BPH Migas melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).https://economy.okezone.com/read/2021/03/02/320/2371045/bph-migas-lakukan-digitalisasi-cegah-kebocoran-bbm-subsidiidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/02/320/2371045/bph-migas-lakukan-digitalisasi-cegah-kebocoran-bbm-subsidihttps://economy.okezone.com/read/2021/03/02/320/2371045/bph-migas-lakukan-digitalisasi-cegah-kebocoran-bbm-subsidiSelasa 02 Maret 2021 18:22 WIBFakhri RezyFanshurullah Asa (Dok BPH Migas)https://img.okezone.com/content/2021/03/02/320/2371045/bph-migas-lakukan-digitalisasi-cegah-kebocoran-bbm-subsidi-UG6f39YMYw.jpgJAKARTA - Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Hal ini untuk memperkokoh pengawasan dan pengaturan BPH Migas. Dengan kerjasama tersebut, dapat memperkokoh BPH Migas dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi. Terutama dengan penguatan pemanfaatan data melalui aspek digital (digitalisasi).  Baca juga: Mangkrak 14 Tahun, Alasan Rekind Hengkang dari Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang MoU ini dihadiri oleh BPH Migas yang diwakili Kepala BPH Migas, Bapak M. Fanshurullah Asa dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk diwakili oleh Direktur Enterprise & Business Service, Bapak Edi Witjara. Serta disaksikan oleh pimpinan Komisi VII DPR RI, Bapak Eddy Soeparno. Mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (2/3/2021), adapun tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas akan efektif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi-kondisi sekarang dan yang akan datang.  Baca juga: 75.000 Desa Bakal Dibangun Lembaga Penyalur BBM Tujuan lain disepakatinya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperoleh perkembangan melalui kerjasama yang meliputi: a. Terselenggaranya analisis Big Data di bidang Bahan Bakar Minyak b. Terselenggaranya analisis Big Data di bidang Gas Bumi Ruang lingkup di dalam Nota Kesepahaman ini adalah rencana kerja sama dalam rangka mendukung BPH Migas yang berbasis Digital yang meliputi pada: 1. Digital Connectivity. 2. Digital Platform. 3. Digital Services. 4. Kegiatan lain yang disepakati.Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara BPH Migas dan PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi serta Capaian Kinerja BPH Migaskepada masyarakat. Pada kegiatan Sosialisasi ini dibahas mengenai Tugas dan Fungsi BPH Migas, Kinerja BPH Migas pada tahun 2020, dan Kuota serta Realisasi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Hal yang menjadi isu kegiatan hilir migas antara lain yaitu: a. Pengawasan pelaksanaan program BBM Satu Harga dan Sub-Penyalur; b. Pengawasan terhadap distribusi BBM di 8.202 Lembaga Penyalur (SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB), 192 terminal BBM di seluruh NKRI; c. Pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan Panjang pipa transmisi 5.254,5 Km dan Panjang pipa distribusi 6.180,5 Km. d. Cadangan BBM Nasional; e. Lelang Ruas Transmisi (RT) dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (WJD); f. Penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; g. Penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga. Diharapkan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara BPH Migas dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ini, ketersediaan dan distribusi BBM dan Gas Bumi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat lebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia melalui menggunakan teknologi digitaldan mampu mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.JAKARTA - Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Hal ini untuk memperkokoh pengawasan dan pengaturan BPH Migas. Dengan kerjasama tersebut, dapat memperkokoh BPH Migas dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi. Terutama dengan penguatan pemanfaatan data melalui aspek digital (digitalisasi).  Baca juga: Mangkrak 14 Tahun, Alasan Rekind Hengkang dari Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang MoU ini dihadiri oleh BPH Migas yang diwakili Kepala BPH Migas, Bapak M. Fanshurullah Asa dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk diwakili oleh Direktur Enterprise & Business Service, Bapak Edi Witjara. Serta disaksikan oleh pimpinan Komisi VII DPR RI, Bapak Eddy Soeparno. Mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (2/3/2021), adapun tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas akan efektif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi-kondisi sekarang dan yang akan datang.  Baca juga: 75.000 Desa Bakal Dibangun Lembaga Penyalur BBM Tujuan lain disepakatinya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperoleh perkembangan melalui kerjasama yang meliputi: a. Terselenggaranya analisis Big Data di bidang Bahan Bakar Minyak b. Terselenggaranya analisis Big Data di bidang Gas Bumi Ruang lingkup di dalam Nota Kesepahaman ini adalah rencana kerja sama dalam rangka mendukung BPH Migas yang berbasis Digital yang meliputi pada: 1. Digital Connectivity. 2. Digital Platform. 3. Digital Services. 4. Kegiatan lain yang disepakati.Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara BPH Migas dan PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi serta Capaian Kinerja BPH Migaskepada masyarakat. Pada kegiatan Sosialisasi ini dibahas mengenai Tugas dan Fungsi BPH Migas, Kinerja BPH Migas pada tahun 2020, dan Kuota serta Realisasi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Hal yang menjadi isu kegiatan hilir migas antara lain yaitu: a. Pengawasan pelaksanaan program BBM Satu Harga dan Sub-Penyalur; b. Pengawasan terhadap distribusi BBM di 8.202 Lembaga Penyalur (SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB), 192 terminal BBM di seluruh NKRI; c. Pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan Panjang pipa transmisi 5.254,5 Km dan Panjang pipa distribusi 6.180,5 Km. d. Cadangan BBM Nasional; e. Lelang Ruas Transmisi (RT) dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (WJD); f. Penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; g. Penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga. Diharapkan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara BPH Migas dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ini, ketersediaan dan distribusi BBM dan Gas Bumi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat lebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia melalui menggunakan teknologi digitaldan mampu mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.