97% penyerapan tenaga kerja Nasional berasal dari bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).https://economy.okezone.com/read/2021/01/18/455/2346443/tak-cuma-diguyur-blt-umkm-juga-butuh-pendampinganidhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/18/455/2346443/tak-cuma-diguyur-blt-umkm-juga-butuh-pendampinganhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/18/455/2346443/tak-cuma-diguyur-blt-umkm-juga-butuh-pendampinganSenin 18 Januari 2021 15:05 WIBTaufik FajarUang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2021/01/18/455/2346443/tak-cuma-diguyur-blt-umkm-juga-butuh-pendampingan-BPUM3sXkc3.jpegJAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat 97% penyerapan tenaga kerja Nasional berasal dari bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab jumlah UMKM mencapai 64 juta unit usaha atau 99% dari total struktur usaha yang ada di Indonesia. Baca juga: Pemulihan Ekonomi, UMKM dan Koperasi Diharapkan Jadi Tulang Punggung RI Dengan begitu pengembangan UMKM sangat diperlukan di masa pemulihan ekonomi. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira pengembangan UMKM itu harus ada pendampingan agar bisa masuk ke pasar digital. Baca juga: Kontribusi UMKM pada Ekonomi Sangat Besar tapi Jago Kandang Kemudian lanjut dia, saat ini bantuan tunai atau bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro yang sudah diberikan, belum cukup untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen di masa pandemi Covid-19. "Jadi kami mendukung penuh adanya bantuan tunai kepada usaha mikro, tetapi itu tidak cukup. Pasalnya yang sekarang bisa menolong, mungkin sampai akhir 2021 adalah bagaimana UMKM bisa didampingi, teknisnya untuk bisa bersaing atau berkompetisi untuk berjualan di sosial media atau platform digital," ujar dia dalam webinar secara virtual, Senin (18/1/2021). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8zMS80LzEyMzk0My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dia juga menjelaskan, apabila dalam proses pendampingan tersebut kapasitas Kementerian Koperasi dan UKM terbatas, sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan. "Maka perbankan tidak sekedar menyalurkan pinjaman atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga menggerakkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk pendampingan UMKM," tandas dia.JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat 97% penyerapan tenaga kerja Nasional berasal dari bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab jumlah UMKM mencapai 64 juta unit usaha atau 99% dari total struktur usaha yang ada di Indonesia. Baca juga: Pemulihan Ekonomi, UMKM dan Koperasi Diharapkan Jadi Tulang Punggung RI Dengan begitu pengembangan UMKM sangat diperlukan di masa pemulihan ekonomi. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira pengembangan UMKM itu harus ada pendampingan agar bisa masuk ke pasar digital. Baca juga: Kontribusi UMKM pada Ekonomi Sangat Besar tapi Jago Kandang Kemudian lanjut dia, saat ini bantuan tunai atau bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro yang sudah diberikan, belum cukup untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen di masa pandemi Covid-19. "Jadi kami mendukung penuh adanya bantuan tunai kepada usaha mikro, tetapi itu tidak cukup. Pasalnya yang sekarang bisa menolong, mungkin sampai akhir 2021 adalah bagaimana UMKM bisa didampingi, teknisnya untuk bisa bersaing atau berkompetisi untuk berjualan di sosial media atau platform digital," ujar dia dalam webinar secara virtual, Senin (18/1/2021). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8zMS80LzEyMzk0My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dia juga menjelaskan, apabila dalam proses pendampingan tersebut kapasitas Kementerian Koperasi dan UKM terbatas, sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan. "Maka perbankan tidak sekedar menyalurkan pinjaman atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga menggerakkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk pendampingan UMKM," tandas dia.