Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan perlindungan sosial sebesar Rp157,4 triliun.https://economy.okezone.com/read/2021/02/23/320/2367100/bansos-tunai-rp12-triliun-siap-meluncuridhttps://economy.okezone.com/read/2021/02/23/320/2367100/bansos-tunai-rp12-triliun-siap-meluncurhttps://economy.okezone.com/read/2021/02/23/320/2367100/bansos-tunai-rp12-triliun-siap-meluncurSelasa 23 Februari 2021 19:24 WIBRina AnggraeniRupiah (Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/02/23/320/2367100/bansos-tunai-rp12-triliun-siap-meluncur-rvTN8XDtsV.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan perlindungan sosial sebesar Rp157,4 triliun. Adapun rinciannya dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menteri Keuangan (Menkeu) anggaran perlindungan sosial itu termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, bansos tunai mencapai Rp12 triliun, kartu prakerja anggarannya Rp20 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.  Baca juga: BLT Emak-Emak hingga Bansos Tunai Rp700 Triliun Jadi Penolong Ekonomi RI “Anggaran perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi,” tutur Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (23/2/2021). Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan Rp186,81 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Anggaran ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu Rp173,17 triliun.  Baca juga: Mengintip BLT Jaminan Kehilangan Pekerjaan Program ini mencakup subsidi bunga usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 31,95 triliun, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi imbal jasa penjamina (IJP) sebesar Rp 8,51 triliun, penyertaan modal negara (PMN) BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.Selain itu, anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 66,59 triliun. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran. Anggaran ini akan mencakup padat karya kemeterian lembaga (KL) sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun. “Program prioritas melonjak Rp 125 triliun jadi temen-temen media, terlihat kita menggeser desain PEN, sebab tantangan dan fokus pemulihan gambarkan pergerakan tanpa kurangi proteksi ke masyarakat. Komponen padat karya Rp 27 triliun untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini,” tandasnya.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan perlindungan sosial sebesar Rp157,4 triliun. Adapun rinciannya dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menteri Keuangan (Menkeu) anggaran perlindungan sosial itu termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, bansos tunai mencapai Rp12 triliun, kartu prakerja anggarannya Rp20 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.  Baca juga: BLT Emak-Emak hingga Bansos Tunai Rp700 Triliun Jadi Penolong Ekonomi RI “Anggaran perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi,” tutur Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (23/2/2021). Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan Rp186,81 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Anggaran ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu Rp173,17 triliun.  Baca juga: Mengintip BLT Jaminan Kehilangan Pekerjaan Program ini mencakup subsidi bunga usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 31,95 triliun, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi imbal jasa penjamina (IJP) sebesar Rp 8,51 triliun, penyertaan modal negara (PMN) BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.Selain itu, anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 66,59 triliun. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran. Anggaran ini akan mencakup padat karya kemeterian lembaga (KL) sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun. “Program prioritas melonjak Rp 125 triliun jadi temen-temen media, terlihat kita menggeser desain PEN, sebab tantangan dan fokus pemulihan gambarkan pergerakan tanpa kurangi proteksi ke masyarakat. Komponen padat karya Rp 27 triliun untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini,” tandasnya.