Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran penyaluran dana desa hingga akhir 2021.https://economy.okezone.com/read/2021/01/17/320/2345880/kriteria-penerima-blt-dana-desa-rp600-000-hingga-rp300-000idhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/17/320/2345880/kriteria-penerima-blt-dana-desa-rp600-000-hingga-rp300-000https://economy.okezone.com/read/2021/01/17/320/2345880/kriteria-penerima-blt-dana-desa-rp600-000-hingga-rp300-000Minggu 17 Januari 2021 14:10 WIBRina AnggraeniRupiah (Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/01/17/320/2345880/kriteria-penerima-blt-dana-desa-rp600-000-hingga-rp300-000-RZ0JheaH0a.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran penyaluran dana desa hingga akhir 2021. Dana desa ini pun meliputi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan secara bertahap. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci ketentuan BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp 600 ribu per bulan pada 3 bulan pertama. Sedangkan untuk 6 bulan berikutnya dana BLT menjadi Rp 300 ribu per bulan. Baca juga: Asik, BLT Dana Desa Diperpanjang hingga Akhir 2021 "Baleid tersebut juga meminta redesign penyaluran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan BLT Desa berupa simplifikasi prosedur penyaluran, relaksasi persyaratan penyaluran, dan relaksasi mekanisme penyaluran. Sehingga berdampak pada tersedianya Dana Desa untuk BLT," tulis Sri Mulyani dalam buku APBN Kita, Minggu (17/1/2021). Lanjutnya ada ketentuan dalam pengambilan BLT dana desa ini. Yaitu bagi penerima BLT dana desa ini bukanlah kategori program keluarga harapan (PKH) melainkan keluarga penerima manfaat (KPM).  Baca juga: Sri Mulyani Masih Banyak PR Nih, Bereskan Masalah Kemiskinan di Desa Lalu penerima BLT harus merupakan masyarakat sangat miskin dan tinggal di desa. Hal ini berdasarkan data yang dimiliki di setiap daerah denG mendata masyarakat yang masuk kategori miskin di desa. " Orang yang bener-bener masyarakat miskin dan tinggal di desa," jelasnya.Sebagai informasi, realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66% dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi ini terdiri atas penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp54,34 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp39,56 triliun, mengalami penurunan sebesar 9,69 persen (yoy). Capaian, tersebut sejalan dengan turunnya pagu DBH akibat penyesuaian proyeksi pendapatan negara. Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 31 Desember 2020 telah disalurkan sebesar Rp381,61 triliun atau 99,28% dari pagu Perpres 72/2020, yang terdiri atas DAU Formula sebesar Rp377,76 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp3,85 triliun. Angka tersebut memperlihatkan adanya penurunan sebesar 9,34% (yoy) yang disebabkan oleh perubahan alokasi DAU Formula TA 2020 dalam Perpres 72/2020 atau turun sebesar 8,94 % dari alokasi DAU Formula TA 2019.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran penyaluran dana desa hingga akhir 2021. Dana desa ini pun meliputi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan secara bertahap. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci ketentuan BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp 600 ribu per bulan pada 3 bulan pertama. Sedangkan untuk 6 bulan berikutnya dana BLT menjadi Rp 300 ribu per bulan. Baca juga: Asik, BLT Dana Desa Diperpanjang hingga Akhir 2021 "Baleid tersebut juga meminta redesign penyaluran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan BLT Desa berupa simplifikasi prosedur penyaluran, relaksasi persyaratan penyaluran, dan relaksasi mekanisme penyaluran. Sehingga berdampak pada tersedianya Dana Desa untuk BLT," tulis Sri Mulyani dalam buku APBN Kita, Minggu (17/1/2021). Lanjutnya ada ketentuan dalam pengambilan BLT dana desa ini. Yaitu bagi penerima BLT dana desa ini bukanlah kategori program keluarga harapan (PKH) melainkan keluarga penerima manfaat (KPM).  Baca juga: Sri Mulyani Masih Banyak PR Nih, Bereskan Masalah Kemiskinan di Desa Lalu penerima BLT harus merupakan masyarakat sangat miskin dan tinggal di desa. Hal ini berdasarkan data yang dimiliki di setiap daerah denG mendata masyarakat yang masuk kategori miskin di desa. " Orang yang bener-bener masyarakat miskin dan tinggal di desa," jelasnya.Sebagai informasi, realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66% dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi ini terdiri atas penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp54,34 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp39,56 triliun, mengalami penurunan sebesar 9,69 persen (yoy). Capaian, tersebut sejalan dengan turunnya pagu DBH akibat penyesuaian proyeksi pendapatan negara. Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 31 Desember 2020 telah disalurkan sebesar Rp381,61 triliun atau 99,28% dari pagu Perpres 72/2020, yang terdiri atas DAU Formula sebesar Rp377,76 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp3,85 triliun. Angka tersebut memperlihatkan adanya penurunan sebesar 9,34% (yoy) yang disebabkan oleh perubahan alokasi DAU Formula TA 2020 dalam Perpres 72/2020 atau turun sebesar 8,94 % dari alokasi DAU Formula TA 2019.