Sri Mulyani Indrawati memastikan nasib Lembaga Pengelolaan Indonesia (LPI) tak akan sama dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).https://economy.okezone.com/read/2021/01/25/320/2350643/sri-mulyani-jamin-nasib-swf-indonesia-tak-sama-dengan-malaysiaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/01/25/320/2350643/sri-mulyani-jamin-nasib-swf-indonesia-tak-sama-dengan-malaysiahttps://economy.okezone.com/read/2021/01/25/320/2350643/sri-mulyani-jamin-nasib-swf-indonesia-tak-sama-dengan-malaysiaSenin 25 Januari 2021 19:38 WIBRina AnggraeniMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/01/25/320/2350643/sri-mulyani-jamin-nasib-swf-indonesia-tak-sama-dengan-malaysia-A1AhHjbh1S.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan nasib Lembaga Pengelolaan Indonesia (LPI) tak akan sama dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari kasus 1MDB sehingga tak bernasib sama. Sebagai informasi, kasus skandal 1Malaysia Development Berhad menjadi contoh yang harus dihindari dalam keberjalanan Lembaga Pengelola Investasi nantinya. Pasalnya, perkara itu telah menyeret bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tersebut sebagai salah satu contoh kasus dalam pemilihan Dewan Pengawas LPI. Baca Juga: Pikat Investor Buat LPI, Sri Mulyani Obral Pajak Khusus "Kasus 1MDB disebutkan sebagai contoh yang harus diwaspadai, kami juga menyadari mengenai hal ini dan dalam proses rekrutmen kami untuk dewan pengawas, kami secara spesifik menanyakan supaya set up LPI ini dan peran dewan pengawas untuk bisa mencegah terjadinya kasus seperti 1MDB," ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR, Senin (25/1/2021). Lanjutnya, dengan contoh tersebut, maka dalam mencari calon Dewan Pengawas LPI, melakukannya dengan sangat ketat. Hal ini, melihat rekam jejak para Dewas dengan sangat teliti sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baca Juga:   Sri Mulyani Akhirnya Ngaku, Lembaga Pengelola Investasi RI Mirip India "Dalam proses rekrutmen kami untuk dewan pengawas kami secara spesifik menanyakan (1MDB) supaya set up LPI ini dan peran dewan pengawas untuk bisa mencegah terjadinya kasus 1MDB," jelasnya. Dia memastikan Dewas LPI yang sudah terpilih tahu dengan betul apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kasus seperti di negeri Malaysia tersebut. "Mereka yang kami rekomendasikan kepada Pak Presiden melalui pansel dan kemudian Presiden memilih adalah mereka yang tahu betul praktik tata kelola yang harus dihindari supaya tidak terjadi kasus seperti 1MDB," tandasnyaJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan nasib Lembaga Pengelolaan Indonesia (LPI) tak akan sama dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari kasus 1MDB sehingga tak bernasib sama. Sebagai informasi, kasus skandal 1Malaysia Development Berhad menjadi contoh yang harus dihindari dalam keberjalanan Lembaga Pengelola Investasi nantinya. Pasalnya, perkara itu telah menyeret bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tersebut sebagai salah satu contoh kasus dalam pemilihan Dewan Pengawas LPI. Baca Juga: Pikat Investor Buat LPI, Sri Mulyani Obral Pajak Khusus "Kasus 1MDB disebutkan sebagai contoh yang harus diwaspadai, kami juga menyadari mengenai hal ini dan dalam proses rekrutmen kami untuk dewan pengawas, kami secara spesifik menanyakan supaya set up LPI ini dan peran dewan pengawas untuk bisa mencegah terjadinya kasus seperti 1MDB," ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR, Senin (25/1/2021). Lanjutnya, dengan contoh tersebut, maka dalam mencari calon Dewan Pengawas LPI, melakukannya dengan sangat ketat. Hal ini, melihat rekam jejak para Dewas dengan sangat teliti sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baca Juga:   Sri Mulyani Akhirnya Ngaku, Lembaga Pengelola Investasi RI Mirip India "Dalam proses rekrutmen kami untuk dewan pengawas kami secara spesifik menanyakan (1MDB) supaya set up LPI ini dan peran dewan pengawas untuk bisa mencegah terjadinya kasus 1MDB," jelasnya. Dia memastikan Dewas LPI yang sudah terpilih tahu dengan betul apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kasus seperti di negeri Malaysia tersebut. "Mereka yang kami rekomendasikan kepada Pak Presiden melalui pansel dan kemudian Presiden memilih adalah mereka yang tahu betul praktik tata kelola yang harus dihindari supaya tidak terjadi kasus seperti 1MDB," tandasnya