KPK tengah mengusut kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).https://economy.okezone.com/read/2021/03/06/320/2372981/9-fakta-suap-pegawai-pajak-bikin-sri-mulyani-sakit-hati-ada-direktur-yang-hilangidhttps://economy.okezone.com/read/2021/03/06/320/2372981/9-fakta-suap-pegawai-pajak-bikin-sri-mulyani-sakit-hati-ada-direktur-yang-hilanghttps://economy.okezone.com/read/2021/03/06/320/2372981/9-fakta-suap-pegawai-pajak-bikin-sri-mulyani-sakit-hati-ada-direktur-yang-hilangSabtu 06 Maret 2021 06:39 WIBFadel PrayogaKorupsi (Ilustrasi: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/03/05/320/2372981/9-fakta-suap-pegawai-pajak-bikin-sri-mulyani-sakit-hati-ada-direktur-yang-hilang-lkcanTMT3a.jpegJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Perkara rasuah tersebut pun menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Terkait hal itu, Okezone sudah merangkum beberapa fakta menarik, Sabtu (5/3/2021). Baca Juga: PNS Pajak Diduga Terima Suap, Sri Mulyani: Pengkhianatan! 1. Status Kasus Sudah Naik Penyidikan, tapi KPK Enggan Beberkan Nama Tersangka Wakil Ketua KPK Alexander Marwata belum bersedia merinci kasus tersebut. Kata dia, penyidik tengah mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. "Kita sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yg sedang kita lakukan," ujar Alex kepada wartawan, Selasa (2/3/2021). Alex meminta semua pihak untuk menghargai proses yang sedang dikerjakan tim penyidik. Dia pun berjanji akan menyampaikan keterangan rinci setelah penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap di Ditjen Pajak Kemenkeu. Baca Juga: Dugaan Suap Pegawai Pajak, Sri Mulyani: Sudah Mundur 2. Ini Motif Kasus Suap Pajak Tersebut Alex mengungkapkan, motif kasus suap pajak tersebut mengenai penanganan dan pemeriksaan pajak. Misalnya, sebuah perusahaan harus menyuap oknum pejabat pajak agar pajaknya direndahkan. "Biasa lah kalau dipajak itu kan ya seperti penanganan pajak sebelumnya. Pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak," sambung dia. "Kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu, tentu semuanya itu melanggar ketentuan peraturan di bidang perpajakan," sambung Alex. 3. Ditaksir Nilai Suapnya Mencapai Puluhan Miliar Dia menyebut, total kasus dugaan suap pajak tersebut bernilai puluhan miliar rupiah. "Nilai suapnya besar juga puluhan miliar juga," kata Alex.4. Sri Mulyani Marah Besar, Kasus Suap PNS Pajak Lukai Perasaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja DJP. Sebab, kasus suap pajak ini telah melukai hati para jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan. "Dugaan suap yang libatkan pegawai DJP jelas merupakan pengkhianatan, dan telah lukai perasaan seluruh pegawai, baik di DJP maupun di jajaran Kemenkeu di seluruh Indonesia yang telah dan terus pegang pada prinsip integritas dan profesionalitas," tuturnya. 5. Penerimaan Pajak Amat Dibutuhkan di Tengah Covid-19, tapi Ini Malah Dikorupsi Penerimaan negara sangat dibutuhkan saat ini khususnya untuk memenuhi anggaran penanganan Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi di tanah air. "Dalam kondisi kita hadapi Covid jelas kita butuh dan menjaga agar pemulihan ekonomi terjadi dan penerimaan negara diupayakan sehingga kita mampu mendukung masyarakat di dalam menghadapi Covid dan mendukung dunia usaha untuk pulih kembali, ini (kasus suap) merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua," kata Bendahara Negara tersebut. 6. Pejabat yang Diduga Terlibat Kasus Suap Sudah Mengundurkan Diri Sementara itu, pejabat yang diduga terlibat suap sudah mengundurkan diri. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan dari KPK "Terkait karyawan Direktorat Jenderal Pajak oleh KPK diduga terlibat suap telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan KPK dan bersangkutan telah mengundurkan diri dari sisi administrasi ASN," kata Sri Mulyani. 7. Kecewa Dikhianati PNS Pajak, Sri Mulyani Siapkan Polisi Internal Sri Mulyani kecewa karena pegawai Ditjen Pajak kembali terseret kasus korupsi. Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran dan pimpinan unit di Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan, khususnya kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) yang menjadi polisi internal di Kementerian Keuangan. "Agar terus perbaiki dan review kerangka integritas merupakan salah satu prinsip penting di tata kelola Kemenkeu. Sehingga akan mampu meningkatkan terus dan jaga integritas dari jajaran Kemenkeu dan institusi dan bisa mencegah terjadinya hal hal yang sekarang ini kita hadapi," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (3/3/2021). 8. Pegawai Pajak Kongkalikong Suap, Sri Mulyani: Laporkan! Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan maupun pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun, pelaporan berbagai dugaan pelanggaran bisa dilakukan melalui sistem pelaporan pengaduan yang telah dibangun. Salah satunya adalah pelaporan pelanggaran melalui aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WiSe). "Bagi seluruh masyarakat termasuk pada wajib pajak apabila mereka melihat, mendengar dan kemudian ingin melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh staf atau jajaran Kementerian Keuangan," kata dia dalam video virtual, Rabu (3/3/2021. 9. Siapa Direktur Ekstensifikasi Penilaian yang Hilang di Laman DJP? Ini Penjelasannya Kementerian Keuangan (Kemnkeu) menghadapi dugaan kasus suap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dugaan suap dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menariknya, profil Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian hilang dari situs Direktorat Jenderal Pajak(https://pajak.go.id/id/daftar-pejabat-page.). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor akan mengecek perihal profil Direktur Ekstentifikasi dan Penilaian pajak yang tidak tertera di laman resmi otoritas pajak nasional. Serta masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kita Hormati teman- teman KPK yang sedang bekerja dan sementara ini kita terus ikuti perkembangan proses hukum teman-teman KPK ya," ujar Noor, di Jakarta, Rabu (3/3/2021). Sebagai informasi, jabatan Direktur Ekstentifikasi dan Penilaian diemban oleh Angin Priyatno Aji. Dari laman https://pajak.go.id/id/daftar-pejabat-page, profil direktur ekstentifikasi dan penilaian tersebut menghilang.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Perkara rasuah tersebut pun menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Terkait hal itu, Okezone sudah merangkum beberapa fakta menarik, Sabtu (5/3/2021). Baca Juga: PNS Pajak Diduga Terima Suap, Sri Mulyani: Pengkhianatan! 1. Status Kasus Sudah Naik Penyidikan, tapi KPK Enggan Beberkan Nama Tersangka Wakil Ketua KPK Alexander Marwata belum bersedia merinci kasus tersebut. Kata dia, penyidik tengah mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. "Kita sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yg sedang kita lakukan," ujar Alex kepada wartawan, Selasa (2/3/2021). Alex meminta semua pihak untuk menghargai proses yang sedang dikerjakan tim penyidik. Dia pun berjanji akan menyampaikan keterangan rinci setelah penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap di Ditjen Pajak Kemenkeu. Baca Juga: Dugaan Suap Pegawai Pajak, Sri Mulyani: Sudah Mundur 2. Ini Motif Kasus Suap Pajak Tersebut Alex mengungkapkan, motif kasus suap pajak tersebut mengenai penanganan dan pemeriksaan pajak. Misalnya, sebuah perusahaan harus menyuap oknum pejabat pajak agar pajaknya direndahkan. "Biasa lah kalau dipajak itu kan ya seperti penanganan pajak sebelumnya. Pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak," sambung dia. "Kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu, tentu semuanya itu melanggar ketentuan peraturan di bidang perpajakan," sambung Alex. 3. Ditaksir Nilai Suapnya Mencapai Puluhan Miliar Dia menyebut, total kasus dugaan suap pajak tersebut bernilai puluhan miliar rupiah. "Nilai suapnya besar juga puluhan miliar juga," kata Alex.4. Sri Mulyani Marah Besar, Kasus Suap PNS Pajak Lukai Perasaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja DJP. Sebab, kasus suap pajak ini telah melukai hati para jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan. "Dugaan suap yang libatkan pegawai DJP jelas merupakan pengkhianatan, dan telah lukai perasaan seluruh pegawai, baik di DJP maupun di jajaran Kemenkeu di seluruh Indonesia yang telah dan terus pegang pada prinsip integritas dan profesionalitas," tuturnya. 5. Penerimaan Pajak Amat Dibutuhkan di Tengah Covid-19, tapi Ini Malah Dikorupsi Penerimaan negara sangat dibutuhkan saat ini khususnya untuk memenuhi anggaran penanganan Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi di tanah air. "Dalam kondisi kita hadapi Covid jelas kita butuh dan menjaga agar pemulihan ekonomi terjadi dan penerimaan negara diupayakan sehingga kita mampu mendukung masyarakat di dalam menghadapi Covid dan mendukung dunia usaha untuk pulih kembali, ini (kasus suap) merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua," kata Bendahara Negara tersebut. 6. Pejabat yang Diduga Terlibat Kasus Suap Sudah Mengundurkan Diri Sementara itu, pejabat yang diduga terlibat suap sudah mengundurkan diri. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan dari KPK "Terkait karyawan Direktorat Jenderal Pajak oleh KPK diduga terlibat suap telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan KPK dan bersangkutan telah mengundurkan diri dari sisi administrasi ASN," kata Sri Mulyani. 7. Kecewa Dikhianati PNS Pajak, Sri Mulyani Siapkan Polisi Internal Sri Mulyani kecewa karena pegawai Ditjen Pajak kembali terseret kasus korupsi. Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran dan pimpinan unit di Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan, khususnya kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) yang menjadi polisi internal di Kementerian Keuangan. "Agar terus perbaiki dan review kerangka integritas merupakan salah satu prinsip penting di tata kelola Kemenkeu. Sehingga akan mampu meningkatkan terus dan jaga integritas dari jajaran Kemenkeu dan institusi dan bisa mencegah terjadinya hal hal yang sekarang ini kita hadapi," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (3/3/2021). 8. Pegawai Pajak Kongkalikong Suap, Sri Mulyani: Laporkan! Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan maupun pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun, pelaporan berbagai dugaan pelanggaran bisa dilakukan melalui sistem pelaporan pengaduan yang telah dibangun. Salah satunya adalah pelaporan pelanggaran melalui aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WiSe). "Bagi seluruh masyarakat termasuk pada wajib pajak apabila mereka melihat, mendengar dan kemudian ingin melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh staf atau jajaran Kementerian Keuangan," kata dia dalam video virtual, Rabu (3/3/2021. 9. Siapa Direktur Ekstensifikasi Penilaian yang Hilang di Laman DJP? Ini Penjelasannya Kementerian Keuangan (Kemnkeu) menghadapi dugaan kasus suap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dugaan suap dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menariknya, profil Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian hilang dari situs Direktorat Jenderal Pajak(https://pajak.go.id/id/daftar-pejabat-page.). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor akan mengecek perihal profil Direktur Ekstentifikasi dan Penilaian pajak yang tidak tertera di laman resmi otoritas pajak nasional. Serta masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kita Hormati teman- teman KPK yang sedang bekerja dan sementara ini kita terus ikuti perkembangan proses hukum teman-teman KPK ya," ujar Noor, di Jakarta, Rabu (3/3/2021). Sebagai informasi, jabatan Direktur Ekstentifikasi dan Penilaian diemban oleh Angin Priyatno Aji. Dari laman https://pajak.go.id/id/daftar-pejabat-page, profil direktur ekstentifikasi dan penilaian tersebut menghilang.