Pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku akan melibatkan pihak swasta.https://economy.okezone.com/read/2021/02/06/320/2357611/bangun-lumbung-ikan-nasional-bkpm-ajak-sektor-swastaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/02/06/320/2357611/bangun-lumbung-ikan-nasional-bkpm-ajak-sektor-swastahttps://economy.okezone.com/read/2021/02/06/320/2357611/bangun-lumbung-ikan-nasional-bkpm-ajak-sektor-swastaSabtu 06 Februari 2021 13:45 WIBSuparjo RamalanIkan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/02/06/320/2357611/bangun-lumbung-ikan-nasional-bkpm-ajak-sektor-swasta-bZHafqoClM.jpgJAKARTA – Pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku akan melibatkan pihak swasta. Pemerintah memastikan LIN tidak saja dikelola pemerintah daerah (pemda). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya memberi ruang bagi swasta untuk menginvestasikan asetnya dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) tersebut. Saat ini pemerintah tengah mengsinkronkan pelabuhan perikanan ke kawasan perindustrian. Baca Juga: Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional di 2023, Bahlil: Kata Pak Jokowi Tak Boleh Lama-Lama "Pola kerja sama pembangunan pelabuhan baru ini akan melibatkan investasi yang dikelola oleh swasta, dengan kehadiran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar," ujar Bahlil, dikutip Sabtu (6/2/2021). Sesuai arahan Presiden Jokowi, PSN itu ditargetkan selesai pada 2023 mendatang. Saat ini pembangunan pelabuhan dan infrastruktur sudah mulai dikerjakan. Terkait perizinan, BKPM akan membantu penuh untuk mempercepat pengerjaan. Baca Juga: Jurus Menteri Trenggono Siapkan Lumbung Ikan Nasional Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, pihaknya telah melakukan studi secara mendalam yang juga didukung oleh studi Bank Dunia. Di Maluku sudah dipetakan untuk dapat dibangun pelabuhan baru dan harus dikolaborasikan dengan lumbung ikan yang sudah dicanangkan sejak jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.Pembiayaan proyek sendiri diserap dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Nantinya Badan Usaha (KPBU) juga melakukan pembiayaan untuk infrastruktur dasarnya. Swasta sendiri akan berkontribusi pada biaya infrastruktur tambahan. "Apa yang kita lakukan adalah memulai proyek ini dengan APBN. Setelah ini baru mengundang swasta. Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), anggaran dari pemerintah adalah melakukan pembiayaan infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta. Amanah kita kepada Maluku, suatu daerah yang indah sekali. Kita mendukung apa yang nanti akan kita bangun di sini (Maluku),” ujar Budi.JAKARTA – Pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku akan melibatkan pihak swasta. Pemerintah memastikan LIN tidak saja dikelola pemerintah daerah (pemda). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya memberi ruang bagi swasta untuk menginvestasikan asetnya dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) tersebut. Saat ini pemerintah tengah mengsinkronkan pelabuhan perikanan ke kawasan perindustrian. Baca Juga: Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional di 2023, Bahlil: Kata Pak Jokowi Tak Boleh Lama-Lama "Pola kerja sama pembangunan pelabuhan baru ini akan melibatkan investasi yang dikelola oleh swasta, dengan kehadiran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar," ujar Bahlil, dikutip Sabtu (6/2/2021). Sesuai arahan Presiden Jokowi, PSN itu ditargetkan selesai pada 2023 mendatang. Saat ini pembangunan pelabuhan dan infrastruktur sudah mulai dikerjakan. Terkait perizinan, BKPM akan membantu penuh untuk mempercepat pengerjaan. Baca Juga: Jurus Menteri Trenggono Siapkan Lumbung Ikan Nasional Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, pihaknya telah melakukan studi secara mendalam yang juga didukung oleh studi Bank Dunia. Di Maluku sudah dipetakan untuk dapat dibangun pelabuhan baru dan harus dikolaborasikan dengan lumbung ikan yang sudah dicanangkan sejak jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.Pembiayaan proyek sendiri diserap dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Nantinya Badan Usaha (KPBU) juga melakukan pembiayaan untuk infrastruktur dasarnya. Swasta sendiri akan berkontribusi pada biaya infrastruktur tambahan. "Apa yang kita lakukan adalah memulai proyek ini dengan APBN. Setelah ini baru mengundang swasta. Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), anggaran dari pemerintah adalah melakukan pembiayaan infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta. Amanah kita kepada Maluku, suatu daerah yang indah sekali. Kita mendukung apa yang nanti akan kita bangun di sini (Maluku),” ujar Budi.