<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Anggaran PEN 2021, Skala Prioritas Didesak untuk Konsumsi Masyarakat</title><description>Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mesti dievaluasi seperti memperbaiki data sasaran penerima</description><link>https://economy.okezone.com/read/2021/02/08/320/2358371/anggaran-pen-2021-skala-prioritas-didesak-untuk-konsumsi-masyarakat</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2021/02/08/320/2358371/anggaran-pen-2021-skala-prioritas-didesak-untuk-konsumsi-masyarakat"/><item><title>Anggaran PEN 2021, Skala Prioritas Didesak untuk Konsumsi Masyarakat</title><link>https://economy.okezone.com/read/2021/02/08/320/2358371/anggaran-pen-2021-skala-prioritas-didesak-untuk-konsumsi-masyarakat</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2021/02/08/320/2358371/anggaran-pen-2021-skala-prioritas-didesak-untuk-konsumsi-masyarakat</guid><pubDate>Senin 08 Februari 2021 10:42 WIB</pubDate><dc:creator>Michelle Natalia</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/02/08/320/2358371/anggaran-pen-2021-skala-prioritas-didesak-untuk-konsumsi-masyarakat-jPHMxqDEOE.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Anggaran PEN 2021 Dinilai Perlu Evaluasi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/02/08/320/2358371/anggaran-pen-2021-skala-prioritas-didesak-untuk-konsumsi-masyarakat-jPHMxqDEOE.jpg</image><title>Anggaran PEN 2021 Dinilai Perlu Evaluasi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)</title></images><description>JAKARTA - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mesti dievaluasi seperti memperbaiki data sasaran penerima, perbaikan mekanisme pengalokasian.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, perubahan nilai alokasi anggaran, menghapus kegiatan-kegiatan program PEN yang boros dan tidak efektif.
Baca Juga:&amp;nbsp;PPKM Mikro Diterapkan Besok, Begini Skema Pembiayaannya
&quot;Hingga menempatkan skala prioritas dalam menjaga konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman tetap terjaga dengan baik,&quot; kata Tauhid Ahmad di Jakarta, Senin (8/2/2021).
Lanjutnya, alokasi anggaran PEN 2021 yang diperkirakan Rp619 triliun perlu dikaji ulang mengingat skenario yang sama dengan 2020 tampaknya akan bernasib sama dengan 2021.
&quot;Anggaran K/L dan Pemda yang sebesar Rp141 triliun  dengan kenaikan lebih dari 100% dibandingkan 2020 yang sebesar Rp66,59  triliun perlu dialokasikan untuk menambal bansos bagi kelompok masyarakat terbawah,&quot; katanya.
Baca Juga:&amp;nbsp;Aturan PPKM Mikro: WFH Bisa 50% hingga Mal Buka Sampai Jam 9 Malam
Pemerintah harus dapat memastikan bahwa ketersediaan vaksin benar-benar dapat disediakan dalam kurun waktu tahun 2021 ini.
&quot;Jika terlambat maka hanya akan mimpi bahwa pemulihan ekonomi benar-benar terjadi. Untuk itu, perlu upaya yang cukup serius dalam pengadaan vaksin dalam kurun waktu relatif cepat,&quot; tandasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mesti dievaluasi seperti memperbaiki data sasaran penerima, perbaikan mekanisme pengalokasian.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, perubahan nilai alokasi anggaran, menghapus kegiatan-kegiatan program PEN yang boros dan tidak efektif.
Baca Juga:&amp;nbsp;PPKM Mikro Diterapkan Besok, Begini Skema Pembiayaannya
&quot;Hingga menempatkan skala prioritas dalam menjaga konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman tetap terjaga dengan baik,&quot; kata Tauhid Ahmad di Jakarta, Senin (8/2/2021).
Lanjutnya, alokasi anggaran PEN 2021 yang diperkirakan Rp619 triliun perlu dikaji ulang mengingat skenario yang sama dengan 2020 tampaknya akan bernasib sama dengan 2021.
&quot;Anggaran K/L dan Pemda yang sebesar Rp141 triliun  dengan kenaikan lebih dari 100% dibandingkan 2020 yang sebesar Rp66,59  triliun perlu dialokasikan untuk menambal bansos bagi kelompok masyarakat terbawah,&quot; katanya.
Baca Juga:&amp;nbsp;Aturan PPKM Mikro: WFH Bisa 50% hingga Mal Buka Sampai Jam 9 Malam
Pemerintah harus dapat memastikan bahwa ketersediaan vaksin benar-benar dapat disediakan dalam kurun waktu tahun 2021 ini.
&quot;Jika terlambat maka hanya akan mimpi bahwa pemulihan ekonomi benar-benar terjadi. Untuk itu, perlu upaya yang cukup serius dalam pengadaan vaksin dalam kurun waktu relatif cepat,&quot; tandasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
