Sektor properti salah satu industri yang terdampak pandemi Covid-19.https://economy.okezone.com/read/2021/02/23/470/2366883/7-paket-kebijakan-sektor-properti-selama-pandemi-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2021/02/23/470/2366883/7-paket-kebijakan-sektor-properti-selama-pandemi-covid-19https://economy.okezone.com/read/2021/02/23/470/2366883/7-paket-kebijakan-sektor-properti-selama-pandemi-covid-19Selasa 23 Februari 2021 14:28 WIBKoran SINDOSektor Properti (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/02/23/470/2366883/7-paket-kebijakan-sektor-properti-selama-pandemi-covid-19-lx5z7rRiUV.jpgJAKARTA - Sektor properti salah satu industri yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab, daya beli masyarakat yang lesu memengaruhi sektor properti. Namun, pemerintah bersama stakeholder terkait mempunyai jurus agar sektor properti tetap gacor selama Covid-19. Kebijakan terbaru di sektor properti adalah melonggarkan ketentuan uang muka (DP) kredit/pembiayaan properti 0%. Aturan DP KPR 0% akan berlaku 1 Maret 2021. DP KPR 0% diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit maupun sektor properti di tengah pandemi Covid-19. Baca Juga: Mulai 1 Maret Beli Rumah DP 0%, Ini Syarat dan Jenis Propertinya  Keputusan DP KPR 0% diumumkan oleh Gubernur BI yang memberikan stimulus dengan melonggarkan aturan rasio Loan to Value/Financing to Value (LtV/FtV) untuk kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%. Jauh sebelum itu, ada 7 daftar kebijakan di sektor properti selama pandemi Covid-19. Berikut ulasannya seperti dilansir dari Koran Sindo, Selasa (23/2/2021). 1. Penyesuaian batasan tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah sederhana sesuai daerahnya. 2. Pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam. 3. Penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5% menjadi 1% 4. Peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dari Rp5-10 miliar menjadi Rp30 miliar. 5. Simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah/bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari kerja 6. Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditanggung pemerintah pusat. 7. Insentif perumahan berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) JAKARTA - Sektor properti salah satu industri yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab, daya beli masyarakat yang lesu memengaruhi sektor properti. Namun, pemerintah bersama stakeholder terkait mempunyai jurus agar sektor properti tetap gacor selama Covid-19. Kebijakan terbaru di sektor properti adalah melonggarkan ketentuan uang muka (DP) kredit/pembiayaan properti 0%. Aturan DP KPR 0% akan berlaku 1 Maret 2021. DP KPR 0% diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit maupun sektor properti di tengah pandemi Covid-19. Baca Juga: Mulai 1 Maret Beli Rumah DP 0%, Ini Syarat dan Jenis Propertinya  Keputusan DP KPR 0% diumumkan oleh Gubernur BI yang memberikan stimulus dengan melonggarkan aturan rasio Loan to Value/Financing to Value (LtV/FtV) untuk kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%. Jauh sebelum itu, ada 7 daftar kebijakan di sektor properti selama pandemi Covid-19. Berikut ulasannya seperti dilansir dari Koran Sindo, Selasa (23/2/2021). 1. Penyesuaian batasan tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah sederhana sesuai daerahnya. 2. Pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam. 3. Penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5% menjadi 1% 4. Peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dari Rp5-10 miliar menjadi Rp30 miliar. 5. Simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah/bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari kerja 6. Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditanggung pemerintah pusat. 7. Insentif perumahan berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)