Di saat seluruh masyarakat dunia dan Indonesia sedang berjuang keras untuk menghadapi pandemi virus Corona.https://economy.okezone.com/read/2021/01/18/320/2346460/pengembangan-industri-dalam-negeri-di-industri-hulu-migas-suatu-keniscayaan-atau-mimpi-di-siang-bolongidhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/18/320/2346460/pengembangan-industri-dalam-negeri-di-industri-hulu-migas-suatu-keniscayaan-atau-mimpi-di-siang-bolonghttps://economy.okezone.com/read/2021/01/18/320/2346460/pengembangan-industri-dalam-negeri-di-industri-hulu-migas-suatu-keniscayaan-atau-mimpi-di-siang-bolongSenin 18 Januari 2021 15:22 WIBOpiniKilang Minyak (Reuters)https://img.okezone.com/content/2021/01/18/320/2346460/pengembangan-industri-dalam-negeri-di-industri-hulu-migas-suatu-keniscayaan-atau-mimpi-di-siang-bolong-vAAj3TeCEn.jpgJAKARTA - Di saat seluruh masyarakat dunia dan Indonesia sedang berjuang keras untuk menghadapi pandemi virus corona ini, maka para pejuang di industri hulu migas Indonesia juga tetap fokus dan berusaha untuk meninggikan asa yang dimiliki untuk dapat mencapai visi pencapaian target 1 juta barel per hari seperti yang sudah dicanangkan oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. Berbagai program yang masif dan agresif dibuat dan dicoba diimplementasikan oleh para pelaku industri hulu migas Indonesia dalam upaya mengembalikan kejayaan industri hulu migas seperti beberapa dekade yang lalu. Program-program seperti pengeboran masif di wilayah kerja rokan yang akan berakhir di bulan Agustus 2021, pengeboran sebanyak 616 sumur di tahun 2021, rencana pengadaan tahun 2021 yang mencapai USD6,085 miliar sampai dengan pencapaian target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) barang dan jasa di tahun 2021 sebesar 57% merupakan sedikit program yang dicanangkan oleh SKK Migas dan para Kontraktor Kerja Sama yang akan coba direalisasikan di tahun 2021 ini. Baca Juga: Cantiknya Insentif Migas RI Belum Cukup Pincut Investor Apabila kita analisa lebih jauh, dari rencana belanja KKKS sebesar USD6,085 miliar tersebut, maka apabila terdapat 57% yang diprioritaskan kepada industri dalam negeri, maka diperkirakan akan mencapai angka sebesar USD3,468 miliar atau setara dengan Rp48,5 triliun (kurs USD1 = Rp14.000,-). Angka ini seharusnya dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pembelanjaan negara melalui APBN dan APBD untuk menggulirkan ekonomi di masyarakat. Program yang dibangun oleh SKK Migas sudah sejalan dengan program Pemerintah yang selama ini dengan konsisten terus berusaha membangun kembali industri dalam negeri melalui berbagai produk hukum seperti misalnya: Peraturan Pemerintah no 29 tahun 2018 mengenai Pemberdayaan Industri, Peraturan Menteri ESDM no 15 tahun 2013 mengenai Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pedoman Tata Kerja SKK Migas no 007 tahun 2017 revisi 4 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut sudah diatur secara runut dan rinci bagaimana mengenai roadmap penggunaan produk dalam negeri di industri hulu migas, yang saat ini sudah memasuki target jangka panjang, ketentuan untuk proses pengadaan barang dan jasanya serta keberpihakan untuk memberikan privilege bagi industri dalam negeri dengan diberlakukannya ketentuan mengenai pembinaan industri/perusahaan di dalam negeri. Secara khusus, pembinaan industri atau perusahaan dalam negeri di industri hulu migas ini yang perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh stakeholder seperti misalnya: Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan dalam negeri dan SKK Migas sendiri. Perhatian yang harus diberikan kepada pembinaan industri dalam negeri ini saat ini memang sudah dijalankan oleh para stakeholder terkait, akan tetapi menurut pandangan kami masih bersifat parsial dan belum dibahas secara holistik.Sebagai salah satu contoh, dalam beberapa kali diskusi dengan asosiasi perusahaan di Indonesia, bahwa dalam hal meningkatkan daya saing industri atau perusahaan dalam negeri maka dibutuhkan adanya support teknis untuk dapat mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan serta bila dimungkinkan rencana kuantitas produk yang akan dibeli, support pendanaan untuk dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan akses kredit dengan bunga yang bersaing serta support kebijakan fiskal yang melindungi perusahaan dalam negeri harus membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan produk yang diimpor langsung dari luar negeri. Apabila ditelaah lebih jauh, support-support yang dibutuhkan ini sebenarnya saling mengait dan diperlukan bagi perusahaan/industri dalam negeri untuk menentukan analisa kelayakan investasi yang akan dilakukan akan tetapi setiap support tersebut ternyata secara kewenangan tidak dapat diberikan oleh instansi yang sudah disebutkan di atas. Kesulitan peningkatan besaran angka TKDN bagi industri atau perusahaan dalam negeri tersebut terlihat dari masih minimnya target pencapaian jangka pendek dan jangka menengah bagi beberapa komoditas yang tertulis dalam daftar roadmap yang dimaksud. Kesulitan mengenai pencapaian target TKDN tersebut semakin kompleks di mana saat ini Pemerintah juga sedang diminta untuk melakukan efisiensi (cost recovery di industri hulu migas) yang mengakibatkan industri atau perusahaan dalam negeri harus menjadi semakin efisien dalam memproduksi barang-barang yang dihasilkan. Dalam hal menjawab amanat Pemerintah melalui berbagai ketentuan tersebut di atas maka dalam rangka mempercepat proses pengembangan industri atau perusahaan dalam negeri yang dapat bersaing dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, kelihatannya dibutuhkan peran lebih dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama-sama dengan SKK Migas dan didukung oleh stakeholder lainnya untuk dapat tampil lebih aktif untuk bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder tersebut dan memberikan bimbingan kepada para pelaku industri di dalam negeri sehingga dapat mengejar ketertinggalan atas target pencapaian roadmap TKDN yang sudah tertuang dalam Permen ESDM no 15 tahun 2013 tersebut serta dapat membuat industri dalam negeri dapat lebih menunjukkan eksistensinya di dalam negeri. Peran BKPM, SKK Migas dan para stakeholder lainnya serta dukungan dan niat baik dari para pelaku bisnis di BUMN dan swasta inilah yang perlu kita tunggu sehingga kita dapat menilai apakah target Pemerintah untuk membangun industri atau perusahaan dalam negeri ini memang suatu keniscayaan ataukah mimpi di siang bolong, Kita tunggu. Opini ditulis oleh Dr. Erwin Suryadi, ST, MBA – Praktisi PerminyakanJAKARTA - Di saat seluruh masyarakat dunia dan Indonesia sedang berjuang keras untuk menghadapi pandemi virus corona ini, maka para pejuang di industri hulu migas Indonesia juga tetap fokus dan berusaha untuk meninggikan asa yang dimiliki untuk dapat mencapai visi pencapaian target 1 juta barel per hari seperti yang sudah dicanangkan oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. Berbagai program yang masif dan agresif dibuat dan dicoba diimplementasikan oleh para pelaku industri hulu migas Indonesia dalam upaya mengembalikan kejayaan industri hulu migas seperti beberapa dekade yang lalu. Program-program seperti pengeboran masif di wilayah kerja rokan yang akan berakhir di bulan Agustus 2021, pengeboran sebanyak 616 sumur di tahun 2021, rencana pengadaan tahun 2021 yang mencapai USD6,085 miliar sampai dengan pencapaian target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) barang dan jasa di tahun 2021 sebesar 57% merupakan sedikit program yang dicanangkan oleh SKK Migas dan para Kontraktor Kerja Sama yang akan coba direalisasikan di tahun 2021 ini. Baca Juga: Cantiknya Insentif Migas RI Belum Cukup Pincut Investor Apabila kita analisa lebih jauh, dari rencana belanja KKKS sebesar USD6,085 miliar tersebut, maka apabila terdapat 57% yang diprioritaskan kepada industri dalam negeri, maka diperkirakan akan mencapai angka sebesar USD3,468 miliar atau setara dengan Rp48,5 triliun (kurs USD1 = Rp14.000,-). Angka ini seharusnya dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pembelanjaan negara melalui APBN dan APBD untuk menggulirkan ekonomi di masyarakat. Program yang dibangun oleh SKK Migas sudah sejalan dengan program Pemerintah yang selama ini dengan konsisten terus berusaha membangun kembali industri dalam negeri melalui berbagai produk hukum seperti misalnya: Peraturan Pemerintah no 29 tahun 2018 mengenai Pemberdayaan Industri, Peraturan Menteri ESDM no 15 tahun 2013 mengenai Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pedoman Tata Kerja SKK Migas no 007 tahun 2017 revisi 4 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut sudah diatur secara runut dan rinci bagaimana mengenai roadmap penggunaan produk dalam negeri di industri hulu migas, yang saat ini sudah memasuki target jangka panjang, ketentuan untuk proses pengadaan barang dan jasanya serta keberpihakan untuk memberikan privilege bagi industri dalam negeri dengan diberlakukannya ketentuan mengenai pembinaan industri/perusahaan di dalam negeri. Secara khusus, pembinaan industri atau perusahaan dalam negeri di industri hulu migas ini yang perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh stakeholder seperti misalnya: Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan dalam negeri dan SKK Migas sendiri. Perhatian yang harus diberikan kepada pembinaan industri dalam negeri ini saat ini memang sudah dijalankan oleh para stakeholder terkait, akan tetapi menurut pandangan kami masih bersifat parsial dan belum dibahas secara holistik.Sebagai salah satu contoh, dalam beberapa kali diskusi dengan asosiasi perusahaan di Indonesia, bahwa dalam hal meningkatkan daya saing industri atau perusahaan dalam negeri maka dibutuhkan adanya support teknis untuk dapat mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan serta bila dimungkinkan rencana kuantitas produk yang akan dibeli, support pendanaan untuk dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan akses kredit dengan bunga yang bersaing serta support kebijakan fiskal yang melindungi perusahaan dalam negeri harus membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan produk yang diimpor langsung dari luar negeri. Apabila ditelaah lebih jauh, support-support yang dibutuhkan ini sebenarnya saling mengait dan diperlukan bagi perusahaan/industri dalam negeri untuk menentukan analisa kelayakan investasi yang akan dilakukan akan tetapi setiap support tersebut ternyata secara kewenangan tidak dapat diberikan oleh instansi yang sudah disebutkan di atas. Kesulitan peningkatan besaran angka TKDN bagi industri atau perusahaan dalam negeri tersebut terlihat dari masih minimnya target pencapaian jangka pendek dan jangka menengah bagi beberapa komoditas yang tertulis dalam daftar roadmap yang dimaksud. Kesulitan mengenai pencapaian target TKDN tersebut semakin kompleks di mana saat ini Pemerintah juga sedang diminta untuk melakukan efisiensi (cost recovery di industri hulu migas) yang mengakibatkan industri atau perusahaan dalam negeri harus menjadi semakin efisien dalam memproduksi barang-barang yang dihasilkan. Dalam hal menjawab amanat Pemerintah melalui berbagai ketentuan tersebut di atas maka dalam rangka mempercepat proses pengembangan industri atau perusahaan dalam negeri yang dapat bersaing dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, kelihatannya dibutuhkan peran lebih dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama-sama dengan SKK Migas dan didukung oleh stakeholder lainnya untuk dapat tampil lebih aktif untuk bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder tersebut dan memberikan bimbingan kepada para pelaku industri di dalam negeri sehingga dapat mengejar ketertinggalan atas target pencapaian roadmap TKDN yang sudah tertuang dalam Permen ESDM no 15 tahun 2013 tersebut serta dapat membuat industri dalam negeri dapat lebih menunjukkan eksistensinya di dalam negeri. Peran BKPM, SKK Migas dan para stakeholder lainnya serta dukungan dan niat baik dari para pelaku bisnis di BUMN dan swasta inilah yang perlu kita tunggu sehingga kita dapat menilai apakah target Pemerintah untuk membangun industri atau perusahaan dalam negeri ini memang suatu keniscayaan ataukah mimpi di siang bolong, Kita tunggu. Opini ditulis oleh Dr. Erwin Suryadi, ST, MBA – Praktisi Perminyakan