Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan persentase potensi kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak bencana sebesar 0,10%.https://economy.okezone.com/read/2021/03/04/320/2372140/menko-luhut-pdb-tergerus-0-10-karena-bencana-alamidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/04/320/2372140/menko-luhut-pdb-tergerus-0-10-karena-bencana-alamhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/04/320/2372140/menko-luhut-pdb-tergerus-0-10-karena-bencana-alamKamis 04 Maret 2021 12:22 WIBMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/03/04/320/2372140/menko-luhut-pdb-tergerus-0-10-karena-bencana-alam-D7e9mquofw.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan persentase potensi kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak bencana sebesar 0,10% pada 2024. Perhitungan tersebut merupakan indikator peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu Menko Luhut pun meminta daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang tidak bisa diprediksi. Baca Juga: Gubernur BI Pede Pertumbuhan Ekonomi 2021 Capai 5,3% "Saya mohon teman-teman gubernur, bupati, walikota dan semua sampai ke bawah, tolong perhatikan ini, target-target yang sudah disusun ini. Ini penting," kata Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 dilansir dari Antara, Kamis (4/3/2021). Selain potensi kehilangan PDB, dalam Perpres 18/2019 juga ada target kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dari 5 menit (pada 2019) menjadi 3 menit (2024). Dengan target tersebut Menko Luhut juga meminta daerah untuk mempersiapkan diri atas potensi bencana di wilayah masing-masing. Baca Juga: Sandiaga Uno: Exotisme Lombok Bantu Pulihkan Ekonomi Indonesia "Mungkin di daerah masing-masing perlu melakukan gladi sendiri-sendiri untuk supaya semua orang tahu apa yang harus dilakukan manakala terjadi apa. Eloknya mungkin tiap tahun," kata Menko Luhut. Menko Luhut mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh kewaspadaan terhadap bencana dan iklim. Ia juga mengatakan pembangunan infrastruktur pun akan sia-sia jika tidak ada persiapan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana."Jangan, sekali lagi saya sampaikan, jangan anggap enteng ini. Jangan kita pikir bangun jalan tol, Sovereign Wealth Fund (SWF) saja yang penting. Itu semua enggak ada apa-apanya. Bayangkan kalau terjadi megathrust di tempat kita berturut-turut. Semua orang kaget. Kita akan set back (mundur ke belakang)," kata Menko Luhut. Luhut juga mengingatkan pentingnya bekerja secara terintegrasi bersama pemangku kepentingan lain. "Kata terintegrasi ini saya mohon jangan pernah ditinggalkan. Kita harus holistik menyelesaikan semua masalah ini," katanya."Jangan, sekali lagi saya sampaikan, jangan anggap enteng ini. Jangan kita pikir bangun jalan tol, Sovereign Wealth Fund (SWF) saja yang penting. Itu semua enggak ada apa-apanya. Bayangkan kalau terjadi megathrust di tempat kita berturut-turut. Semua orang kaget. Kita akan set back (mundur ke belakang)," kata Menko Luhut. Luhut juga mengingatkan pentingnya bekerja secara terintegrasi bersama pemangku kepentingan lain. "Kata terintegrasi ini saya mohon jangan pernah ditinggalkan. Kita harus holistik menyelesaikan semua masalah ini," katanya.JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan persentase potensi kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak bencana sebesar 0,10% pada 2024. Perhitungan tersebut merupakan indikator peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu Menko Luhut pun meminta daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang tidak bisa diprediksi. Baca Juga: Gubernur BI Pede Pertumbuhan Ekonomi 2021 Capai 5,3% "Saya mohon teman-teman gubernur, bupati, walikota dan semua sampai ke bawah, tolong perhatikan ini, target-target yang sudah disusun ini. Ini penting," kata Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 dilansir dari Antara, Kamis (4/3/2021). Selain potensi kehilangan PDB, dalam Perpres 18/2019 juga ada target kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dari 5 menit (pada 2019) menjadi 3 menit (2024). Dengan target tersebut Menko Luhut juga meminta daerah untuk mempersiapkan diri atas potensi bencana di wilayah masing-masing. Baca Juga: Sandiaga Uno: Exotisme Lombok Bantu Pulihkan Ekonomi Indonesia "Mungkin di daerah masing-masing perlu melakukan gladi sendiri-sendiri untuk supaya semua orang tahu apa yang harus dilakukan manakala terjadi apa. Eloknya mungkin tiap tahun," kata Menko Luhut. Menko Luhut mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh kewaspadaan terhadap bencana dan iklim. Ia juga mengatakan pembangunan infrastruktur pun akan sia-sia jika tidak ada persiapan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana."Jangan, sekali lagi saya sampaikan, jangan anggap enteng ini. Jangan kita pikir bangun jalan tol, Sovereign Wealth Fund (SWF) saja yang penting. Itu semua enggak ada apa-apanya. Bayangkan kalau terjadi megathrust di tempat kita berturut-turut. Semua orang kaget. Kita akan set back (mundur ke belakang)," kata Menko Luhut. Luhut juga mengingatkan pentingnya bekerja secara terintegrasi bersama pemangku kepentingan lain. "Kata terintegrasi ini saya mohon jangan pernah ditinggalkan. Kita harus holistik menyelesaikan semua masalah ini," katanya."Jangan, sekali lagi saya sampaikan, jangan anggap enteng ini. Jangan kita pikir bangun jalan tol, Sovereign Wealth Fund (SWF) saja yang penting. Itu semua enggak ada apa-apanya. Bayangkan kalau terjadi megathrust di tempat kita berturut-turut. Semua orang kaget. Kita akan set back (mundur ke belakang)," kata Menko Luhut. Luhut juga mengingatkan pentingnya bekerja secara terintegrasi bersama pemangku kepentingan lain. "Kata terintegrasi ini saya mohon jangan pernah ditinggalkan. Kita harus holistik menyelesaikan semua masalah ini," katanya.