Tebal salah satu dari 45 peraturan pemerintah (PP) turunan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja mencapai lebih dari 15 ribu halaman.https://economy.okezone.com/read/2021/02/19/320/2364868/wow-tebal-pp-turunan-omnibus-law-cipta-kerja-15-ribu-halaman-lebihidhttps://economy.okezone.com/read/2021/02/19/320/2364868/wow-tebal-pp-turunan-omnibus-law-cipta-kerja-15-ribu-halaman-lebihhttps://economy.okezone.com/read/2021/02/19/320/2364868/wow-tebal-pp-turunan-omnibus-law-cipta-kerja-15-ribu-halaman-lebihJum'at 19 Februari 2021 14:39 WIBArmydian KuniawanPerjanjian (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/02/19/320/2364868/wow-tebal-pp-turunan-omnibus-law-cipta-kerja-15-ribu-halaman-lebih-rYdYYlMu9p.jpgJAKARTA – Tebal salah satu dari 45 peraturan pemerintah (PP) turunan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mencapai lebih dari 15 ribu halaman. Peraturan pelaksana super tebal ini adalah PP No 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Tadinya tebal PP ini sampai lebih dari 21 ribu halaman. Lalu lampiran-lampiran akhir kami masukkan ke peraturan menteri. Tapi setelah ‘dipotong’ pun tebal PP ini masih 15 ribu lembar lebih,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso kepada MNC Portal Indonesia.  Baca juga: UU Cipta Kerja Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Menurut dia, PP No 5/2021 tersebut adalah PP paling tebal sepanjang sejarah Indonesia. PP ini  luar biasa tebal karena mengandung seluruh perizinan yang ada di semua instansi mulai pusat hingga daerah. “Pokoknya komplet. Mulai dari norma, standar, prosedur hingga kriteria atau NSBK diatur semua. Kalau proses perizinan lambat, (ada yang) bisa otomatis berlaku karena berbasis layanan secara elektronik,” katanya.  Baca juga: Pengusaha Sawit Khawatir dengan UU Cipta Kerja, Ada Apa? Pemerintah resmi mengundangkan 45 PP dan 4 peraturan presiden (perpres) turunan Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (16/2). UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 November 2020 tebalnya hampir 1.200 halaman atau sekitar 8% dari tebal PP No 5/2021, salah satu PP turunannya.JAKARTA – Tebal salah satu dari 45 peraturan pemerintah (PP) turunan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mencapai lebih dari 15 ribu halaman. Peraturan pelaksana super tebal ini adalah PP No 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Tadinya tebal PP ini sampai lebih dari 21 ribu halaman. Lalu lampiran-lampiran akhir kami masukkan ke peraturan menteri. Tapi setelah ‘dipotong’ pun tebal PP ini masih 15 ribu lembar lebih,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso kepada MNC Portal Indonesia.  Baca juga: UU Cipta Kerja Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Menurut dia, PP No 5/2021 tersebut adalah PP paling tebal sepanjang sejarah Indonesia. PP ini  luar biasa tebal karena mengandung seluruh perizinan yang ada di semua instansi mulai pusat hingga daerah. “Pokoknya komplet. Mulai dari norma, standar, prosedur hingga kriteria atau NSBK diatur semua. Kalau proses perizinan lambat, (ada yang) bisa otomatis berlaku karena berbasis layanan secara elektronik,” katanya.  Baca juga: Pengusaha Sawit Khawatir dengan UU Cipta Kerja, Ada Apa? Pemerintah resmi mengundangkan 45 PP dan 4 peraturan presiden (perpres) turunan Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (16/2). UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 November 2020 tebalnya hampir 1.200 halaman atau sekitar 8% dari tebal PP No 5/2021, salah satu PP turunannya.