<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Perusahaan Minta Akses Vaksinasi Mandiri, Sri Mulyani: Kita Pertimbangkan</title><description>Kemenkeu tengah mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan melakukan vaksinasi covid-19 secara mandiri.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347292/perusahaan-minta-akses-vaksinasi-mandiri-sri-mulyani-kita-pertimbangkan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347292/perusahaan-minta-akses-vaksinasi-mandiri-sri-mulyani-kita-pertimbangkan"/><item><title>Perusahaan Minta Akses Vaksinasi Mandiri, Sri Mulyani: Kita Pertimbangkan</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347292/perusahaan-minta-akses-vaksinasi-mandiri-sri-mulyani-kita-pertimbangkan</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347292/perusahaan-minta-akses-vaksinasi-mandiri-sri-mulyani-kita-pertimbangkan</guid><pubDate>Selasa 19 Januari 2021 20:05 WIB</pubDate><dc:creator>Rina Anggraeni</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/01/19/320/2347292/perusahaan-minta-akses-vaksinasi-mandiri-sri-mulyani-kita-pertimbangkan-1OVEIZ8GU1.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Sri Mulyani (Foto: Setkab)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/01/19/320/2347292/perusahaan-minta-akses-vaksinasi-mandiri-sri-mulyani-kita-pertimbangkan-1OVEIZ8GU1.jpg</image><title>Sri Mulyani (Foto: Setkab)</title></images><description>JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan melakukan vaksinasi covid-19 secara mandiri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan tetap fleksibel pada setiap kebijakan yang dibuat terkait pandemi Covid-19.
 
&amp;nbsp;Baca juga: Banyak Negara Kaya Kuasai Vaksin Covid-19, Begini Dampaknya
&quot;Tadi ada penanya, Bu kalau ada perusahaan besar mau vaksinasi dan mereka punya anggaran sendiri, apakah tidak sebaiknya diperbolehkan? Itu yang selanjutnya kita akan terus pertimbangkan Pak,&amp;rdquo; ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah meminta pihaknya dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyesuaikan kebijakan. Termasuk di antaranya mengenai kebijakan vaksinasi covid-19 secara mandiri.
 
&amp;nbsp;Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Sisihkan Anggaran untuk Vaksinasi Covid-19
&quot;Kalau ada partisipasi masyarakat, perusahaan, ya mungkin itu sesuatu yang bisa kita akomodasi,&amp;rdquo; jelasnya.Kendati demikian,kebijakan Presiden Jokowi mengenai vaksinasi corona  gratis adalah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin.  Sehingga ketahanan minimal atau herd immunity bisa tercapai di  Indonesia.

&quot;Namun kalau nanti bisa ada yang berbayar, perusahaan yang ingin  melakukan arrangement, yang penting adalah Kementerian Kesehatan bisa  menetapkan bahwa kita meyakinkan seluruh rakyat kita bisa mendapatkan  vaksinasi,&amp;rdquo; tandasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan melakukan vaksinasi covid-19 secara mandiri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan tetap fleksibel pada setiap kebijakan yang dibuat terkait pandemi Covid-19.
 
&amp;nbsp;Baca juga: Banyak Negara Kaya Kuasai Vaksin Covid-19, Begini Dampaknya
&quot;Tadi ada penanya, Bu kalau ada perusahaan besar mau vaksinasi dan mereka punya anggaran sendiri, apakah tidak sebaiknya diperbolehkan? Itu yang selanjutnya kita akan terus pertimbangkan Pak,&amp;rdquo; ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah meminta pihaknya dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyesuaikan kebijakan. Termasuk di antaranya mengenai kebijakan vaksinasi covid-19 secara mandiri.
 
&amp;nbsp;Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Sisihkan Anggaran untuk Vaksinasi Covid-19
&quot;Kalau ada partisipasi masyarakat, perusahaan, ya mungkin itu sesuatu yang bisa kita akomodasi,&amp;rdquo; jelasnya.Kendati demikian,kebijakan Presiden Jokowi mengenai vaksinasi corona  gratis adalah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin.  Sehingga ketahanan minimal atau herd immunity bisa tercapai di  Indonesia.

&quot;Namun kalau nanti bisa ada yang berbayar, perusahaan yang ingin  melakukan arrangement, yang penting adalah Kementerian Kesehatan bisa  menetapkan bahwa kita meyakinkan seluruh rakyat kita bisa mendapatkan  vaksinasi,&amp;rdquo; tandasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
