Banyak infrastruktur yang rusak akibat Gempa di Kota Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).https://economy.okezone.com/read/2021/01/22/470/2349174/infrastruktur-hancur-akibat-gempa-68-k-l-diminta-asuransikan-bmnidhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/22/470/2349174/infrastruktur-hancur-akibat-gempa-68-k-l-diminta-asuransikan-bmnhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/22/470/2349174/infrastruktur-hancur-akibat-gempa-68-k-l-diminta-asuransikan-bmnJum'at 22 Januari 2021 17:16 WIBRina AnggraeniAsuransi (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2021/01/22/470/2349174/infrastruktur-hancur-akibat-gempa-68-k-l-diminta-asuransikan-bmn-qz1yLEpnax.jpgJAKARTA - Direktoral Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat banyak infrastruktur yang rusak akibat Gempa di Kota Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulbar Ekka Sudana menyebutkan infrastruktur yang rusak adalah jembatan dan Jalan Trans Sulawesi senilai Rp405,72 miliar. Baca Juga: BMN Rusak akibat Gempa Sulbar, Total Kerugian Rp494,28 Miliar "Dan juga dampak ke infrastruktur cukup banyak juga terhadap 23 jembatan dan juga untuk jalan sementara yang kami peroleh data 20 kilometer (km), ini Jalan Trans Sulawesi. Nilainya cukup lumayan Rp405,72 miliar," terang Ekka dalam video virtual, Jumat (22/1/2021). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMS8yMi8xLzEyNzc0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Kata dia infrastruktur tersebut tak memiliki asuransi barang milik negara (BMN), maka untuk perbaikannya terpaksa menunggu kucuran dana dari APBN yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya asuransi BMN. "Betapa pentingnya asuransi ini ketika rusak begini. Jadi ketika ada klaim, pembangunan kembali untuk tempat bekerja bisa segera, tidak menunggu 2-3 tahun untuk APBN," bebernya. Dalam kesempatan yang sama Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Encep Sudarwan menambahkan DJKN kembali menekankan urgensi penerapan asuransi BMN di seluruh kementerian/lembaga (K/L). Tahun ini, DJKN menargetkan sebanyak 68 K/L dapat mengikutsertakan BMN yang dikuasainya dalam program Asuransi BMN. "Untuk itu, DJKN bersama K/L akan berupaya menggiatkan proses identifikasi risiko, pemetaan dan penetapan objek, sembari memastikan ketersediaan APBN di tahun 2021," tandasnya.JAKARTA - Direktoral Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat banyak infrastruktur yang rusak akibat Gempa di Kota Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulbar Ekka Sudana menyebutkan infrastruktur yang rusak adalah jembatan dan Jalan Trans Sulawesi senilai Rp405,72 miliar. Baca Juga: BMN Rusak akibat Gempa Sulbar, Total Kerugian Rp494,28 Miliar "Dan juga dampak ke infrastruktur cukup banyak juga terhadap 23 jembatan dan juga untuk jalan sementara yang kami peroleh data 20 kilometer (km), ini Jalan Trans Sulawesi. Nilainya cukup lumayan Rp405,72 miliar," terang Ekka dalam video virtual, Jumat (22/1/2021). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMS8yMi8xLzEyNzc0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Kata dia infrastruktur tersebut tak memiliki asuransi barang milik negara (BMN), maka untuk perbaikannya terpaksa menunggu kucuran dana dari APBN yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya asuransi BMN. "Betapa pentingnya asuransi ini ketika rusak begini. Jadi ketika ada klaim, pembangunan kembali untuk tempat bekerja bisa segera, tidak menunggu 2-3 tahun untuk APBN," bebernya. Dalam kesempatan yang sama Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Encep Sudarwan menambahkan DJKN kembali menekankan urgensi penerapan asuransi BMN di seluruh kementerian/lembaga (K/L). Tahun ini, DJKN menargetkan sebanyak 68 K/L dapat mengikutsertakan BMN yang dikuasainya dalam program Asuransi BMN. "Untuk itu, DJKN bersama K/L akan berupaya menggiatkan proses identifikasi risiko, pemetaan dan penetapan objek, sembari memastikan ketersediaan APBN di tahun 2021," tandasnya.