Bank Indonesia (BI) optimistis stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah akan mendongkrak konsumsi masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2021/02/24/320/2367552/blt-hingga-dp-0-pacu-konsumsi-masyarakat-menengah-bawahidhttps://economy.okezone.com/read/2021/02/24/320/2367552/blt-hingga-dp-0-pacu-konsumsi-masyarakat-menengah-bawahhttps://economy.okezone.com/read/2021/02/24/320/2367552/blt-hingga-dp-0-pacu-konsumsi-masyarakat-menengah-bawahRabu 24 Februari 2021 14:47 WIBGrafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/02/24/320/2367552/blt-hingga-dp-0-pacu-konsumsi-masyarakat-menengah-bawah-wte1xmnhGi.jpgJAKARTA - Bank Indonesia (BI) optimistis stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah akan mendongkrak konsumsi masyarakat ekonomi menengah ke bawah pada 2021. "Perbaikan konsumsi ini menjadi kunci untuk 2021 mengingat kekuatannya diperkirakan masih tertahan," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi BI Yoga Affandi dalam webinar Harmonisasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dilansir dari Antara, Rabu (24/2/2021). Baca Juga: BI Ingin Bank Tidak Cuma Cari Laba Menurut dia, berdasarkan survei Bank Indonesia terhadap ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja pada triwulan I 2021, masih lemah. Namun, dengan gelontoran stimulus fiskal yang disiapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 akan menahan kontraksi lebih dalam. Baca Juga: Relaksasi DP Rumah dan Mobil 0%, BI: Kredit Konsumsi Naik 0,5% Adapun salah satu titik cerah yang ikut mendorong konsumsi lebih baik adalah penjualan secara daring yang diperkirakan akan terus membaik. "Ini harapannya akan menghelat perekonomian menuju level yang kita inginkan," imbuhnya. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Hidayat Amir dalam kesempatan yang sama mengatakan konsumsi rumah tangga menyumbang 57,7% terhadap total produk domestik bruto (PDB) pada 2020. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMi8yOS80LzEyNjYyMC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Dia memperkirakan konsumsi rumah tangga akan menunjukkan perbaikan seiring pemerintah menggelontorkan program perlindungan sosial dalam PEN. Program PEN 2021 mencapai Rp699,43 triliun atau naik 21% dari realisasi sementara 2020 mencapai Rp579,78 triliun. Adapun alokasinya yakni untuk perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, kesehatan Rp176,30 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp186,81 triliun, insentif usaha Rp53,86 triliun, program prioritas Rp125,06 triliun. Baca Juga: BI: Defisit Transaksi Berjalan 2020 Turun Jadi USD4,7 Miliar Yoga melanjutkan, kebijakan moneter dan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang tujuannya sama-sama untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga tercipta pembangunan yang merata. Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal diharapkan dapat terus terjaga sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, kedua kebijakan tersebut bisa saling melengkapi untuk menopang perekonomian tanah air. “Akibat sinergi moneter dan fiskal kita telah melakukan quantitative easing dan kita lihat terjadi penurunan suku bunga perbankan. Dan longgarnya likuiditas ini mendorong PUAB turun sekitar 3,04%,” ujar Yoga Affandi.Bank Indonesia sendiri belum lama ini baru menurunkan suku bunga acuan BI 7-days Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,50%. Kebijakan ini diharapkan dapat direspon oleh industri keuangan khususnya perbankan untuk dapat segera menurunkan suku bunga kreditnya. Dengan demikian, permintaan kredit akan meningkat dan mendorong konsumsi masyarakat. Harmonisasi stimulus kebijakan antara regulator fiskal dan moneter sudah terjadi melalui pelonggaran DP 0% Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari Bank Indonesia serta stimulus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0% dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan-kebijakan ini tentu diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Dengan begitu, perekonomian akan mulai terangkat. Dalam melakukan harmonisasi kebijakan dengan lembaga lain, tentu terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan BI, peran lembaga pengawas sangatlah penting. Dalam hal ini, ada Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang memiliki peran dalam pengawasan setiap kebijakan BI. Hal ini tak lain untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas. Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Fathan Subchi memandang, sejauh ini peran BSBI sudah cukup positif dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk kebijakan moneter BI guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Adapun peran utama dari BSBI sendiri adalah membantu DPR dalam mengawasi serta memberikan masukan kebijakan bagi BI untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi serta kredibilitas. “BSBI memang menjadi tools bagi Komisi XI DPR untuk memberikan beberapa masukan kepada dewan gubernur dan beberapa (kebijakan) juga sudah tersampaikan,” kata Fathan. Lebih lanjut dirinya menambahkan, komunikasi publik juga telah terjalin dan tersampaikan melalui beberapa anggota BSBI yang juga merupakan ekonom dari beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lainnya. “Selama ini (BSBI) telah memberikan kontribusi pemikiran yang cukup baik,” tukas Fathan.JAKARTA - Bank Indonesia (BI) optimistis stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah akan mendongkrak konsumsi masyarakat ekonomi menengah ke bawah pada 2021. "Perbaikan konsumsi ini menjadi kunci untuk 2021 mengingat kekuatannya diperkirakan masih tertahan," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi BI Yoga Affandi dalam webinar Harmonisasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dilansir dari Antara, Rabu (24/2/2021). Baca Juga: BI Ingin Bank Tidak Cuma Cari Laba Menurut dia, berdasarkan survei Bank Indonesia terhadap ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja pada triwulan I 2021, masih lemah. Namun, dengan gelontoran stimulus fiskal yang disiapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 akan menahan kontraksi lebih dalam. Baca Juga: Relaksasi DP Rumah dan Mobil 0%, BI: Kredit Konsumsi Naik 0,5% Adapun salah satu titik cerah yang ikut mendorong konsumsi lebih baik adalah penjualan secara daring yang diperkirakan akan terus membaik. "Ini harapannya akan menghelat perekonomian menuju level yang kita inginkan," imbuhnya. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Hidayat Amir dalam kesempatan yang sama mengatakan konsumsi rumah tangga menyumbang 57,7% terhadap total produk domestik bruto (PDB) pada 2020. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMi8yOS80LzEyNjYyMC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Dia memperkirakan konsumsi rumah tangga akan menunjukkan perbaikan seiring pemerintah menggelontorkan program perlindungan sosial dalam PEN. Program PEN 2021 mencapai Rp699,43 triliun atau naik 21% dari realisasi sementara 2020 mencapai Rp579,78 triliun. Adapun alokasinya yakni untuk perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, kesehatan Rp176,30 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp186,81 triliun, insentif usaha Rp53,86 triliun, program prioritas Rp125,06 triliun. Baca Juga: BI: Defisit Transaksi Berjalan 2020 Turun Jadi USD4,7 Miliar Yoga melanjutkan, kebijakan moneter dan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang tujuannya sama-sama untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga tercipta pembangunan yang merata. Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal diharapkan dapat terus terjaga sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, kedua kebijakan tersebut bisa saling melengkapi untuk menopang perekonomian tanah air. “Akibat sinergi moneter dan fiskal kita telah melakukan quantitative easing dan kita lihat terjadi penurunan suku bunga perbankan. Dan longgarnya likuiditas ini mendorong PUAB turun sekitar 3,04%,” ujar Yoga Affandi.Bank Indonesia sendiri belum lama ini baru menurunkan suku bunga acuan BI 7-days Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,50%. Kebijakan ini diharapkan dapat direspon oleh industri keuangan khususnya perbankan untuk dapat segera menurunkan suku bunga kreditnya. Dengan demikian, permintaan kredit akan meningkat dan mendorong konsumsi masyarakat. Harmonisasi stimulus kebijakan antara regulator fiskal dan moneter sudah terjadi melalui pelonggaran DP 0% Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari Bank Indonesia serta stimulus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0% dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan-kebijakan ini tentu diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Dengan begitu, perekonomian akan mulai terangkat. Dalam melakukan harmonisasi kebijakan dengan lembaga lain, tentu terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan BI, peran lembaga pengawas sangatlah penting. Dalam hal ini, ada Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang memiliki peran dalam pengawasan setiap kebijakan BI. Hal ini tak lain untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas. Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Fathan Subchi memandang, sejauh ini peran BSBI sudah cukup positif dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk kebijakan moneter BI guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Adapun peran utama dari BSBI sendiri adalah membantu DPR dalam mengawasi serta memberikan masukan kebijakan bagi BI untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi serta kredibilitas. “BSBI memang menjadi tools bagi Komisi XI DPR untuk memberikan beberapa masukan kepada dewan gubernur dan beberapa (kebijakan) juga sudah tersampaikan,” kata Fathan. Lebih lanjut dirinya menambahkan, komunikasi publik juga telah terjalin dan tersampaikan melalui beberapa anggota BSBI yang juga merupakan ekonom dari beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lainnya. “Selama ini (BSBI) telah memberikan kontribusi pemikiran yang cukup baik,” tukas Fathan.