Baca juga: Presiden Jokowi Minta Proyek Food Estate Selesai Tahun Ini Selain Sumatera Utara, daerah yang juga dijadikan pilot project yaitu Kalimantan Tengah untuk Food Estate, sedangkan Jawa Timur dan Bangka Belitung sebagai wilayah terintegrasi perhutanan sosial. Dalam rakor ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI menjelaskan berbagai capaian kegiatan yang telah mereka lakukan terkait food estate di Sumatera Utara, Humbang Hasundutan. Menko Luhut menuturkan bahwa pihaknya telah menyaksikan perkembangan yang positif dari lokasi FE di Humbang Hasundutan. Lahan di area sudah terbuka seluruhnya 200 Ha, dan 73% diantaranya sudah ditanami tiga komoditas yaitu kentang, bawang merah serta bawang putih."Kementan agar segera melengkapi penanaman lahan, dan menyiapkan persiapan panen terutama menyiapkan offtaker yang akan membeli hasil panen tersebut," jelasnya Selain itu, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Reservoir dengan kapasitas 1000 meter kubik dengan konstruksi irigasi untuk area seluas 200 Ha yang akan diselesaikan pada triwulan kedua 2021. Diharapkan pula, bulan Juni tahun ini akses jalan FE di area 1000 Ha dan akses menuju area 3000 Ha dapat selesai. Terakhir, Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa sebanyak 87 bidang tanah sudah disertifikatkan di area 200 Ha, telah dilakukan survei inventrisasi di area seluas 1009,05 Ha dan teridentifikasi 474 bidang tanah, serta telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk identifikasi kepemilikan tanah. Menurut Menko Luhut, diperlukan percepatan penyelesaian masterplan yang berisi peta jalan dan rencana aksi Food Estate yang dibutuhkan sebagai panduan yang komprehensif untuk menyatukan kegiatan dan pendanaan dari K/L terkait. Program Food Estate Sumut, kata dia, perlu didukung oleh program dan anggaran dari K/L dan Pemda sesuai dengan peta jalan dan rencana aksi yang telah disusun. Masterplan dan rencana aksi pengembangan Food Estate diharapkan bisa diselesaikan pada bulan April 2021. “Selain Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah sebagai daerah pengembangan Food Estate, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Belitung kini menjadi salah satu Wilayah Pengembangan Terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial. Berbagai program telah di turunkan ke berbagai K/L teknis terkait, dimana KLHK menjadi leading sector Kabupaten Lumajang, Kemenparekraf sebagai leading sector Kabupaten Belitung, serta Kemen PUPR dan Kemhan sebagai leading sector Provinsi Kalimantan Tengah," tuturnya.JAKARTA - Menindaklanjuti program perhutanan sosial sebagai salah satu upaya dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengggelar Rapat Koordinasi lanjutan terkait progress Program Perhutanan Sosial dan Food Estate (FE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perhutanan sosial memiliki berbagai manfaat, selain membuka lapangan pekerjaan baru yang sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah.  Baca juga: Mentan Buka-bukaan soal Proyek Food Estate "Program ini juga mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dengan masyarakat, serta mampu mengurangi konflik teritorial, tingkat kemiskinan, dan laju deforestasi," ujar dia di Jakarta, Kamis (14/1/2021). Dalam rakor ini, dipaparkan berbagai capaian kegiatan Food Estate yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara, Penyusunan Rencana Induk Food Estate, Pengembangan Wilayah Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial di Lokasi Pilot Project, serta tindak lanjut arahan Presiden pada penyerahan SK Perhutanan Sosial pada tanggal 7 Januari 2021 kemarin.  Baca juga: Presiden Jokowi Minta Proyek Food Estate Selesai Tahun Ini Selain Sumatera Utara, daerah yang juga dijadikan pilot project yaitu Kalimantan Tengah untuk Food Estate, sedangkan Jawa Timur dan Bangka Belitung sebagai wilayah terintegrasi perhutanan sosial. Dalam rakor ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI menjelaskan berbagai capaian kegiatan yang telah mereka lakukan terkait food estate di Sumatera Utara, Humbang Hasundutan. Menko Luhut menuturkan bahwa pihaknya telah menyaksikan perkembangan yang positif dari lokasi FE di Humbang Hasundutan. Lahan di area sudah terbuka seluruhnya 200 Ha, dan 73% diantaranya sudah ditanami tiga komoditas yaitu kentang, bawang merah serta bawang putih."Kementan agar segera melengkapi penanaman lahan, dan menyiapkan persiapan panen terutama menyiapkan offtaker yang akan membeli hasil panen tersebut," jelasnya Selain itu, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Reservoir dengan kapasitas 1000 meter kubik dengan konstruksi irigasi untuk area seluas 200 Ha yang akan diselesaikan pada triwulan kedua 2021. Diharapkan pula, bulan Juni tahun ini akses jalan FE di area 1000 Ha dan akses menuju area 3000 Ha dapat selesai. Terakhir, Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa sebanyak 87 bidang tanah sudah disertifikatkan di area 200 Ha, telah dilakukan survei inventrisasi di area seluas 1009,05 Ha dan teridentifikasi 474 bidang tanah, serta telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk identifikasi kepemilikan tanah. Menurut Menko Luhut, diperlukan percepatan penyelesaian masterplan yang berisi peta jalan dan rencana aksi Food Estate yang dibutuhkan sebagai panduan yang komprehensif untuk menyatukan kegiatan dan pendanaan dari K/L terkait. Program Food Estate Sumut, kata dia, perlu didukung oleh program dan anggaran dari K/L dan Pemda sesuai dengan peta jalan dan rencana aksi yang telah disusun. Masterplan dan rencana aksi pengembangan Food Estate diharapkan bisa diselesaikan pada bulan April 2021. “Selain Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah sebagai daerah pengembangan Food Estate, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Belitung kini menjadi salah satu Wilayah Pengembangan Terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial. Berbagai program telah di turunkan ke berbagai K/L teknis terkait, dimana KLHK menjadi leading sector Kabupaten Lumajang, Kemenparekraf sebagai leading sector Kabupaten Belitung, serta Kemen PUPR dan Kemhan sebagai leading sector Provinsi Kalimantan Tengah," tuturnya.